Parlemen Dunia Sebagai Katalisator Utama Pencapaian SDGs 2030

04-09-2019 / B.K.S.A.P.

Ketua  Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Nurhayati Ali Assegaf . Foto : Azka/hr

 

 

Ketua  Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Nurhayati Ali Assegaf optimis, melalui tema besar  “Combating inequality through Social and Financial Inclusion” yang diusung World Parliamentary Forum on Sustainable Development (WPFSD) ketiga, peran parlemen dalam mengawasi pemerintahan untuk mencapai Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dapat menjadi katalisator utama dalam pencapaian TBD tahun 2030.

 

“Saya optimis bahwa peran parlemen akan menjadi katalis utama untuk mencapai agenda pembangunan global. Tantangan itu tetap penting bagi Negara kita, serta untuk seluruh dunia, oleh karena itu kita harus bekerja sama untuk mencapai TBB pada tahun 2030,” ungkap legislator Partai Demokrat ini dalam pidato pembukaan WPFSD 2019 di hadapan 150 delegasi parlemen dari 28 negara, di Denpasar, Bali, Rabu (4/9/2019).

 

Terdapat 3 sesi sidang pleno dalam forum yang resmi dibuka oleh Ketua DPR RI Bambang Soesatyo ini, diantaranya: ‘Bagaimana Infrastruktur Dan Inovasi Industri Dapat Meningkatkan Peluang Yang Sama’,  kemudian ‘Menjamin Akses Pedesaan Untuk Bersih Pasokan Air, Sanitasi dan Kebersihan’, serta ‘Meningkatkan Kemitraan Terhadap Keuangan Inklusif’.

 

Adapun yang akan menjadi pengisi acara dalam ketiga sesi pleno tersebut, diantaranya berasal dari perwakilan Inter-Parlemen Union (IPU), Women Political Leaders (WPL), Geneva Council for International Affairs and Development (GCIAD), United Nations Environment Programme (UNEP), dan United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP).

 

Nurhayati juga menyampaikan bahwa meningkatnya ketidaksetaraan menjadi salah satu kemunduran besar dalam mencapai TPB yang dapat mencegah sebuah bangsa, masyarakat, individu untuk berkembang. Selain itu ketidakstabilan ekonomi, adanya kohesi sosial, dan terhambatnya tindakan iklim menjadi fenomena global yang perlu ditangani melalui kemitraan multi stakeholders dari semua negara. 

 

“Skala masalah SDGs adalah untuk menyelesaikan tantangan yang kerap terjadi. Sementara itu, dengan hanya 11 tahun yang tersisa untuk mencapai target SDGs 2030, kami mendesak adanya tindakan nyata melalui kemitraan multi stakeholder sebagai kunci pencapaian SDGs,” tambah Anggota Komisi XI DPR RI itu.

 

Nurhayati memastikan, dalam akhir pertemuan nanti, WPFSD akan mengadopsi dokumen hasil akhir sebagai bentuk aktualisasi komitmen pembangunan bersama kedalam bentuk tindakan konkrit yang menggarisbawahi pendekatan multi sektoral untuk memberikan perspektif baru dalam membantu perubahan agenda kebijakan pemerintah. 

 

“Oleh karena itu, saya mendorong semua delegasi dalam forum ini secara aktif dan secara konstruktif dalam diskusi kami, untuk mendukung dokumen hasil akhir, yang saya percaya akan dapat memperkuat upaya kita semua dalam capaian agenda perkembangan SDGs 2030,” tutup legislator dapil Jawa Timur V itu. (alw/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
BKSAP Serukan Pentingnya TPB di Maroko
12-09-2019 / B.K.S.A.P.
Delegasi Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI dipimpin Ketua BKSAP sekaligus Ketua Panitia Kerja Sustainable Development Goals (Panja...
Perlu Keterlibatan Aktif Masyarakat Dalam Implementasi SDGs
12-09-2019 / B.K.S.A.P.
Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI mendorong keterlibatan aktif masyarakat Indonesia dalam mengimplementasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau yang...
Angka PDB Bukan Tolok Ukur Tingkat Kesejahteraan
12-09-2019 / B.K.S.A.P.
Saat negara-negara masih berfokus pada angka Produk Domestik Bruto (PDB) untuk menentukan tingkat kesejahteraan, berbagai studi menemukan bahwa angka-angka tersebut...
Parlemen Indonesia Suarakan Sistem Air Bersih dan Sanitasi Pamsimas di WPFSD
05-09-2019 / B.K.S.A.P.
Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Siti Masrifah, dalam sesi pleno kedua pada gelaran World Parliamentary Forum...