Subsidi Elpiji 3 KG Harus Tepat Sasaran

04-09-2019 / BADAN ANGGARAN

Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menegaskan, penyaluran subsidi elpiji 3 kilogram (KG) harus tepat sasaran. Pasalnya, direncanakan subsidi elpiji 3 kg pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2020 mencapai Rp 51 triliun. Ia memastikan, DPR RI tidak akan menurunkan besaran subsidi, namun DPR RI menginginkan subsidi tepat sasaran.

 

“Yang penting subsidinya tepat sasaran," tegas Said saat Rapat Kerja Banggar DPR RI dengan Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Suahasil Nazara dan Pelaksana tugas (Plt) Direktur Jenderal (Dirjen) Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM Djoko Siswanto di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (3/9/2019).

 

Namun politisi PDI-Perjuangan itu meminta kepada Pemerintah untuk memberikan basis data jumlah kepala keluarga, sehingga keputusan subsidi ini bisa transparan dan bertanggung jawab. Karena setelah ia hitung, jika subsidi elpiji tabung 3 kg saat ini dengan anggaran mencapai Rp 51,96 triliun, maka hampir 250 juta orang yang menikmati subsidi tersebut.

 

“Kalau saya hitung, kalau betul yang diperlukan subsidi elpiji tabung 3 kg saat ini Rp 51,96 triliun itu meniscayakan yang disubsidi itu hampir 85 juta kepala keluarga (KK). Sebanyak 85 juta KK kali 4 itu 250 juta orang yang disubsidi. Basis datanya berapa? Ini sudah empat tahun kita peringatkan pemerintah,” tandas legislator dapil Jawa Timur XI itu.

 

Pada kesempatan yang sama, Anggota Banggar DPR RI Wahyu Sanjaya (F-Demokrat) mempertanyakan rencana dilaksanakannya distribusi elpiji 3 kg secara tertutup. Sesuai peraturan perundang-undangan, produk subsidi seharusnya didistribusi tertutup, bukan diperdagangkan. “Pertanyaan itu sekarang, kapan kita akan distribusi tertutup,” tandas legislator dapil Sumsel itu.

 

Diketahui, Banggar DPR RI bersama Pemerintah menyetujui besaran subsidi energi sebesar Rp 124,9 triliun untuk RAPBN 2020. Besaran subsidi energi ini lebih rendah dibandingkan proyeksi 2019 yang mencapai Rp 142,6 triliun maupun besaran dalam APBN 2019 yang sebesar Rp 159,97 triliun. Besaran subsidi ini pun lebih rendah dari usulan pada RAPBN 2020 awal yang sebesar Rp 137,5 triliun.

 

Dari total Rp 124,9 triliun, sebanyak Rp 70 triliun ditujukan untuk subsidi BBM dan LPG atau turun dibanding dengan proyeksi sampai akhir tahun ini, Rp 90,3 triliun. Sisanya, Rp 54,8 triliun ditujukan untuk subsidi listrik. Angka ini lebih rendah dibandingkan proyeksi realisasi sampai akhir tahun ini, Rp 58,3 triliun. (gre,dia/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Banggar Dorong Percepatan Pengalihan Asabri dan Taspen ke BPJS Ketenagakerjaan
25-01-2020 / BADAN ANGGARAN
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mendorong percepatan pengalihan Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri) dan Tabungan...
Banggar DPR Evaluasi Penerimaan Negara oleh Kemenkeu Sulsel
13-12-2019 / BADAN ANGGARAN
Badan Anggaran (Banggar) DPR RI meminta Perwakilan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) untuk segera memenuhi capaian yang masih...
Banggar DPR Dukung Tambahan Anggaran Renovasi Stadion Mattoangin
12-12-2019 / BADAN ANGGARAN
Pembangunan infrastruktur di Sulawesi Selatan menjadi fokus yang dibahas Tim Kunjungan Kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR RI bersama Gubernur Sulsel...
Pengembangan UMKM Jatim Terkendala Izin BPOM
12-12-2019 / BADAN ANGGARAN
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Muhammad Yahya Zaini menemukan adanya kendala pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), khususnya...