Sekretariat Bamus DPR Terima Audiensi DPRD Lahat

04-09-2019 / SEKRETARIAT JENDERAL

Kepala Bagian Musyawarah Pimpinan Sekretariat Jenderal DPR RI dan Badan Keahlian DPR RI Restu Pramojo Pangarso menerima audiensi DPRD Kabupaten Lahat Foto : Mentari/mr

 

Kepala Bagian Musyawarah Pimpinan Sekretariat Jenderal DPR RI dan Badan Keahlian DPR RI Restu Pramojo Pangarso menerima audiensi DPRD Kabupaten Lahat, guna membahas pembuatan tata tertib (tatib) DPRD Lahat tahun 2019-2024. Ia mengingatkan, pembuatan tatib  DPRD Lahat jangan sampai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lain.

 

“Sehingga tatib itu perlu disesuaikan terkait hal-hal yang diperlukan dengan kebutuhan masing-masing DPRD,” jelas Restu saat memberikan penjelasan mengenai tatib kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Lahat di ruang rapat Bamus, Gedung Setjen dan BK DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (4/9/2019).

 

Dirinya juga mengusulkan perlu adanya keterlibatan Perguruan Tinggi di dalam pembentukan peraturan tatib DPRD Kabupaten Lahat. Mengingat fungsi Tenaga Ahli di DPRD sendiri dirasa belum cukup maksimal. “Sehingga diharapkan lebih menambah perbaikan terhadap peraturan tatib DPRD Kabupaten Lahat,” usul Restu.

 

Lebih lanjut terkait kehadiran pimpinan pada sidang DPRD, dirinya mencontohkan dalam hal memimpin rapat khususnya di DPR RI sendiri, tidak harus menghadirkan seluruh pimpinan. Dalam memimpin rapat, tidak harus dipimpin oleh Ketua DPR RI namun bisa juga dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI.

 

“Karena bersifat kolektif kolegial, maka hal ini bisa diwakilkan oleh salah satu Wakil Ketua untuk memimpin jalannya rapat tidak harus dipimpin oleh Ketua. Tingkat kehadiran kuorum pada rapat, penyusunan jadwal, itu juga hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembentukan tatib DPRD Kabupaten Lahat nantinya,” imbuh Restu.

 

Pada kesempatan yang sama, Anggota DPRD Kabupaten Lahat Nopran Marjani menuturkan, sesuai dengan Undang-undang, setelah Anggota DPRD diambil sumpah jabatan, maka ditunjuklah Ketua dan Wakil Ketua Sementara. Selain bertugas memimpin rapat dan membentuk fraksi pimpinan DPRD sementara tersebut juga bertugas membentuk tatib DPRD.

 

“Kemarin kita sudah melaksanakan rapat Paripurna, sekarang ini belum terbentuk pimpinan definitif, maka dari itu kami harus membantu di dalam pembentukan tatib DPRD. Tatib harus dibentuk karena Tatib merupakan rambu-rambu atau aturan yang harus diikuti oleh Anggota DPRD Kabupaten Lahat,” ungkap Nopran.

 

Dirinya menambahkan penyusunan tatib sendiri nantinya akan diputuskan bersama di Rapat Paripurna sehingga menjadi landasan Anggota DPRD Lahat untuk melaksanakan rapat maupun kegiatan-kegiatan. “Kita berharap dengan penyusunan tatib ini maka seluruh Anggota bisa menaati peraturan sehingga ke depan kinerja DPRD Kabupaten Lahat menjadi lebih maksimal, efektif dan sesuai dengan apa yang ingin dicapai,” harapnya. (tra/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
DPRD Nganjuk Disarankan Gunakan Tatib Periode Sebelumnya
14-10-2019 / SEKRETARIAT JENDERAL
Kepala Biro Persidangan II Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI Cholida Indrayana menyarankan kepada DPRD Kabupaten Nganjuk Periode 2019-2024...
Perubahan Tata Tertib DPRD Harus Mengacu PP Nomor 12 Tahun 2018
10-10-2019 / SEKRETARIAT JENDERAL
Kepala Biro Persidangan II Sekretariat Jenderal (Setjen) dan Badan Keahlian (BK) DPR RI Cholida Indrayana menerima kunjungan konsultasi DPRD Kabupaten...
DPRD Sekadau Konsultasi Pembentukan Pimpinan AKD
10-10-2019 / SEKRETARIAT JENDERAL
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Persidangan I Budi Kuntaryo menerima kunjungan konsultasi DPRD Kabupaten Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat, terkait mekanisme...
BK DPR Terima DPRD Kabupaten Nias
09-10-2019 / SEKRETARIAT JENDERAL
Kepala Pusat Kajian Anggaran Sekretariat Jenderal (Setjen) dan Badan Keahlian (BK) DPR RI Asep Ahmad Saefuloh menerima kunjungan konsultasi DPRD...