Dua Poin RUU Pertanahan Harus Segera Disetujui DPR dan Pemerintah

04-09-2019 / KOMISI II

Ketua Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan Herman Khaeron. Foto : Ayu/mr

 

Ketua Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan Herman Khaeron memastikan, pembahasan RUU Pertanahan hampir seratus persen selesai. Namun ia mengakui masih ada dua poin dalam RUU Pertanahan yang masih tertunda persetujuannya baik oleh DPR RI maupun Pemerintah. Salah satunya terkait pembentukan lembaga pengelolaan tanah, atau yang sebelumnya disebut bank tanah.

 

Usai sosialisasi dan diskusi RUU Pertanahan di Universitas Gadjah Mada, DI Yogyakarta, Senin (3/9/2019), Herman mengatakan, lembaga pengelolaan tanah ini penting. Selain sebagai  fungsi reforma agraria, juga fungsi ketersediaan lahan bagi kebutuhan negara seperti penyediaan lahan pertanian dan peternakan, serta pemetaannya menurut tata ruang.

 

“Bahkan Lembaga Pengelolaan tanah ini juga penting untuk menekan laju inflasi tanah. Seperti berita yang beredar belakangan usai Presiden Joko Widodo secara resmi mengumumkan provinsi Kalimantan Timur sebagai calon ibukota negara yang baru. Di daerah tersebut konon langsung terjadi inflasi tanah,” jelas politisi Partai Demokrat ini.

 

Selain itu, poin lain yang masih perlu persetujuan terkait rencana pembentukan pengadilan pertanahan, sebagaimana yang tercantum dalam Bab VII RUU Pertanahan ini yakni tentang penyelesaian sengketa pertanahan. Diusulkan ada sebuah pengadilan pertanahan yang khusus menangani masalah sengketa tanah.

 

Namun hal tersebut masih harus didiskusikan dan dibahas kembali oleh DPR RI bersama pemerintah dengan mengkonsultasikan dengan Mahkamah Agung. Meski demikian Herman meyakini RUU ini akan bisa diselesaikan dan disahkan oleh DPR RI periode 2014 - 2019, tentunya bersama Pemerintah. (ayu/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Komisi II Dorong Kemendagri Dukung Suksesnya Pilkada Serentak 2020
26-02-2020 / KOMISI II
Komisi II DPR RI dan Mendagri sepakat untuk membahas secara bersama RUU Prioritas 2020 Program Legislasi Nasional (Prolegnas) yakni RUU...
Penduduk Korban Lumpur Lapindo Masih Terdata Sebagai Peserta Pilkada Sidoarjo
26-02-2020 / KOMISI II
Anggota Komisi II DPR RI Johan Budi S Pribowo menyatakan dirinya konsen pada masalah pelaksanaan Pilkada. Ia menduga ada hal-hal...
Informasi tentang Penghasilan Kepala Daerah Perlu di Sosialisasikan
26-02-2020 / KOMISI II
Anggota Komisi II DPR RI Heru Sudjatmoko mengatakan terkait persiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), Komisi II DPR RI telah melakukan...
Netralitas ASN masih Tertinggi pada Indeks Kerawanan Pemilu 2019
26-02-2020 / KOMISI II
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Arwani Thomafi mengatakan, terkait masalah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020, persoalan tentang netralitas...