Disertasi Kontroversial Dosen IAIN Surakarta Tak Berdasar Landasan Konkret

05-09-2019 / KOMISI VIII

Anggota Komisi VIII DPR RI Musthafa Bakri. Foto : Jaka/mr

 

 

Anggota Komisi VIII DPR RI Musthafa Bakri menilai disertasi seks pranikah yang ditulis oleh dosen Fakultas Syariah  Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta bernama Abdul Aziz tidak berdasarkan landasan-landasan konkret dalam bidang agama, sehingga menyebabkan kebebasan pemikiran berbahaya.

 

“Saya pernah ditanyakan kenapa di Indonesia begitu bebas melakukan pemikiran, tanpa landasan-landasan konkret dalam hal bidang agama khususnya. Dan ini terjadi di Indonesia, tepatnya IAIN Surakarta,” papar Musthafa saat Rapat Kerja dengan Menteri Agama di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (5/9/2019).

 

Musthafa melihat, sudah sejak lama ada sejumlah pengajar di IAIN yang mengajar tidak sesuai dengan ketentuan agama yang berlaku. “Pemikiran-pemikiran yang tidak benar sudah banyak di sini, bahkan sejak saya masih di sana. Tentunya waktu itu saya sudah banyak melakukan protes-protes, walaupun waktu itu cuman enam bulan di sana,” ulasnya.

 

Untuk itu, politisi Partai Golongan Karya tersebut mengharapkan adanya sosialisasi yang jelas antara pihak terkait hingga Kementerian Agama, sehingga masalah-masalah tersebut dapat cepat terselesaikan. “Harus ada diskusi bersama-sama antar pihak terkait, hingga permasalahan ini jelas dan selesai dengan cepat,” imbuh legislator dapil DKI Jakarta II ini.

 

Seperti yang diketahui disertasi Abdul Aziz berjudul 'Konsep Milk al-Yamin Muhammad Syahrur sebagai Keabsahan Hubungan Seksual Nonmarital' diujikan di UIN Sunan Kalijaga, DI Yogyakarta pada 28 Agustus lalu. Namun disertasinya tersebut ternyata menimbulkan kontroversi karena dianggap menghalalkan hubungan seksual di luar pernikahan. (tn/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Reformasi Birokrasi Kemenag Harus Dilakukan
26-02-2020 / KOMISI VIII
Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto menegaskan pentingnya evaluasi terhadap kebijakan reformasi di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag) serta aspek...
Korban First Travel Kembali Mengadu
25-02-2020 / KOMISI VIII
Korban First Travel kembali mengadu ke Komisi VIII DPR RI untuk beraudiensi mencari solusi atas masalah yang tersisa saat ini....
DTPS Kemensos Jadi Acuan Dasar Penyaluran Bantuan Sosial
21-02-2020 / KOMISI VIII
Panitia Kerja (Panja) Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan Komisi VIII DPR RI menyerap informasi dan meminta penjelasan dari mitra tentang...
Anggota DPR Dorong Kementerian PPPA Bentuk Satker Ketahanan Keluarga
20-02-2020 / KOMISI VIII
Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori Yusuf menegaskan, lembaga pemerintah seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) maupun instansi...