Disertasi Kontroversial Dosen IAIN Surakarta Tak Berdasar Landasan Konkret

05-09-2019 / KOMISI VIII

Anggota Komisi VIII DPR RI Musthafa Bakri. Foto : Jaka/mr

 

 

Anggota Komisi VIII DPR RI Musthafa Bakri menilai disertasi seks pranikah yang ditulis oleh dosen Fakultas Syariah  Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta bernama Abdul Aziz tidak berdasarkan landasan-landasan konkret dalam bidang agama, sehingga menyebabkan kebebasan pemikiran berbahaya.

 

“Saya pernah ditanyakan kenapa di Indonesia begitu bebas melakukan pemikiran, tanpa landasan-landasan konkret dalam hal bidang agama khususnya. Dan ini terjadi di Indonesia, tepatnya IAIN Surakarta,” papar Musthafa saat Rapat Kerja dengan Menteri Agama di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (5/9/2019).

 

Musthafa melihat, sudah sejak lama ada sejumlah pengajar di IAIN yang mengajar tidak sesuai dengan ketentuan agama yang berlaku. “Pemikiran-pemikiran yang tidak benar sudah banyak di sini, bahkan sejak saya masih di sana. Tentunya waktu itu saya sudah banyak melakukan protes-protes, walaupun waktu itu cuman enam bulan di sana,” ulasnya.

 

Untuk itu, politisi Partai Golongan Karya tersebut mengharapkan adanya sosialisasi yang jelas antara pihak terkait hingga Kementerian Agama, sehingga masalah-masalah tersebut dapat cepat terselesaikan. “Harus ada diskusi bersama-sama antar pihak terkait, hingga permasalahan ini jelas dan selesai dengan cepat,” imbuh legislator dapil DKI Jakarta II ini.

 

Seperti yang diketahui disertasi Abdul Aziz berjudul 'Konsep Milk al-Yamin Muhammad Syahrur sebagai Keabsahan Hubungan Seksual Nonmarital' diujikan di UIN Sunan Kalijaga, DI Yogyakarta pada 28 Agustus lalu. Namun disertasinya tersebut ternyata menimbulkan kontroversi karena dianggap menghalalkan hubungan seksual di luar pernikahan. (tn/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Komisi VIII Sepakat 'Carry Over' RUU Penanggulangan Bencana
25-09-2019 / KOMISI VIII
Komisi VIII DPR RI menggelar Rapat Kerja bersama pemerintah menyepakati pembahasan daftar inventarisasi masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang (RUU) Penanggulangan Bencana...
Komisi VIII Setujui Anggaran BPKH Tahun 2020
23-09-2019 / KOMISI VIII
Komisi VIII DPR RI menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2020 BPKH sebesar Rp 324 miliar, serta Rencana Strategis...
Legislator Serukan Konsekuensi Wanita Berkarir
20-09-2019 / KOMISI VIII
Anggota Komisi VIII DPR RI Desy Ratnasari mengatakan, komitmen dan konsekuensi harus menjadi poin penting yang mesti diperhatikan sebelum seorang...
Persetujuan RUU Pesantren Diwarnai Sejumlah Catatan
20-09-2019 / KOMISI VIII
Komisi VIII DPR RI menggelar rapat kerja Pengambilan Keputusan Tingkat I terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pesantren. Ketua Komisi VIII...