Alat Pengawasan SDKP Palembang Perlu Diperkuat

06-09-2019 / KOMISI IV

Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo. Foto : Hanum/mr

 

Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo mengatakan infrastruktur sarana dan prasarana Satuan Pengawasan (Satwas) Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP) Palembang perlu terus diperkuat dengan kemampuan dan peralatan pengawasan yang mumpuni. Pasalnya selain alat-alat pengawasan yang masih minim, dengan perairan tawar yang luas, hanya didukung oleh satu kapal.

 

“Karenanya, diperlukan tambahan kapal. Hal tersebut dimaksud agar mempermudah para nelayan dalam membudidayakan ikan. Ini pasti akan terus kita perkuat,” kata Edhy saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI meninjau sarpras SDKP Palembang, Sumatera Selatan, Kamis (5/9/2019).

 

Politisi Partai Gerindra itu menambahkan, Komisi IV DPR RI tidak akan pernah berhenti untuk memberikan dukungan terutama anggaran yang dibutuhkan mitra kerja maupun masyarakat. Karena ini merupakan peran dan fungsi DPR RI.  “Dimana Komisi IV DPR RI dapat merepresentasikan dalam mewakili masyarakat dengan memberikan saran, mengkaji, maupun mengawasi,” pungkasnya.

 

Di sisi lain, Edhy meminta Pemerintah dapat memberikan pengawasan bersifat pembinaan dini bagi nelayan. Pasalnya pelanggaran penggunaan alat tangkap Ikan sudah meluas di daerah. Saat melakukan aktifitas penangkapan ikan, kebanyakan dari nelayan itu menggunakan racun ikan dan setrum. Untuk itu, nelayan sebagai bagian dari masyarakat yang harus di bina, dapat diberikan arahan, tidak dengan menggunakan jalur hukum. 

 

“Mereka ini kan nelayan. Jangan karena mereka melanggar, langsung dipenjara. Itu harus ditanya dulu kenapa mereka terpaksa melakukan itu. Setelah diberi pembinaan dan arahan, tapi nelayan masih belum mengerti, di sini peran Pemerintah dapat melakukan tindak tegas untuk proses pidana. Jika diberikan arahan dan contoh yang benar, saya yakin para nelayan akan mengerti dan mengikuti,” terang legislator dapil Sumsel itu. (hnm/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
RUU Cipta Kerja Berpotensi Abaikan Kewajiban Negara Lindungi Petani
02-06-2020 / KOMISI IV
Anggota Komisi IV DPR RI Slamet menilai Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja berpotensi untuk mengabaikan kewajiban negara dalam melindungi petani....
Anggota DPR Kritik Pemerintah atas Harga dan Stok Gula yang Berpolemik
15-05-2020 / KOMISI IV
Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin mengritik jaminan pemerintah yang berjanji memberikan ketersediaan stok pangan dan kestabilan harganya...
Anjoknya Harga Gabah Membuat Petani Resah
15-05-2020 / KOMISI IV
Anggota Komisi IV DPR RI Muslim mengaku kecewa sebab panen raya yang terjadi di tahun ini tidak membuat petani gembira,...
Legislator Soroti Kewenangan Pemerintah dalam RUU Cipta Kerja
15-05-2020 / KOMISI IV
Anggota Komisi IV DPR RI Slamet menyoroti kewenangan pemerintah pusat terkait sektor lingkungan hidup dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law...