RUU Pertanahan Segera Dibawa ke Pembahasan Tingkat I

06-09-2019 / KOMISI II

Anggota Komisi II DPR RI Andi Mariattang. Foto: Singgih/rni

 

Anggota Komisi II DPR RI Andi Mariattang berharap Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan bisa selesai sebelum periode DPR RI 2014-2019 berakhir. Menurutnya sesuai penjadwalan di tingkat Panja, pada 9 September 2019 mendatang RUU ini akan dibawa ke Pembahasan Tingkat I, dengan pandangan fraksi-fraksi di tingkat komisi. Namun ia tidak memungkiri, ada dua bab yang belum menemukan titik temu di tingkat Panja.

 

“RUU ini kalau sesuai dengan penjadwalan panja, pada 9 September 2019 akan dilakukan pengambilan keputusan tingkat pertama atau pandangan fraksi-fraksi di tingkat komisi. Namun masih ada dua bab yang belum menemukan titik temunya ditingkat pemerintah yakni terkait bank tanah dan peradilan tanah,” ungkap Andi saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI ke Jambi, Senin (2/9/2019).

 

Lebih lanjut politisi PPP itu menjelaskan, ada kemungkinan masih ada revisi di kedua bab itu, sehingga kedua bab tersebut masih membutuhkan pertimbangan di pemerintah. Jadi kemungkinan pada 9 September juga akan dilakukan pembahasan terkait kedua bab tersebut. Menurutnya secara umum pembahasan RUU Pertanahan ini berjalan dengan lancar, walaupun ada isu-isu ketidaksinkronan diantara kementerian teknis.

 

“Namun pada pembahasan akhir kita, ada tujuh kementerian yang hadir, sehingga tidak beralasan lagi jika tidak terkoordinasi lagi ditingkat kementerian teknis. Sekarang kita dari panja secara teknisnya tinggal menunggu terkait dua bab ini, apakah pemerintah masih mempertimbangkan masih memasukan kembali atau tidak. Kita akan tunggu nanti pada tanggal 9 september,” ujar politisi dapil Sulawesi Selatan II itu.

 

Sementara terkait dengan pengadilan tanah, Andi menjelaskan panja telah melakukan konsultasi dengan Mahkamah Agung. “Kita tetap berpandangan soal pengadilan itu ranahnya yudikatif, jadi kita tinggal menunggu koordinasinya saja ditingkat pemerintah. UU Pertanahan nanti sifatnya melengkapi dari UU Pokok Agraria, apa yang kurang dari UU Pokok Agraria itu berusaha disempurnakan melalui UU Pertanahan. Kita optimis RUU Pertanahan ini akan selesai pada DPR RI periode ini,” pungkas Andi. (skr/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Jateng Dinilai Siap Jalankan Pilkada 2020
20-02-2020 / KOMISI II
Anggota Komisi II DPR RI Heru Sudjatmoko menilai persiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 se-Jawa Tengah sudah cukup baik....
Komisi II Ingin Pastikan Tahapan Pilkada Jatim Lancar
20-02-2020 / KOMISI II
Pada penyelengaraan Pilkada serentak 2020, Provinsi Jawa Timur (Jatim) akan menggelar Pilkada di 19 kabupaten/kota. Wakil Ketua Komisi II DPR...
Legislator Soroti Rendahnya Partisipasi Masyarakat pada Pilkada Kota Medan
20-02-2020 / KOMISI II
Anggota Komisi II DPR RI, Sodik Mudjahid menyoroti rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah di Medan. Hal tersebut terungkap...
Kesiapan Pilkada Medan Terkendala Ketersediaan Blanko KTP Elektronik
20-02-2020 / KOMISI II
Komisi II DPR RI, menemukan sejumlah permasalahan terkait persiapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di Medan, Sumatera Utara. Menurut...