SPBE Jadi Babak Baru Tata Kelola Pemerintahan

06-09-2019 / SEKRETARIAT JENDERAL

Suasana Sosialisasi dan Bimbingan Teknik Evaluasi Internal Penerapan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE). Foto : Jaka/mr

 

Pusat Data dan Informasi Sekretariat Jenderal (Setjen) dan Badan Keahlian (BK) DPR RI menyelenggarakan sosialisasi dan bimbingan Teknik evaluasi internal penerapan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan Setjen dan BK DPR RI tahun 2019. Kehadiran Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE merupakan babak baru bagi tata kelola atau manajemen pemerintahan di Indonesia.

 

“Berdasarkan kebijakan tersebut seluruh instansi pemerintah wajib menerapkan SPBE atau yang lebih dikenal dengan sebutan e-government,” jelas Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Administrasi Setjen dan BK DPR RI Nunu Nugraha Kuswara dalam sambutannya saat membuka sosialisasi dan bimbingan Teknik evaluasi internal penerapan SPBE, di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (6/9/2019).

 

Pelaksanaan SPBE di lingkungan Setjen dan BK DPR RI, ungkap Nunu, perlu dilakukan secara berkala, hal ini untuk mengetahui sejauhmana kemajuan dari pelaksanaan SPBE. “Hal ini ditujukan untuk mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif,  transparan, dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik agar pelaksanaan SPBE di Setjen dan BK DPR RI dapat berjalan dengan optimal dan mencapai tujuannya,” ungkapnya.

 

Nunu menuturkan evaluasi SPBE merupakan proses penilaian terhadap penerapan SPBE di Setjen dan BK DPR RI untuk menghasilkan suatu nilai indeks SPBE yang menggambarkan tingkat kematangan atau maturity level dari penerapan SPBE di Setjen dan BK DPR RI. “Penilaian penerapan SPBE didasarkan pada informasi yang diperoleh dari tiap-tiap unit kerja melalui kegiatan evaluasi mandiri dan wawancara yang dibuktikan dengan data dan dokumen pendukung,” ucap Nunu.

 

Menurutnya, melalui penerapan SPBE adalah salah satu cara untuk mereformasi birokrasi melalui secara optimal yang berdampak pada integrasi sistem. Sehingga meningkatkan efektifitas dan efisiensi melalui akselerasi SPBE pada tiga domain utama, yaitu kebijakan, tata kelola, dan layanan. “Hasil evaluasi tahun 2018 perolehan nilai SPBE Setjen dan BK DPR RI kurang, yaitu 1,6 dari skala 5 sehingga diperlukan bimbingan dan arahan untuk rekomendasi perbaikan yang lebih spesifik agar mencapai nilai 3,” tandas Nunu.

 

Oleh karena itu, Nunu memandang perlu dilakukan pembahasan konsep integrasi yang akan dilakukan, mengingat telah dikembangkannya berbagai aplikasi di lingkungan Setjen dan BK DPR RI. “Melalui Bimtek hasil penerapan SPBE ini kita berharap dapat menggali masukan yang berharga khususnya dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB),” harap Nunu.

 

Pada kesempatan yang sama, Kepala Bidang Penyiapan Perumusan Kebijakan Penerapan SPBE Kementerian PAN-RB Ugi Cahyo Setiono pada paparannya menyampaikan sesuai dengan arahan Presiden RI Joko Widodo, SPBE menjadi sangat penting dalam rangka membangun transparansi tata kelola pemerintahan dengan menjalankan reformasi birokrasi dan membuka partisipasi publik.

 

“SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Jadi untuk memberikan kecepatan melayani untuk akuntabilitas transparansi, memang kita butuh dukungan suatu penggunaan teknologi informasi dalam rangka penyelenggaraan sistem pemerintahan,” jelasnya.

 

Dirinya menambahkan adanya sejumlah tantangan di dalam penerapan PSBE itu sendiri, diantaranya adalah tata kelola yang masih tidak terpadu dimana masih terjadinya ego sektoral. “Kemudian kurangnya koordinasi antara instansi pusat dan daerah dan juga masih terdapat duplikasi program kegiatan dan anggaran, keterbatasan jumlah SDM, dan kompetensi di bidang SPBE,” imbuhnya.

 

Untuk diketahui, aktifitas evaluasi internal SPBE oleh Setjen dan BK DPR RI dilakukan melalui beberapa tahap yaitu, tim evaluator internal memahami konsep dan metodologi evaluasi untuk disampaikan kepada unit kerja terkait, selanjutnya unit kerja menyampaikan jawaban penjelasan dan bukti pendukung kepada tim evaluator internal, dan tim evaluator internal mengumpulkan data-data atas jawaban penjelasan dan bukti pendukung.

 

Kemudian tim evaluator internal merumuskan penilaian setiap indikator berdasarkan data atau informasi dari hasil pengumpulan data, dan tim evaluator internal menyampaikan hasil evaluasi mandiri kepada penanggung jawab untuk persetujuan dan menyampaikannya kepada Sekjen, selanjutnya Sekjen menyampaikan berita acara pelaksanaan evaluasi mandiri dan hasil evaluasi kepada Kementerian PAN-RB. (tra/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
DPRD Nganjuk Disarankan Gunakan Tatib Periode Sebelumnya
14-10-2019 / SEKRETARIAT JENDERAL
Kepala Biro Persidangan II Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI Cholida Indrayana menyarankan kepada DPRD Kabupaten Nganjuk Periode 2019-2024...
Perubahan Tata Tertib DPRD Harus Mengacu PP Nomor 12 Tahun 2018
10-10-2019 / SEKRETARIAT JENDERAL
Kepala Biro Persidangan II Sekretariat Jenderal (Setjen) dan Badan Keahlian (BK) DPR RI Cholida Indrayana menerima kunjungan konsultasi DPRD Kabupaten...
DPRD Sekadau Konsultasi Pembentukan Pimpinan AKD
10-10-2019 / SEKRETARIAT JENDERAL
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Persidangan I Budi Kuntaryo menerima kunjungan konsultasi DPRD Kabupaten Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat, terkait mekanisme...
BK DPR Terima DPRD Kabupaten Nias
09-10-2019 / SEKRETARIAT JENDERAL
Kepala Pusat Kajian Anggaran Sekretariat Jenderal (Setjen) dan Badan Keahlian (BK) DPR RI Asep Ahmad Saefuloh menerima kunjungan konsultasi DPRD...