Menaikkan Iuran BPJS Melawan Logika Sosial

06-09-2019 / PIMPINAN

Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) Fadli Zon Foto : Azka/mr

 

Rencana pemerintah menaikkan iuran jaminan kesehatan telah menegasikan fungsi sosial yang mesti diemban lembaga BPJS Kesehatan. Defisit yang dialami BPJS Kesehatan tidak harus dibebankan kepada masyarakat. Negara harus mempertimbangan kemampuan warganya. Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) Fadli Zon menilai, rencana menaikkan iuran melawan logika unsur jaminan sosial.

 

“Merujuk pada perhitungan awal pendirian BPJS, premi yang dibayarkan memang tidak akan pernah mencukupi pembiayaan. Di sinilah letak kesalahan kita meletakkan BPJS seolah perusahaan asuransi murni. Negara mestinya mendudukkan sistem jaminan sosial sebagai instrumen dari produktivitas warganya,” tandas Fadli saat menjadi pembicara dalam acara bedah buku karya Said Iqbal di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (6/9/2019).

 

Fadli menilai, buku berjudul “BPJS Kesehatan Dalam Pusaran Kekuasaan” yang ditulis Said Iqbal dan Kahar S Cahyono itu merupakan filosofi perjuangan kaum buruh. Menurutnya, premis pokok dalam jaminana sosial adalah tidak ada keadilan sosial tanpa sistem jaminan sosial. konstitusi sudah mengamanatkan pemerintah untuk menjalankan pasal 28H ayat (1) yang menyatakan setiap orang berhak sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan berhak memperoleh layanan kesehatan.

 

“Ini kalimat imperatif bahwa siapa pun yang berkuasa di Indonesia harus menjalankan amanat konstitusi. Berangkat dari premis ini, setiap persoalan yang berkait dengan BPJS Kesehatan tak bisa langsung dilarikan ke logika rezim aktuaria kesehatan. Sebab BPJS bukanlah asuransi murni tapi sistem jaminan sosial. Karena BPJS instrumen jaminan sosial oleh negara, maka negara mestinya mempertimbangkan kemampuan warga dalam membayar iuran,” papar Fadli.

 

Membebankan premi yang dibayarkan warga, lanjut politisi Partai Gerindra itu, bisa merusak banyak hal, mulai sistem pengupahan, kesejahteraan tenaga kerja, dan lain-lain. Masalah pokok jaminan sosial justru terletak pada rendahnya anggaran kesehatan. Dari Rp 2.200 triliun pada APBN 2018, anggaran kesehatan masih sekitar Rp 100 triliun.

 

Ditegaskan kembali, usulan kenaikan iuran BPJS sebagai cara untuk mengatasi defisit sesungguhnya sangat ironis. Di satu sisi pemerintah ingin menaikkan iuran, di sisi lain ada defisit, tapi BPJS telah lebih dulu mengurangi manfaat atau tanggungan berupa obat-obatan bagi pasien peserta BPJS Kesehatan. “Ini adalah bentuk penyelenggaraan jaminan sosial yang buruk. Perlu evaluasi menyangkut kelembagaan, keorganisasian, SDM, dan sejauh mana sistem dalam BPJS itu berjalan transparan dan akuntabel,” ungkapnya.

 

Fadli lalu mengungkap defisit yang dialami BPJS Kesehatan dari tahun ke tahun. Pada 2018 total klaim yang harus dibayar BPJS Rp 24,8 triliun, naik 13,21 persen dari Rp 21,27 triliun pada 2017. Defisit yang dialami BPJS sejak tahun pertama saja sekitar Rp 3,3 triliun di 2014. Lalu Rp 5,7 triliun di 2015, Rp 9,7 triliun di 2016, Rp 9,75 triliun di 2017, dan Rp 10,8 triliun di 2018. (mh/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Puan Maharani Minta Distribusi APD dan Bansos Tepat Sasaran
07-04-2020 / PIMPINAN
Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharanimenegaskan bahwa distribusi bantuan sosial (bansos) selama pandemi virus Corona (Covid-19) harus tepat sasaran....
DPR Resmi Terima Perppu Keuangan Negara untuk Penanganan Covid-19
02-04-2020 / PIMPINAN
DPR RI resmi menerima Surat Presiden (Surpres) untuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan...
DPR Ingatkan Pemerintah Tidak Berutang Kepada Pinjaman Luar Negeri
31-03-2020 / PIMPINAN
Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Abdul Muhaimin Iskandar mengaku khawatir terhadap ketersediaan anggaran negara untuk menanggulangi...
Akhiri Reses, DPR Fokus Penanganan dan Dampak Covid-19
30-03-2020 / PIMPINAN
Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani akan memimpin Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan III tahun Sidang 2019-2020, pada Senin...