Setjen DPR RI Studi Banding dengan Humas Pemkot Surabaya

09-09-2019 / SEKRETARIAT JENDERAL

Bagian Media Cetak dan Media Sosial serta Analis Media Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI melakukan studi banding dengan bagian Hubungan Masyarakat Pemerintah Kota Surabaya Foto : Eko/mr

 

Bagian Media Cetak dan Media Sosial serta Analis Media Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI melakukan studi banding dengan bagian Hubungan Masyarakat Pemerintah Kota Surabaya terkait ide, dan strategi menghadapi gelombang arus informasi agar branding lembaga tetap dalam posisi yang layak. Di tengah arus informasi yang masif saat ini, branding yang efektif dan kuat sangat diperlukan oleh sebuah lembaga agar dapat dipercaya oleh publik.

 

Kepala Bagian Media Cetak dan Media Sosial Mohammad Djazuli mengungkapkan, siap menyerap informasi dan pengalaman dari Humas Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Menurutnya keberhasilan Wali Kota Surabaya dalam menjalankan tugas dan menghadapi media ada peran bagian humas yang selalu men-support

 

"Keberhasilan pimpinan, saya yakin ada Bagian Humas (Hubungan Masyarakat) yang berperan penting. Kami juga seperti itu, ingin belajar," ujar Djazuli saat berdialog dengan jajaran Humas Pemkot Surabaya, di Komplek Balai Kota Surabaya, Jumat (6/9/2019).

 

Sementara itu, Kepala Bagian Humas Pemkot Surabaya M. Fikser menyampaikan, Humas di Pemkot Surabaya bertugas mengelola informasi, karena sifat informasi yang selalu berkembang. Dia mengatakan kerja kehumasan dituntut dinamis dan tidak kaku.

 

Dia juga menjelaskan, menjaga hubungan dengan wartawan yang bertugas meliput di lingkungan Balai Kota sebagai mitra kerja menjadi urusan krusial. Bagaimana caranya agar wartawan menjadi mitra kerjasama yang saling menguntungkan. "Menjadikan wartawan sebagai "agensinya" humas, sebagai "pembela" humas secara tidak langsung. Ketika ada informasi tidak berimbang dengan sendirinya ada counter isu, sesuai dengan data yang faktual" ungkap Fikser.

 

Dalam diskusi kedua belah pihak juga menyadari pentingnya membuat agenda seting media, tapi harus menghindari kesan pencitraan yang berlebihan. Selain itu, Fikser juga kerap kali menyaring pertanyaan dari para awak media, pertanyaan yang akan dilontarkan dianalisa arah dan dampaknya bagaimana. 

 

"Media adalah partner kita, kami yang punya acara. Biarkan pimpinan (bertindak) natural, tidak boleh diseting menurut media, karena akan terkesan kaku di mata publik, atau saat difoto," papar Fikser. (eko/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
DPRD Nganjuk Disarankan Gunakan Tatib Periode Sebelumnya
14-10-2019 / SEKRETARIAT JENDERAL
Kepala Biro Persidangan II Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI Cholida Indrayana menyarankan kepada DPRD Kabupaten Nganjuk Periode 2019-2024...
Perubahan Tata Tertib DPRD Harus Mengacu PP Nomor 12 Tahun 2018
10-10-2019 / SEKRETARIAT JENDERAL
Kepala Biro Persidangan II Sekretariat Jenderal (Setjen) dan Badan Keahlian (BK) DPR RI Cholida Indrayana menerima kunjungan konsultasi DPRD Kabupaten...
DPRD Sekadau Konsultasi Pembentukan Pimpinan AKD
10-10-2019 / SEKRETARIAT JENDERAL
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Persidangan I Budi Kuntaryo menerima kunjungan konsultasi DPRD Kabupaten Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat, terkait mekanisme...
BK DPR Terima DPRD Kabupaten Nias
09-10-2019 / SEKRETARIAT JENDERAL
Kepala Pusat Kajian Anggaran Sekretariat Jenderal (Setjen) dan Badan Keahlian (BK) DPR RI Asep Ahmad Saefuloh menerima kunjungan konsultasi DPRD...