Bangun Indonesia dari Desa Butuh Anggaran Layak

09-09-2019 / KOMISI V

Anggota Komisi V DPR RI Ridwan Bae. Foto : Kresno/mr

 

Anggota Komisi V DPR RI Ridwan Bae menegaskan, untuk membangun Indonesia dari desa memerlukan anggaran yang layak. Ironisnya, anggaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) belum mencukupi. Anggaran Kemendes PDTT hanya berkisar Rp 3 triliun. Dari Rp 3 triliun, kurang lebih 2 triliun dipakai untuk membayar gaji pendamping desa.

 

“Maka berarti Kementerian ini hanya mengelola keuangan kurang lebih Rp 1 triliun. Lantas dimana korelasinya antara ide besar Presiden yaitu membangun Indonesia dari desa, sementara cuma Rp 1 triliun anggaran yang diberikan kepada Kemendes PDTT,” kata Ridwan usai rapat membahas pagu anggaran tahun 2020 Kemendes PDTT di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (9/9/2019).

 

Ridwan menuturkan, berangkat dari cita-cita Presiden untuk membangun Indonesia dari desa, maka Kemendes PDTT merupakan salah satu pilar terbesar dalam pembangunan desa. Artinya, Kemendes PDTT yang menangani kurang lebih dari 74 ribu desa di seluruh Indonesia harus memiliki anggaran yang mencukupi.

 

“Sehingga pada akhirnya cita-cita Presiden membangun negeri dimulai dari pinggiran desa atau membangun kesejahteraan rakyat Indonesia bisa terwujud lebih cepat,” sambung politisi Partai Golkar ini.

 

Ia juga menyinggung transfer Dana Desa dari pusat ke daerah, menurutnya Kemendes PDTT perlu melakukan pengawasan secara efektif, sehingga penggunaannya dapat terukur dan memberikan manfaat terhadap kesejahteraan masyarakat desa.

 

Sementara terkait program prioritas di desa, ia berharap Dana Desa yang dialokasikan tidak hanya digunakan untuk pembangunan infrastruktur desa saja, tetapi juga bisa dipergunakan untuk menunjang program inovasi desa khususnya yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia.

 

Seperti diketahui, untuk tahun 2020, pagu anggaran Kemendes PDTT mengalami penurunan menjadi Rp 3,49 triliun dari pagu kebutuhan sebesar Rp 7,4 triliun. Padahal, sebelumnya di tahun 2019 anggaran kementerian tersebut mencapai Rp 5,27 triliun. (gre,ann/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Hadapi Arus Mudik 2020, Perlu Koordinasi Lintas Kementerian
28-01-2020 / KOMISI V
Anggota Komisi V DPR RI Bakri mengingatkan jajaran Pemerintah untuk lebih meningkatkan koordinasi antar kementerian dalam rangka mengatasi kepadatan lalu...
Komisi V Apresiasi Pengelolaan BUMDes Batu Cermin
27-01-2020 / KOMISI V
Anggota Komisi V DPR RI Hasan Basri Agus mengapresiasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) oleh Pemerintah Desa Batu Cermin,...
Pengembangan SDM Labuan Bajo Harus Bersamaan Pembangunan Infrastruktur
27-01-2020 / KOMISI V
Anggota Komisi V DPR RI Ansar Ahmad menyoroti pengembangan sumber daya manusia (SDM) di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, sebagai...
Jelang Pertemuan G20, Komisi V Tinjau Kesiapan Infrastruktur Labuan Bajo
25-01-2020 / KOMISI V
Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae menilai kondisi geografis sangat mempengaruhi infrastruktur di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur....