Bangun Indonesia dari Desa Butuh Anggaran Layak

09-09-2019 / KOMISI V

Anggota Komisi V DPR RI Ridwan Bae. Foto : Kresno/mr

 

Anggota Komisi V DPR RI Ridwan Bae menegaskan, untuk membangun Indonesia dari desa memerlukan anggaran yang layak. Ironisnya, anggaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) belum mencukupi. Anggaran Kemendes PDTT hanya berkisar Rp 3 triliun. Dari Rp 3 triliun, kurang lebih 2 triliun dipakai untuk membayar gaji pendamping desa.

 

“Maka berarti Kementerian ini hanya mengelola keuangan kurang lebih Rp 1 triliun. Lantas dimana korelasinya antara ide besar Presiden yaitu membangun Indonesia dari desa, sementara cuma Rp 1 triliun anggaran yang diberikan kepada Kemendes PDTT,” kata Ridwan usai rapat membahas pagu anggaran tahun 2020 Kemendes PDTT di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (9/9/2019).

 

Ridwan menuturkan, berangkat dari cita-cita Presiden untuk membangun Indonesia dari desa, maka Kemendes PDTT merupakan salah satu pilar terbesar dalam pembangunan desa. Artinya, Kemendes PDTT yang menangani kurang lebih dari 74 ribu desa di seluruh Indonesia harus memiliki anggaran yang mencukupi.

 

“Sehingga pada akhirnya cita-cita Presiden membangun negeri dimulai dari pinggiran desa atau membangun kesejahteraan rakyat Indonesia bisa terwujud lebih cepat,” sambung politisi Partai Golkar ini.

 

Ia juga menyinggung transfer Dana Desa dari pusat ke daerah, menurutnya Kemendes PDTT perlu melakukan pengawasan secara efektif, sehingga penggunaannya dapat terukur dan memberikan manfaat terhadap kesejahteraan masyarakat desa.

 

Sementara terkait program prioritas di desa, ia berharap Dana Desa yang dialokasikan tidak hanya digunakan untuk pembangunan infrastruktur desa saja, tetapi juga bisa dipergunakan untuk menunjang program inovasi desa khususnya yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia.

 

Seperti diketahui, untuk tahun 2020, pagu anggaran Kemendes PDTT mengalami penurunan menjadi Rp 3,49 triliun dari pagu kebutuhan sebesar Rp 7,4 triliun. Padahal, sebelumnya di tahun 2019 anggaran kementerian tersebut mencapai Rp 5,27 triliun. (gre,ann/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Legislator Dukung Pemindahan Ibu Kota Untuk Pemerataan Ekonomi
26-09-2019 / KOMISI V
Anggota Komisi V DPR RI Syarief Abdullah Alkadrie, mendukung rencana Pemerintah untuk memindahkan Ibu Kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur....
Sistem Platon Diperkenalkan Kepada Komisi V
25-09-2019 / KOMISI V
Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemy Francis menerima perwakilan perusahaan asal Rusia yang bergerak di sektor transportasi, RT-Invest Transport...
13 Tahun Berlalu, Korban Lumpur Lapindo Masih Terkatung
19-09-2019 / KOMISI V
Anggota Komisi V DPR RI Sungkono menyanyangkan pemerintah yang hingga saat ini terkesan mengabaikan korban lumpur lapindo. Bahkan setelah 13...
Komisi V Pastikan Pelayanan MRT Profesional
19-09-2019 / KOMISI V
Pimpinan dan Anggota Komisi V DPR RI melakukan kunjungan langsung ke lapangan guna mencoba dan memastikan kondisi riil terkait pelayanan,...