Benahi Papua dengan Pendekatan Multi Aspek

11-09-2019 / LAIN-LAIN

Anggota Komisi II DPR RI Abdul Hakam Naja. Foto : Runi/mr

 

Anggota Komisi II DPR RI Abdul Hakam Naja menyampaikan, permasalahan Papua hendaknya dibenahi dengan pendekatan multi aspek. Tidak cukup hanya dengan pendekatan keamanan yang kaku, atau dengan pendekatan ekonomi tapi tanpa dibarengi dengan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Untuk pembangunan Papua yang terintegrasi satu sama lain, diperlukan grand design dengan road map yang diimplementasikan secara konsisten.

 

“Pendekatan di Papua harus komprehensif, tidak cukup hanya dengan dana, tidak cukup dengan pendekatan ekonomi. Tetapi harus multi aspek,” papar Hakam saat diskusi Forum Legislasi dengan tema ‘Membedah UU Otsus Papua. Telaah Upaya Pemerintah Redam Konflik di Bumi Cendrawasih’ di Media Center DPR RI, Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Selasa (10/9/2019).

 

Legislator Fraksi PAN ini mengakui, memang dalam Undang-Undang Otonomi Khusus masih banyak kekurangan, sehingga tidak menunjukkan hasil yang maksimal, oleh sebab itu perlu pembenahan. “Undang-Undang Otsus ini kita melihat banyak sisi kekurangannya, makanya harus kita benahi, agar jadi bekal pemerintahan kedepan 2019-2024, ini saya kira harus melakukan perubahan,” ungkap Hakam.

 

Pembenahan multi aspek meliputi revitalisasi pada kelembagaan yang ada di Papua seperti Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPR-P) dan Majelis Rakyat Papua (MRP) serta jajaran Pemerintahan yang ada di Papua. “Kita perlu melakukan pendekatan pada institusi, karena institusi yang ada  DPR-P, MRP, Pemerintahan, masyarakat hukum adat, ini perlu kita lakukan revitalisasi, agar fungsi mereka bisa bersinergi satu sama lain,” jelas Hakam.

 

Selain itu, turunannya adalah perbaikan layanan pada publik, mengharuskan ditata kembali pengelolaan pemerintah yang baik, dan pemerintahan yang bersih. “Ini saya kira menjadi PR yang tidak kalah besar, karena bagaimana program kita buat, bagaimana perencanaan yang baik, bagaimana tata laksana yang memadai dengan dana yang besar, tanpa proses manajemen pemerintahan yang baik dan bersih, saya kira tanpa itu semua, akan menjadi sulit, saya kira ini menjadi problem bagi kita,” pungkas Hakam. (eko/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Dewas KPK Harus Kredibel
07-11-2019 / LAIN-LAIN
Anggota Komisi III DPR RI Trimedya Panjaitan mengungkapkan, figur Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus kredibel. Dia menjelaskan...
Legislator Dorong Lahirnya UU yang Sejahterakan Rakyat
05-11-2019 / LAIN-LAIN
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Abdul Wahid mendorong lahirnya undang-undang (UU) yang mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi negara dan kesejahteraan...
Baleg Undang Pakar Bahas Omnibus Law
05-11-2019 / LAIN-LAIN
Dalam pidato pertamanya setelah dilantik sebagai Presiden RI 2019-2024, Presiden Joko Widodo menyinggung akan membuat sebuah konsep hukum perundang-undangan yang...
Pemerintah Diminta Buka PoD Blok Masela Ke Publik
29-10-2019 / LAIN-LAIN
Anggota DPR RI Saadiah Uluputty meminta pemerintah pusat untuk membuka peta konsesi wilayah yang ada dalam Plan Of Development (PoD)...