Benahi Papua dengan Pendekatan Multi Aspek

11-09-2019 / LAIN-LAIN

Anggota Komisi II DPR RI Abdul Hakam Naja. Foto : Runi/mr

 

Anggota Komisi II DPR RI Abdul Hakam Naja menyampaikan, permasalahan Papua hendaknya dibenahi dengan pendekatan multi aspek. Tidak cukup hanya dengan pendekatan keamanan yang kaku, atau dengan pendekatan ekonomi tapi tanpa dibarengi dengan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Untuk pembangunan Papua yang terintegrasi satu sama lain, diperlukan grand design dengan road map yang diimplementasikan secara konsisten.

 

“Pendekatan di Papua harus komprehensif, tidak cukup hanya dengan dana, tidak cukup dengan pendekatan ekonomi. Tetapi harus multi aspek,” papar Hakam saat diskusi Forum Legislasi dengan tema ‘Membedah UU Otsus Papua. Telaah Upaya Pemerintah Redam Konflik di Bumi Cendrawasih’ di Media Center DPR RI, Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Selasa (10/9/2019).

 

Legislator Fraksi PAN ini mengakui, memang dalam Undang-Undang Otonomi Khusus masih banyak kekurangan, sehingga tidak menunjukkan hasil yang maksimal, oleh sebab itu perlu pembenahan. “Undang-Undang Otsus ini kita melihat banyak sisi kekurangannya, makanya harus kita benahi, agar jadi bekal pemerintahan kedepan 2019-2024, ini saya kira harus melakukan perubahan,” ungkap Hakam.

 

Pembenahan multi aspek meliputi revitalisasi pada kelembagaan yang ada di Papua seperti Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPR-P) dan Majelis Rakyat Papua (MRP) serta jajaran Pemerintahan yang ada di Papua. “Kita perlu melakukan pendekatan pada institusi, karena institusi yang ada  DPR-P, MRP, Pemerintahan, masyarakat hukum adat, ini perlu kita lakukan revitalisasi, agar fungsi mereka bisa bersinergi satu sama lain,” jelas Hakam.

 

Selain itu, turunannya adalah perbaikan layanan pada publik, mengharuskan ditata kembali pengelolaan pemerintah yang baik, dan pemerintahan yang bersih. “Ini saya kira menjadi PR yang tidak kalah besar, karena bagaimana program kita buat, bagaimana perencanaan yang baik, bagaimana tata laksana yang memadai dengan dana yang besar, tanpa proses manajemen pemerintahan yang baik dan bersih, saya kira tanpa itu semua, akan menjadi sulit, saya kira ini menjadi problem bagi kita,” pungkas Hakam. (eko/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Karhutla Indikasi Gagalnya Restorasi Lahan Gambut
17-09-2019 / LAIN-LAIN
Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin menilai kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di Kalimantan dan Riau...
Antisipasi Pemerintah Atasi Karhutla masih Lambat
17-09-2019 / LAIN-LAIN
Bencana kebakaran hutan yang terjadi dibeberapa wilayah di Indonesia telah mengakibatkan timbulnya kabut asap pada daerah-daerah yang terpapar bencana. Hal...
Capim KPK Baru Hadapi Tantangan
12-09-2019 / LAIN-LAIN
Para calon pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang kini sedang mengikuti uji kelayakan dan kepatutan akan menghadapi tantatangan baru...
Papua tak Terpisahkan dari NKRI
11-09-2019 / LAIN-LAIN
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Satya Widya Yudha mengatakan rasa persaudaraan dan kenyataan bahwa Papua tidak terpisahkan dari Negara...