Infrastruktur Listrik Dukung Pertumbuhan Ekonomi

11-09-2019 / KOMISI VII

 

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Tamsil Linrung. Foto: Jaka/jk

 

 

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Tamsil Linrung menyatakan bahwa listrik menjadi infrastruktur penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, mendorong investasi, dan pemerataan industri yang berdampak secara lanjut pada lapangan kerja dan ekonomi. Bahkan, dirinya menyampaikan bahwa banyak yang beranggapan listrik menjadi media yang dapat menciptakan generasi yang cerdas.

 

Hal itu diungkapkan Tamsil saat memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR RI bersama Direktur Jenderal Ketenagalistrikan (Dirjen Gatrik) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rida Mulyana dan Plt. Direktur Utama PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) Sripeni Inten Cahyani, di Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (10/9/2019). Agenda rapat salah satunya membahas progress pembangunan pembangkit listrik 35 ribu MW (Mega Watt).

 

 “Kalau dulunya kita cuma bisa belajar di siang hari, setelah ada listrik kita sudah bisa membaca sampai jam berapapun di malam harinya. Ini satu indikasi bahwa listrik sangat besar peranannya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa,” kata Tamsil pada rapat yang juga membahas tindak lanjut insiden black out atau padamnya listrik di sebagian besar wilayah Jawa-Bali.

 

Untuk itu, lanjut politisi Fraksi PKS ini, Pemerintah punya PR (pekerjaan rumah) dalam menjaga sistem kelistrikan sehingga tidak rentan terhadap insiden (black out) kemarin. “Sebab dampaknya terhadap aktivitas ekonomi masyarakat sangat besar, misalnya black out insiden yang terjadi di Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan sebagian Jawa Tengah pada tanggal 4 Agustus lalu,” tandas legislator dapil Sulawesi Selatan I itu.

 

Sebelumnya, Komisi VII DPR RI telah melakukan pertemuan dengan PLN pada awal Agustus lalu, dimana Komisi VII DPR RI sepakat mendorong PLN melakukan investigasi mendalam dan komprehensif terkait penyebab pemadaman massal yang terjadi, dan dianggap cukup mendadak tersebut. Tidak hanya itu, Komisi VII DPR RI juga mendorong memberikan kompensasi kepada masyarakat atas peristiwa tersebut.

 

Terkait kompensasi, Dirjen Gatrik ESDM Rida Mulyana mengatakan, sesuai Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 27 Tahun 2017, PLN wajib memberikan kompensasi berupa pengurangn tagihan listrik apabila realisasi indikator tingkat mutu pelayanan (TMP) melewati 10 persen dari indikator yang telah ditetapkan Kementerian ESDM. “Besarnya kompensasi adalah 35 persen dari biaya beban atau rekening minimum untuk golongan tarif non-subsidi dan 20 persen dari biaya beban atau rekening minimum untuk golongan tarif subsidi,” paparnya.

 

Sejumlah kesimpulan yang dihasilkan dalam rapat ini, diantaranya mendorong adanya pengawasan dan evaluasi secara intensif kepada Dirjen Gatrik ESDM dan PLN khususnya pasca pemadaman listrik secara massal sehingga tidak terulang kembali. Selain itu, Komisi VII DPR RI juga mendesak keduanya untuk konsisten dalam menyelesaikan program pembangunan pembangkit 35 ribu MW sesuai RUPTL PLN. Terakhir, Komisi VII DPR RI mengimbau keduanya menuampaikan jawaban tertulis atas pertanyaan Anggota Dewan, paling lambat 20 September mendatang. (alw/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Legislator Pertanyakan ‘Road Map’ Program 35 Ribu MW Listrik Untuk Indonesia
12-09-2019 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI Tifatul Sembiring mempertanyakan upaya pemerintah dalam merealisasikan program 35.000 mega watt (MW) listrik untuk Indonesia....
Akibat ‘Black Out’, 20 Juta Pelanggan PLN Merugi
11-09-2019 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI Bara Hasibuan mengatakan, setidaknya 20 juta pelanggan PLN yang mengalami kerugian atas kejadian pemadaman massal...
Infrastruktur Listrik Dukung Pertumbuhan Ekonomi
11-09-2019 / KOMISI VII
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Tamsil Linrung menyatakan bahwa listrik menjadi infrastruktur penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, mendorong investasi,...
Komisi VII Pantau Pemulihan Lingkungan Pasca Tambang di Kaltim
09-09-2019 / KOMISI VII
Komisi VII DPR RI ingin memastikan rencana pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur (Kaltim) tidak terkait masalah terutama masalah lingkungan...