Papua tak Terpisahkan dari NKRI

11-09-2019 / LAIN-LAIN

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Satya Widya Yudha. Foto : Runi/mr

 

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Satya Widya Yudha mengatakan rasa persaudaraan dan kenyataan bahwa Papua tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) perlu ditumbuhkan kembali. Satya juga mengajak masyarakat Papua untuk bersama-sama mengelola Papua agar lebih sejahtera. Jika implementasi Otonomi Khusus (Otsus) Papua kurang sempurna, ia menyarankan untuk disempurnakan bersama-sama. 

 

“Saya sangat sependapat karena uang tidak sedikit yang dikeluarkan. Tetapi sebaliknya teman-teman di Papua juga menunjukan keseriusannya untuk mengelola bersama-sama supaya menjadi provinsi yang lebih sejahtera dengan keberadaan dalam NKRI,” kata Satya saat Forum Legislasi bertema ‘Membedah UU Otsus Papua, Telaah Upaya Pemerintah Redam Konflik di Bumi Cendrawasih’, di Media Center DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (10/9/2019).

 

Dalam diskusi yang turut menghadirkan Anggota Komisi II DPR RI Abdul Hakam Naja sebagai narasumber itu, Satya mengakui bahwa Otsus Papua memang masih belum sempurna. Pemerintah Pusat belum sepenuhnya menyerahkan kewenangan penuh kepada daerah. Menurut Satya alasan Pemerintah Pusat belum sepenuhnya memberikan kewenangan karena khawatir dengan persaudaraan Malenesia yang gencar di Papua.

 

“Jadi dengan adanya Undang-Undang (UU) Otsus, Peraturan Pemerintahnya juga harusnya menyertai karena sebagai cara melakukan manajemen keuangan yang baik terhadap anggaran Otsus. Itu yang belum sempurna, sehingga seakan-akan Pemerintah Pusat masih memegang kepalanya, belum menyerahkan secara keseluruhan,” jelas legislator Fraksi Partai Golkar ini.

 

Karena kewenangan yang belum sepenuhnya diberikan kepada Papua, Satya menilai perlu menumbuhkan rasa kepercayaan dari Pemerintah Pusat kepada Papua, dan Papua siap menerima kepercayaan yang diberikan. Karena pada dasarnya, Indonesia memiliki kewajiban untuk menyejahterakan Papua. “Kita inginkan Papua ini bagian yang tidak terpisahkan dari Indonesia dan kita mempunyai kewajiban untuk menjadikan masyarakat Papua sejahtera," pungkas legislator dapil Jawa Timur IX ini. (gre/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Dewas KPK Harus Kredibel
07-11-2019 / LAIN-LAIN
Anggota Komisi III DPR RI Trimedya Panjaitan mengungkapkan, figur Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus kredibel. Dia menjelaskan...
Legislator Dorong Lahirnya UU yang Sejahterakan Rakyat
05-11-2019 / LAIN-LAIN
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Abdul Wahid mendorong lahirnya undang-undang (UU) yang mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi negara dan kesejahteraan...
Baleg Undang Pakar Bahas Omnibus Law
05-11-2019 / LAIN-LAIN
Dalam pidato pertamanya setelah dilantik sebagai Presiden RI 2019-2024, Presiden Joko Widodo menyinggung akan membuat sebuah konsep hukum perundang-undangan yang...
Pemerintah Diminta Buka PoD Blok Masela Ke Publik
29-10-2019 / LAIN-LAIN
Anggota DPR RI Saadiah Uluputty meminta pemerintah pusat untuk membuka peta konsesi wilayah yang ada dalam Plan Of Development (PoD)...