Komisi II Setujui Anggaran Kemendagri, DKPP dan BNPP

11-09-2019 / KOMISI II

Ketua Komisi II DPR Zainuddin Amali saat memimpin Rapat Kerja Komisi II dengan Kementerian Dalam Negeri. Foto: Runi/rni

 

Komisi II DPR RI menyetujui anggaran Kementerian Dalam Negeri, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) untuk tahun 2020. Diharapkan dengan persetujuan anggaran ini mampu meningkatkan kinerja di tahun mendatang. Untuk Kemendagri, Komisi II DPR RI pun menyetujui usulan tambahan  anggaran yang diajukan sebesar Rp 1,4 triliun.

 

“Komisi II DPR RI menyetujui pagu anggaran Kemendagri tahun 2020 sebesar Rp 3,4 triliun untuk ditetapkan sebagai alokasi anggaran Kemendagri tahun 2020. Dan meminta kepada Badan Anggaran DPR RI untuk memenuhi usulan tambahan anggaran tersebut serta menambahkan ke dalam alokasi anggaran Kemendagri tahun 2020,” ujar Ketua Komisi II DPR Zainuddin Amali di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (11/9/2019).

 

Selain itu, lanjut Zainudin, Komisi II DPR RI juga menyetujui pagu anggaran BNPP tahun 2020 sebesar Rp 245 miliar  untuk ditetapkan sebagai alokasi anggaran BNPP tahun 2020. Khusus untuk DKPP, Komisi II DPR RI juga menyetujui jumlah pagu anggarannya sebesar Rp 10,7 miliar yang dianggarkan melalui pagu anggaran Bawaslu tahun 2020 dan usulan tambahan anggaran yang diajukan DKPP sebesar Rp 147 miliar.

 

Politisi Partai Golkar itu menambahkan, Komisi II DPR RI pun juga berharap Banggar DPR RI untuk bisa memenuhi anggaran tersebut. ”Serta meminta kepada Badan Anggaran DPR RI untuk memenuhi usulan tambahan anggaran tersebut serta menambahkannya ke dalam alokasi anggaran Kementerian Dalam Negeri tahun 2020 pada satker khususnya DKPP,” tutup Zainudin. (hs/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Komisi II Apresiasi Capaian PTSL BPN Kota Bogor
16-09-2019 / KOMISI II
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera mengapresiasi capaian Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dilaksanakan Badan Pertanahan...
Bank Tanah Untuk Permudah Pengelolaan Tanah
13-09-2019 / KOMISI II
Anggota Komisi II DPR RI Agus Makmur Santoso menjelaskan, keberadaan pembentukan Bank Tanah dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan bertujuan untuk...
Komisi II Berharap Pengadilan Pertanahan Dipertahankan
13-09-2019 / KOMISI II
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera menjelaskan, Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan Komisi II DPR...
Komisi II Apresiasi Kinerja Kantor BPN Kabupaten Bekasi
13-09-2019 / KOMISI II
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Herman Khaeron mengapresiasikan kinerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) khususnya Kantor...