UU Otsus Papua Perlu Direvisi

11-09-2019 / PIMPINAN

Wakil Ketua DPR RI Kordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Fadli Zon. Foto: Runi/rni

 

Wakil Ketua DPR RI Kordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Fadli Zon menyampaikan, Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Bagi Provinsi Papua perlu direvisi. Dalam rapat pemantauan tentang Otsus Bagi Provinsi Papua dengan Kaukus DPR untuk Papua melibatkan banyak tokoh dari Papua, pada prinsipnya banyak pihak yang menghendaki evalusi pada UU Otsus Papua.

 

“Pada prinsipnya semua bersepakat bahwa ini harus ada evaluasi dan mungkin diperlukan segera revisi terhadap Undang-Undang Otsus ini. Apalagi secara durasi, dana otsus sendiri akan berakhir di 2021. Jangan nanti kita kepepet untuk membicarakan hal-hal yang sifatnya strategis dan substansial,” jelas Fadli usai rapat yang digelar tertutup di Ruang Delegasi Ketua DPR RI, Nusantara III, Senayan, Jakarta, Rabu (11/9/2019).

 

Fadli menyadari, Otsus untuk Papua memang diakui banyak manfaatnya tetapi harus ada evaluasi, dia menjabarkan evaluasi terkait banyak hal. “Evaluasi terkait dengan distribusi anggaran, pengelolaan anggaran, dampak langsung kepada kesejahteraan masyarakat, ekonomi rakyat, kepada pendidikan, kesehatan, sesuai dengan diamanatkan oleh UU itu. Apakah memang ini sudah berdampak langsung atau masih perlu dievaluasi,” paparnya.

 

Fadli juga mengungkapkan, kedepan yang akan segera diatasi adalah persolan kerukunan di Papua jangan sampai kerusuhan terulang kembali, terlebih lagi sampai menelan korban, itu yang sangat dihindari. “Tadi di garis besarnya sekarang bagaimana mengembalikan supaya ini damai dulu. Jangan ada lagi korban, insiden-insiden baru. Ada kedamaian dulu, ada ketertiban,” ungkapnya.

 

Musyawarah dengan tokoh-tokoh Papua yang representatif juga akan digelar, termasuk bagi mahasiswa-mahasiswa dari Papua diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu lagi seluas-luasnya, jangan sampai ada halangan.  

 

“Sekaligus permintaan-permintaan agar ada musyawarah terutama mahasiswa-mahasiswa yang sedang belajar, yang mungkin perlu diberikan kesempatan untuk belajar lagi dan sebagainya yang kemarin ikut aksi-aksi dan ditangkapi. Saya kira aspirasi yang berkembang di dalam forum diskusi tadi,” kata Fadli. (eko/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Ketua DPR: Perdagangan Antar Negara Harus Untuk Rakyat
05-11-2019 / PIMPINAN
Ketua DPR RI Puan Maharani menilai perdagangan antar negara selayaknya harus selalu berpegang pada kepentingan rakyat dan bermuara pada kesejahteraan...
Hadiri Forum G-20, Ketua DPR Harap Semenanjung Korea Stabil
05-11-2019 / PIMPINAN
Keadaan di Semenanjung Korea menjadi salah satu pembahasan utama dalam pertemuan Ketua DPR RI Puan Maharani dengan Ketua Parlemen Korea...
Ketua DPR Usulkan Konsep Perdagangan Internasional Adil dan Terbuka
04-11-2019 / PIMPINAN
Ketua DPR RI Puan Maharani mengusulkan konsep perdagangan dunia yang adil dan terbuka dalam pertemuan G20 Parliamentary Speaker’s Summit, di...
Calon Kapolri Disetujui, Ketua DPR Dorong Tercipta Koordinasi dan Sinergi
31-10-2019 / PIMPINAN
DPR RI resmi menetapkan Komjen Idham Azis sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) secara aklamasi, melalui Rapat Paripurna Masa Persidangan...