KUR Mampu Persempit Disparitas dan Kesenjangan Ekonomi

11-09-2019 / KOMISI XI

Anggota Komisi XI DPR RI Indah Kurnia saat meninjau sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di desa Gedangan Bunggul. Foto: Arief/rni
 

Komisi XI DPR RI ingin memastikan kredit usaha rakyat (KUR) yang mengucur kepada masyarakat benar-benar produktif. KUR bukan hanya mampu secara ekonomi saja, tetapi juga mengangkat harkat dan martabat dengan menampilkan produk berkualitas serta bisa menyerap tenaga kerja, menurunkan jumlah pengangguran dan angka kemiskinan serta mempersempit disparitas dan kesenjangan perekonomian di tengah masyarakat.

 

Demikian diungkapkan Anggota Komisi XI DPR RI Indah Kurnia saat meninjau sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di desa Gedangan Bunggul, Provinsi Jawa Timur, Selasa (10/9/2019). Kunjungan tersebut juga didampingi oleh Pimpinan BRI, BNI dan Bank Mandiri Provinsi Jawa Timur.

 

"Banyak sekali jenis barang produksi lokal anak bangsa yang sudah dinikmati dan diminati oleh konsumen di luar negeri, kami patut berbangga. Tugas legislator hanya mengawal dan memastikan, kalau ingin maju harus bekerja, berusaha dan konsisten dengan produk kita, maka InsyaAllah bukan hanya menghadirkan kesejahteraan, tetapi juga bisa membawa kebanggaan bagi bangsa dan Negara,” kata Indah.

 

Politisi Fraksi PDI Perjuangan ini menjelaskan, KUR merupakan jawaban yang paling tepat untuk membantu para pelaku usaha UMKM. Mereka bisa kerja dengan bunga yang sangat murah dan juga dijamin oleh penjaminan kredit daerah (Jamkrida) bagi mereka yang tidak memiliki jaminan, dan yang pasti adalah memberdayakan masyarakat di sekitar.

 

"Tujuan akhir dari KUR ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan merata di seluruh penjuru negeri. Bukan hanya di Jawa saja, tetapi juga di Sumatera, Kalimantan, Papua serta di manapun yang masyarakatnya memiliki kemampuan untuk berproduksi. Yang paling gampang dijual adalah produk produk makanan, minuman dan aksesoris serta kosmetik,” ujar Indah.

 

Politisi dapil Jawa Timur I ini menerangkan, penyaluran pembiayaan KUR sudah jelas, dimana pembiayaan di atas Rp 25 juta hingga Rp 500 juta perlu ada jaminan untuk memastikan bahwa debitur akan bekerja dengan penuh tanggung jawab, karena resikonya juga besar. Bank tidak ingin memberikan kredit kemudian berakhir dengan kredit bermasalah atau Non Profit Loan (NPL).

 

"Bank pemerintah memberikan kredit agar mereka berproduksi dan memiliki tanggung jawab, apabila terjadi sesuatu atas usaha tersebut maka jamkrida yang menjamin. Kredit di bawah Rp 25 juta atau untuk para pemula yang baru ingin berusaha, KUR adalah jawaban yang tepat dan tentunya harus mematuhi dan memenuhi persyaratannya. Menurut saya tantangannya adalah begitu berproduksi harus menjaga kualitas,” pungkas Indah. (afr/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Pertumbuhan Ekonomi Masih Ditopang Komsumsi RT
08-11-2019 / KOMISI XI
Angka pertumbuhan ekonomi Indonesia ternyata masih ditopang konsumsi rumah tangga (RT). Tanpa konsumsi RT, angka pertumbuhan bisa merosot tajam. Dengan...
Pemerintah Harus Usut Tuntas Desa Fiktif Penerima Dana Desa
07-11-2019 / KOMISI XI
Keberadaan desa fiktif, atau desa yang tidak berpenghuni namun menerima Dana Desa mengemuka dalam rapat kerja Komisi XI DPR RI...
Komisi XI Minta Bappenas Tidak Tergesa Pindah Ibu Kota
06-11-2019 / KOMISI XI
Rencana Pemerintah melakukan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur, menjadi salah satu agenda besar pemerintahan periode ini yang...
Komisi XI Dorong LPS Siapkan Strategi Hadapi Krisis Ekonomi
06-11-2019 / KOMISI XI
Komisi XI DPR RI mendesak Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menyiapkan strategi dalam menghadapi krisis ekonomi di tengah kondisi perekonomian dunia...