Penyaluran PKH di Pontianak Harus Tepat Sasaran

12-09-2019 / KOMISI VIII

Anggota Komisi VIII DPR RI Samsu Niang. Foto : Andri/mr

 

Anggota Komisi VIII DPR RI Samsu Niang memastikan penyaluran  Program Keluarga Harapan (PKH) untuk warga Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat tepat sasaran. Hal tersebut, terlihat dari penyaluran yang disaksikannya saat kunjungan kerja spesifik Komisi VIII DPR RI di Kota Pontianak.

 

“Sebagai anggota DPR, Saya harus memastikan PKH merupakan program pemerintah Jokowi yang harus tepat sasaran, terutama bagi warga Kota Pontianak,” kata Samsu Niang saat Kunjungan kerja spesifik Komisi VIII DPR RI dalam rangka peninjauan pelaksanaan program keluarga harapan bantuan non tunai di Pontianak, Kalimantan Barat, Rabu (11/9/2019).

 

Menurutnya, PKH sangat membantu masyarakat yang kurang mampu untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Untuk itu, ia mengapresiasi bantuan sosial (bansos) ini yang mampu menurunkan angka kemiskinan hingga mencapai 9,82 persen pada tahun ini. “Ini kan program pemerintah, tugas DPR adalah controlling (pengawasan), jadi saya sebagai anggota DPR RI akan pastikan masyarakat yang berhak dapat bantuan ini,” kata Samsu Niang.

 

Politisi Fraksi PDI Perjuangan ini menekankan profesionalisme para pendamping PKH agar pelaksanakannya tepat sasaran. Selain itu, pendamping juga perlu memetakan kelayakan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) serta memberi bimbingan dan motivasi bagi KPM. “Para pendamping itu harus menyampaikan data dan fakta yang akurat dan benar kepada pemerintah agar pemangku kepentingan tak salah mengambil kebijakan,” ujar Samsu Niang.

 

Lancarnya penyaluran PKH, dinilai Samsu, tidak lepas dari peran, eksistensi dan kinerja para pendamping PKH sangat penting. Ia juga berharap, kedepan agar masyarakat berpartisipasi aktif dalam pengawasan dan pendistribusian PKH. Apalagi, Presiden Jokowi melalui Kementrian Sosial juga telah memutuskan menambah jumlah anggaran PKH pada tahun depan.

 

Dalam kesempatan ini, Tim Kunker Komisi VIII DPR RI juga memberikan penyaluran bantuan langsung non tunai dari Kementerian Sosial untuk keluarga peserta PKH melalui agen BRI di Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. (man/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Jangan Lagi Muncul Isu-Isu Radikalisme
07-11-2019 / KOMISI VIII
Anggota Komisi VIII DPR RI M. Ali Taher berharap Kementerian Agama (Kemenag) bisa menjadi pengawal rohani bangsa serta jangan lagi...
Komisi VIII Minta Menag Stop Keluarkan Statemen Kontraproduktif
07-11-2019 / KOMISI VIII
Anggota Komisi VIII DPR RI, Iskan Qolba Lubis meminta Menteri Agama (Menag) Fachrul Rozi untuk berhenti mengeluarkan statemen yang kontra...
Komisi VIII Berharap Polemik Celana Cingkrang tak Diumbar ke Publik
06-11-2019 / KOMISI VIII
Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto berharap polemik pelarangan pemakaian cadar dan celana cingkrang tidak kembali diumbar ke publik....
Negara Harus Hati-Hati Selesaikan Masalah Keagamaan
04-11-2019 / KOMISI VIII
Presiden akan mewacanakan mengganti istilah radikalisme agama dengan manipulator agama. Menanggapi wacana itu, Wakil Ketua Komisi VIII Ace Hasan Syadzily,...