Penyaluran PKH di Pontianak Harus Tepat Sasaran

12-09-2019 / KOMISI VIII

Anggota Komisi VIII DPR RI Samsu Niang. Foto : Andri/mr

 

Anggota Komisi VIII DPR RI Samsu Niang memastikan penyaluran  Program Keluarga Harapan (PKH) untuk warga Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat tepat sasaran. Hal tersebut, terlihat dari penyaluran yang disaksikannya saat kunjungan kerja spesifik Komisi VIII DPR RI di Kota Pontianak.

 

“Sebagai anggota DPR, Saya harus memastikan PKH merupakan program pemerintah Jokowi yang harus tepat sasaran, terutama bagi warga Kota Pontianak,” kata Samsu Niang saat Kunjungan kerja spesifik Komisi VIII DPR RI dalam rangka peninjauan pelaksanaan program keluarga harapan bantuan non tunai di Pontianak, Kalimantan Barat, Rabu (11/9/2019).

 

Menurutnya, PKH sangat membantu masyarakat yang kurang mampu untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Untuk itu, ia mengapresiasi bantuan sosial (bansos) ini yang mampu menurunkan angka kemiskinan hingga mencapai 9,82 persen pada tahun ini. “Ini kan program pemerintah, tugas DPR adalah controlling (pengawasan), jadi saya sebagai anggota DPR RI akan pastikan masyarakat yang berhak dapat bantuan ini,” kata Samsu Niang.

 

Politisi Fraksi PDI Perjuangan ini menekankan profesionalisme para pendamping PKH agar pelaksanakannya tepat sasaran. Selain itu, pendamping juga perlu memetakan kelayakan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) serta memberi bimbingan dan motivasi bagi KPM. “Para pendamping itu harus menyampaikan data dan fakta yang akurat dan benar kepada pemerintah agar pemangku kepentingan tak salah mengambil kebijakan,” ujar Samsu Niang.

 

Lancarnya penyaluran PKH, dinilai Samsu, tidak lepas dari peran, eksistensi dan kinerja para pendamping PKH sangat penting. Ia juga berharap, kedepan agar masyarakat berpartisipasi aktif dalam pengawasan dan pendistribusian PKH. Apalagi, Presiden Jokowi melalui Kementrian Sosial juga telah memutuskan menambah jumlah anggaran PKH pada tahun depan.

 

Dalam kesempatan ini, Tim Kunker Komisi VIII DPR RI juga memberikan penyaluran bantuan langsung non tunai dari Kementerian Sosial untuk keluarga peserta PKH melalui agen BRI di Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. (man/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Persetujuan RUU Pesantren Diwarnai Sejumlah Catatan
20-09-2019 / KOMISI VIII
Komisi VIII DPR RI menggelar rapat kerja Pengambilan Keputusan Tingkat I terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pesantren. Ketua Komisi VIII...
Panja RUU PKS Undang ICMI Bahas Definisi Kekerasan
18-09-2019 / KOMISI VIII
Tim Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) Komisi VIII DPR RI melangsungkan audiensi dengan perwakilan Ikatan...
Legislator Kritisi Data Penyebab Karhutla oleh BNPB
17-09-2019 / KOMISI VIII
Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat setidaknya terdapat 328.724 hektar lahan di Sumatera dan Kalimantan yang terdampak kebakaran hutan...
Komisi VIII Apresiasi Kestabilan Anggaran Mitra Kerjanya
17-09-2019 / KOMISI VIII
Komisi VIII DPR RI menyetujui RKA-K/L Tahun Anggaran 2020 dari Pagu Indikatif menjadi Pagu Definitif Kementerian Agama, Kementerian Sosial, Kementerian...