Capim KPK Baru Hadapi Tantangan

12-09-2019 / LAIN-LAIN

Anggota Komisi III DPR RI Masinton Pasaribu bersama Mantan Pimpinan KPK Haryono Umar menjadi pembicara. Foto: Runi/rni

 

Para calon pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang kini sedang mengikuti uji kelayakan dan kepatutan akan menghadapi tantatangan baru bila kelak terpilih. Tantangan itu adalah membenahi persoalan di internalnya sendiri, baik menyangkut manajemen pegawai sampai persoalan mekanisme penyelidikan dan penyidikan.

 

Anggota Komisi III DPR RI Masinton Pasaribu mengungkapkan hal itu pada Dialektika Demokrasi bertema “Tantangan Pimpinan KPK Baru, Mampu Benahi Internal dan Berantas Korupsi”, di Media Center DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (12/9/2019). Periode KPK terakhir ini banyak menuai masalah yang harus diselesaikan. Bahkan, DPR RI sampai membentuk Pansus Angket KPK untuk mengetahui persoalan serius di internal lembaga antirasuah itu.

 

“Banyak persoalan di KPK terutama di periode belakangan ini, sampai DPR bentuk Pansus Angket Kewenangan KPK. Ada banyak masalah di internal KPK yang selama ini selalu mempersepsikan dirinya ke publik sebagai institusi yang paling benar, seperti taat aturan, punya integritas tinggi, dan sistem di dalamnya bagus. Ternyata tidak seperti yang diceritakan selama ini. Ada friksi di internal KPK yang mencuat ke publik. Semua sudah terkonfirmasi,” papar Masinton.

 

Persoalan serius lainnya yang diungkap politisi PDI Perjuangan ini adalah voting dalam menentukan status tersangka seseorang. Ia mengonfirmasi ada tiga oknum pimpinan KPK yang mengambil jalan voting dalam menetapkan status tersangka seseorang. Padahal, mekanisme voting dalam penyelidikan dan penyidikan tidak dikenal. Penetuan status tersangka sepenuhnya ditentukan oleh alat bukti yang didapat.

 

Di institusi kejaksaan, sambung Masinton, tak ada voting dalam menentukan status tersangka seseorang. Inilah sisi lain yang harus dibenahi dari institusi KPK. “Hari ini lembaga KPK tidak sehat. Ini jadi tantangan bagi pimpinan KPK baru yang sekarang sedang menjalani uji kelayakan dan kepatutan,” kilah politisi dari Sumatera Utara tersebut. Bahkan, karena banyak pejabat dijadikan tersangka, maka akronim KPK dipelesetkan menjadi Komisi Penghambat Karir. (mh/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Dewas KPK Harus Kredibel
07-11-2019 / LAIN-LAIN
Anggota Komisi III DPR RI Trimedya Panjaitan mengungkapkan, figur Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus kredibel. Dia menjelaskan...
Legislator Dorong Lahirnya UU yang Sejahterakan Rakyat
05-11-2019 / LAIN-LAIN
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Abdul Wahid mendorong lahirnya undang-undang (UU) yang mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi negara dan kesejahteraan...
Baleg Undang Pakar Bahas Omnibus Law
05-11-2019 / LAIN-LAIN
Dalam pidato pertamanya setelah dilantik sebagai Presiden RI 2019-2024, Presiden Joko Widodo menyinggung akan membuat sebuah konsep hukum perundang-undangan yang...
Pemerintah Diminta Buka PoD Blok Masela Ke Publik
29-10-2019 / LAIN-LAIN
Anggota DPR RI Saadiah Uluputty meminta pemerintah pusat untuk membuka peta konsesi wilayah yang ada dalam Plan Of Development (PoD)...