Komisi VIII Dorong Peningkatan Graduasi Mandiri PKH

12-09-2019 / KOMISI VIII

Anggota Komisi VIII DPR RI Muhammad Asli Chaidir. Foto : Puntho/mr

 

Progres dari Program Keluarga Harapan (PKH) yang dilaksanakan di Bengkulu dinilai cukup baik oleh Komisi VIII DPR RI. Pasalnya, dari sejumlah penerima bantuan PKH, ada sebagian peserta yang sudah graduasi mandiri, yaitu mulai bisa berdikari dan justru ingin menyerahkan bantuan PKH yang diterimanya kepada pihak lain yang lebih membutuhkan. Hal itu menimbulkan rasa haru dan bangga dari Komisi VIII DPR RI seraya mendorong mitra kerjanya untuk lebih banyak memunculkan lagi para peserta yang graduasi mandiri. Dengan demikian, tingkat kemiskinan di Bengkulu akan semakin menurun.

 

Demikian diungkapkan Anggota Komisi VIII DPR RI Muhammad Asli Chaidir usai mengikuti pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI dengan Sekretaris Ditjen Perlindungan Jaminan Sosial Kementerian Sosial (Kemensos) RI Noviantari, Kepala Dinas Sosial Provinsi Bengkulu Iskandar Zo dan Kepala Dinas Sosial Kota Bengkulu Syahrul Tamzie serta mitra kerja terkait di Provinsi Bengkulu, Rabu (11/9/2019).

 

“Kami me-monitoring sudah sejauh mana perkembangan PKH, apakah ada hasilnya atau tidak. Nah, ternyata ada perkembangan ditandai dengan adanya sebagian penerima PKH yang ingin segera graduasi mandiri. Sebagian peserta sudah bisa mengatakan ingin mandiri dan ingin menyerahkan PKH pada yang lain lagi. Ini menjadi satu kesenangan dan kami terharu melihatnya. Kami berharap muncul lebih banyak lagi peserta PKH yang graduasi mandiri dan meminta mitra kerja untuk lebih serius memperhatikan hal tersebut,” ujar Asli.

 

Namun demikian, di sisi lain Asli menyoroti kesejahteraan tenaga pendamping PKH yang belum mendapatkan honor layak. Ia menilai, tenaga pendamping sejauh ini sudah bekerja dengan maksimal dan tingkat kesejahteraannya patut diperhatikan. “Tenaga pendamping seluruhnya bekerja cukup baik, tapi masih ada hal yang perlu kita berikan perhatian. Kami mendengar keluhan mereka supaya kesejahteraannya lebih diperhatikan,” imbuhnya.

 

Untuk itu, legislator F-PAN ini menyatakan, aspirasi dari para tenaga pendamping akan diperjuangkan dengan tetap memperhatikan skala prioritas dari keterbatasan anggaran yang ada. “Tentunya akan kita perjuangkan dengan cermat karena memang kita kan keterbatasan anggaran. Keterbatasan anggaran ini tentu harus lihat dengan skala prioritas. Skala prioritas ini tentu nantinya kami sebagai wakil rakyat akan tetap berpihak kepada rakyat memperhatikan kebutuhan mereka,” pungkas Asli. (pun/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Sistem Non Flat, Besaran Bantuan PKH Berbeda
13-09-2019 / KOMISI VIII
Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) mulai Januari tahun ini dilakukan dengan sistem non-flat. Maksudnya, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan...
Komisi VIII Dorong Peningkatan Graduasi Mandiri PKH
12-09-2019 / KOMISI VIII
Progres dari Program Keluarga Harapan (PKH) yang dilaksanakan di Bengkulu dinilai cukup baik oleh Komisi VIII DPR RI. Pasalnya, dari...
Penyaluran PKH di Pontianak Harus Tepat Sasaran
12-09-2019 / KOMISI VIII
Anggota Komisi VIII DPR RI Samsu Niang memastikan penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) untuk warga Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat...
Disertasi Kontroversial Dosen IAIN Surakarta Tak Berdasar Landasan Konkret
05-09-2019 / KOMISI VIII
Anggota Komisi VIII DPR RI Musthafa Bakri menilai disertasi seks pranikah yang ditulis oleh dosen Fakultas Syariah Institut Agama Islam...