Setjen DPR Gelar Bimtek Penerapan Manajemen Risiko

13-09-2019 / SEKRETARIAT JENDERAL

Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menyampaikan bahwa kedatangan Tim dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ke Komplek Parlemen Senayan adalah untuk mensosialisasikan satu aturan yang berkaitan dengan maturitas dari Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

 

“Dalam standar SPIP terdapat suatu skala. Dan saat ini, Setjen dan Badan Keahlian DPR RI masih berada di bawah angka 3. Sementara kementerian dan lembaga lain sudah sampai diangka 3. Hal itulah yang akan diperbaiki,” ucap Indra usai acara bimbingan teknis tentang Peningkatan Maturitas SPIP dan Penerapan Manajemen Resiko di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/9/2019).

 

Indra menjelaskan, hal pokok yang dibahas dalam acara bimbingan teknis itu adalah yang menyangkut dengan masalah manajemen risiko, termasuk mitigasi yang dilakukan. "Pekerjaan di level apapun yang berkaitan dengan pengelola kegiatan, semuanya harus mempunyai standar manajemen risiko, yang evidence-nya dimonitor oleh  BPKP," tegasnya.

 

Indra bertekad akan terus memperbaiki level yang ada, agar nantinya bisa mencapai di angka 4 atau 5. “Namun  diupayakan sampai diangka 3 terlebih dahulu, supaya semua mekanisme pekerjaan dalam manajemen resiko dilingkungan Setjen dan Badan Keahlian DPR RI dapat terukur,” tuturnya.

 

Dikatakannya, guna mewujudkan hal tersebut, Setjen dan Badan Keahlian DPR akan membuat semacam coaching clinic di semua eselon II secara bergantian. “Tim dari BPKP akan membantu menjelaskan kepada pejabat eselon II bahwa semua pekerjaan harus mempunyai manajemen risiko,” ujarnya.

 

Dalam kesempatan yang sama, Inspektur Utama (Irtama) DPR RI Setyanta Nugraha menyebut bahwa ini adalah tahun terakhir, dimana dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional  (RPJMN) level maturitas SPIP diharapkan sudah pada level 3. “Pada tahun 2018, Setjen dan Badan Keahlian baru berada pada level dua koma sekian. Oleh karena itu kita sudah mengidentifikasi areal of improvement, untuk bagaimana kita bisa meningkat naik ke level 3,” jelasnya.

 

Beberapa hal yang dibutuhkan untuk naik ke level 3, sambung Totok, sapaan akrabnya, yang pertama adalah komitmen dari pejabat eselon II. Dimana para pejabat eselon II itulah yang sebenarnya memiliki kegiatan yang di dalamnya harus dirumuskan dan diidentifikasi risiko yang berpotensi terhadap pencapaian tujuan organisasi.

 

"Kuncinya adalah di masing-masing eselon II. Oleh karenanya kedepan kita akan mengadakan coaching clinic untuk membuka kembali register dari manajemen risiko yang sudah dirumuskan dan menurut penilaian dari BPKP. Draf itu memang masih perspektif bagi eselon III. Oleh karenanya, hal ini akan kita upgrade agar dapat ditujukan untuk eselon II," tandasnya.

 

Totok mengatakan, target waktu yang ditetapkan adalah sampai dengan bulan Desember 2019. “Kita hanya mempunyai waktu 3 bulan untuk melakukan areal of improvement ini. Sementara saat ini kita juga disibukkan dengan jelang masa transisi Anggota Dewan yang baru. Kita harus bisa me-manage waktu yang ada, agar keduanya bisa berjalan lancar. Sepanjang kita memiliki komitmen yang kuat untuk melakukan itu, maka kita optimis target akan tercapai,” pungkasnya. (dep/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
DPRD Nganjuk Disarankan Gunakan Tatib Periode Sebelumnya
14-10-2019 / SEKRETARIAT JENDERAL
Kepala Biro Persidangan II Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI Cholida Indrayana menyarankan kepada DPRD Kabupaten Nganjuk Periode 2019-2024...
Perubahan Tata Tertib DPRD Harus Mengacu PP Nomor 12 Tahun 2018
10-10-2019 / SEKRETARIAT JENDERAL
Kepala Biro Persidangan II Sekretariat Jenderal (Setjen) dan Badan Keahlian (BK) DPR RI Cholida Indrayana menerima kunjungan konsultasi DPRD Kabupaten...
DPRD Sekadau Konsultasi Pembentukan Pimpinan AKD
10-10-2019 / SEKRETARIAT JENDERAL
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Persidangan I Budi Kuntaryo menerima kunjungan konsultasi DPRD Kabupaten Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat, terkait mekanisme...
BK DPR Terima DPRD Kabupaten Nias
09-10-2019 / SEKRETARIAT JENDERAL
Kepala Pusat Kajian Anggaran Sekretariat Jenderal (Setjen) dan Badan Keahlian (BK) DPR RI Asep Ahmad Saefuloh menerima kunjungan konsultasi DPRD...