Komisi VIII Setujui Pagu Anggaran BNPB Tahun 2020

16-09-2019 / KOMISI VIII

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily. Foto : Mentari/mr

 

Komisi VIII DPR RI menyetujui Pagu Anggaran Tahuan 2020 Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebesar Rp 700,646 miliar. Persetujuan ini dicapai dalam rapat kerja Komisi VIII DPR RI dengan Kepala BNPB membahas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-K/L) Tahun Anggaran 2020.

 

”Komisi VIII DPR RI menyetujui Pagu Anggaran tahun 2020 Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebesar Rp 700,646 miliar,” ucap Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily saat memimpin Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Kepala BNPB, di Ruang Rapat Komisi VIII, Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, baru-baru ini.

 

Dengan alokasi anggaran untuk program dukungan dan manajemen pelaksaanaan teknis lainnya sebesar Rp 213,608 miliar, Program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur BNPB sebesar Rp 8,924 miliar, serta program penanggulangan bencana sebesar Rp 478,113 miliar.

 

Komisi VIII juga dapat menerima usulan tambahan anggaran BNPB sebesar Rp 689,761 yang dialokasikan untuk program dukungan manajemen dan pelaksanaan teknis lainnya sebesar Rp 55,879 miliar, program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur BNPB Rp 11,213 miliar, dan untuk program penanggulangan bencana sebesar Rp 622,669 miliar.

 

Selain itu Komisi VIII DPR RI juga mendesak Kepala BNPB agar dalam penyusunan RKA/KL Tahun 2020 dengan memperhatikan dan menindaklanjuti usulan Anggota DPR RI diantaranya meningkatkan program sosialisasi, edukasi, simulasi terkait kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana sesuai kearifan lokal.

 

Komisi VIII mendesak BNPB untuk dapat menggunakan dana siap pakai sesuai dengan peraturan dan pemanfaatan yang tepat dan efisien. Meningkatkan pengawasan terhadap sarana dan prasarana yang telah digunakan untuk efisieni anggaran, dan mendesak BNPB untuk mempercepat respon dalam proses revisi UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. (mr/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Komisi VIII Dorong Pengelolaan Asrama Haji Secara Profesional
04-12-2019 / KOMISI VIII
Komisi VIII DPR RI memberikan dukungan kepada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI dan para Kepala Unit...
Komisi VIII Setuju Bentuk Panja BPIH
28-11-2019 / KOMISI VIII
Komisi VIII DPR RI bersama Kementerian Agama sepakat membentuk Panitia Kerja (Panja) Program Biaya Penyelenggaran Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1441...
Anak Panti Asuhan Miliki Hak yang Sama Untuk Mengenyam Pendidikan
25-11-2019 / KOMISI VIII
Berdasarkan pasal 4 Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Pemerintah berkewajiban untuk menyelenggarakan kesejahteraan sosial, tak terkecuali...
Legislator Tantang Kemensos Turunkan Angka Kemiskinan
21-11-2019 / KOMISI VIII
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan menantang Menteri Sosial Juliari P Batubara untuk menurunkan angka kemiskinan. Pernyataan tersebut...