Revisi UU KPK akan Dirapatkan ke Paripurna

17-09-2019 / BADAN LEGISLASI

Ketua Badan Legislasi DPR RI (Baleg) Supratman Andi Agtas. Foto : Oji/mr

 

Rapat kerja Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dengan Pemerintah telah menyetujui Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "‎Revisi Undang-Undang tentang perubahan kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat kita setujui untuk diproses lebih lanjut sesuai ketentuan di DPR RI,” ujar Supratman di Gedung DPR, Jakarta, Senin (16/9/2019) malam.

 

Sebanyak tujuh fraksi di DPR secara bulat mendukung poin revisi UU KPK, diantaranya PDI Perjuangan, Golkar, PKB, PAN, PPP, Nasdem, dan Hanura. Sementara Partai Gerindra dan PKS menyetujui adanya revisi tersebut namun dengan memberikan cacatan.

 

Catatan yang dimaksud Gerindra dan PKS seperti adanya dewan pengawas di KPK dan soal izin penyadapan.‎ Sedangkan Partai Demokrat belum memberikan pandangannya mengenai sikap dari Revisi UU tersebut karena harus berkonsultasi lebih dahulu.‎

 

Dalam rapat Senin malam, pihak pemerintah diwakilkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Syafruddin. Yasonna mengharapkan agar revisi ini bisa disahkan menjadi undang-undang. “Kita semua mengharapkan agar revisi undang-undang KPK dapat disetujui bersama,” ujar Yasonna.

 

Yasonna mengklaim, Revisi UU KPK ini dirasa perlu supaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di masa akan datang bisa lebih baik lagi‎. Dalam hal ini, lanjutnya, Pemerintah bersepakat dengan DPR demi penguatan terhadap lembaga antirasuah ini.

 

“Agar pencegahan dan pemberantasan berjalan dengan efektif, sinergi, dan sesuai nilai-nilai Pancasila, kami menyambut baik atas diselesaikannya pembahasan revisi Undang-Undang KPK,” jelasnya. (eko/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
RUU Daerah Kepulauan Minimalisir Kesenjangan Pembangunan
23-01-2020 / BADAN LEGISLASI
Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan diharapkan dapat meminimalisir kesenjangan pembangunan daerah yang wilayahnya didominasi pulau dengan dominan daratan. Wakil Ketua...
Peraturan Tatib Anggota DPR Perlu Diatur Ulang
20-01-2020 / BADAN LEGISLASI
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Firman Soebagyo menilai Rancangan Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib Anggota Dewan perlu disesuaikan...
Delegasi Buruh Mengadu ke Baleg DPR
20-01-2020 / BADAN LEGISLASI
Rencana membuat konsep regulasi dalam satu undang-undang tentang cipta lapangan kerja (CLK) yang populer disebut konsep Omnibus Law dikritik keras...
Pemerintah Diimbau Tak Berwacana Dalam Pembahasan ‘Omnibus Law’
17-01-2020 / BADAN LEGISLASI
Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Willy Aditya mengimbau pada Pemerintah untuk tidak berwacana terkait pembahasan draf Rancangan Undang-Undang...