Komisi VIII Apresiasi Kestabilan Anggaran Mitra Kerjanya

17-09-2019 / KOMISI VIII

Ketua Komisi VIII DPR RI AlI Taher Paransong. Foto : Azka/mr

 

Komisi VIII DPR RI menyetujui RKA-K/L Tahun Anggaran 2020 dari Pagu Indikatif menjadi Pagu Definitif Kementerian Agama, Kementerian Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Komisi VIII DPR RI memberikan apresiasi anggaran keempat lembaga pemerintah tersebut, sesuai dengan hasil pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.

 

“Komisi VIII dapat menerima hasil penyesuaian RKA-K/L dengan pagu anggaran sebagai berikut: Kementerian Agama sebesar Rp 65 triliun, Kementerian Sosial sebesar Rp 62,7 triliun, Kementerian PPP sebesar Rp 273,6 miliar, dan BNPB sebesar Rp 700,6 miliar. Kami mengapresiasi stabilnya anggaran tersebut dan mendorong mitra-mitra kami untuk tetap berkoordinasi,” kata Ketua Komisi VIII DPR RI AlI Taher Paransong saat membacakan kesimpulan rapat kerja di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (16/9/2019).

 

Meski tidak banyak perubahan, dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi VIII DPR RI Choirul Muna (F-NasDem) menilai masih ada banyak catatan, terutama terkait dengan anggaran pendidikan pada Kemenag. “ Catatan program ke depan termasuk pendidikan yaitu pendidikan Islam, harapannya Pagu Anggaran bisa lebih besar lagi untuk pendidikan, salah satunya bagi gaji-gaji guru Madrasah,” ungkapnya.

 

Tidak hanya itu, Anggota Komisi VIII DPR RI Desy Ratnasari (F-PAN) juga menambahkan catatan bagi Kemensos. “Masukan untuk Kemensos, adanya kenaikan dana bansos mencapai Rp 3,84 triliun dari sisi kualitatifnya, jangan sampai ini menjadi pisau bermata dua yang menjadikan masyarakat dependen. Disisi lain, pemutakhiran data kesejahteraan sosial juga penting meski anggarannya berkurang,” paparnya.

 

Pemanfaatan anggaran yang efektif dan efisien, lanjut Desy, juga menjadi hal yang sangat penting, terutama anggaran mitigasi Indonesia Disaster Resilience Initiatives Project (IDRIP) dari BNPB. “Karena ini merupakan pinjaman, tentunya ini menjadi satu hal yang patut dicermati pengalokasiannya secara efektif dan efisien, tidak hanya pengalokasian hutang yang harus dibayar oleh generasi penerus bangsa,” tambah Desy.

 

Berkaitan dengan Kemen PPPA, Anggota Komisi VIII DPR RI Endang Maria Astuti mengharapkan adanya kerja sama yang baik antara pemerintah dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.  “RUU yang memuat tentang usia perkawinan, yang tadinya 16 tahun sudah kita selesaikan di Baleg, sekarang menjadi 19 tahun. Ini harus ada catatan yaitu harus disampaikan kepada Presiden, agar dilakukan program sosialisasi secara masif,” imbau legislator Fraksi Partai Golkar tersebut.

 

Secara keseluruhan, Anggota Komisi VIII DPR RI menyampaikan ungkapan terima kasihnya kepada keempat mitra yang telah bekerja sama selama periode 2014-2019 ini. “Hari ini merupakan pembahasan terakhir kita di Komisi VIII, dan di Banggar juga sekaligus sudah pleno. Selama lima tahun kami bersama, kita perlu mengucapkan terima kasih, selama ini sudah cukup bagus dan berjalan dengan baik,” pungkas Anggota Komisi VIII DPR RI Samsu Niang. (alw/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Komisi VIII Setujui Pencairan Angaran Operasional BPIH Tahun 2020
09-07-2020 / KOMISI VIII
Komisi VIII DPR RI menyetujui penggunaan nilai manfaat Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Tahun 2020 untuk anggaran operasional Biaya Perjalanan...
Anggota DPR Kritik Rencana Pelibatan TNI dalam Peningkatan Kerukunan Umat Beragama
07-07-2020 / KOMISI VIII
Komisi VIII DPR RI mengkritik rencana Kementerian Agama (Kemenag) yang akan melibatkan TNI dalam program peningkatan kerukunan umat beragama. Anggota...
Angka Penyebaran Virus Covid-19 di Pesantren Masih Tinggi
07-07-2020 / KOMISI VIII
Anggota Komisi VIII DPR RI Samsu Niang menilai angka penyebaran virus Corona (Covid-19) khususnya di lingkungan pesantren masih tinggi dan...
BPKH Harus Gelar Rapid Test Calon Jemaah Haji
06-07-2020 / KOMISI VIII
Anggota Komisi VIII DPR RI Ina Ammania mengatakan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) harus menyediakan fasilitas rapid test kepada setiap...