Rapat Paripurna DPR Setujui Revisi UU KPK

17-09-2019 / PARIPURNA

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menerima berkas revisi UU KPK dari Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas. Foto : Kresno/mr

 

Rapat Paripurna DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Persetujuan tersebut diperoleh saat Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah memimpin Rapat Paripurna, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (17/9/2019).

 

"Kami tanyakan kembali kepada seluruh anggota, apakah pembicaraan tingkat II pengambilan keputusan tentang Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang," tanya Fahri kepada seluruh anggota DPR, serentak dijawab "setuju", ketukan palu sidang menjadi pertanda pengesahan.

 

Pembahasan revisi UU KPK dibahas oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR RI bersama dengan Pemerintah, sebelum pengesahan Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas dalam sambutannya menjelaskan, bahwa KPK merupakan bagian dari cabang kekuasaan pemerintahan. KPK termasuk dalam ranah kekuasaan eksekutif yang sering disebut sebagai lembaga-lembaga pemerintah.

 

"Dengan begitu dapat diletakkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga negara yang masuk dalam rumpun eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi," papar Supratman.

 

Dia memaparkan dengan revisi undang-undang ini bukan berarti kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi diabaikan, justru  dengan adanya revisi dimaksudkan untuk penguatan, agar kegiatan KPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya semakin baik dan komprehensif.

 

Supratman juga mengungkapkan, dalam revisi ini pembaharuan hukum juga dilakukan dengan menata lembaga KPK, revisi ini juga menekankan penguatan tindakan pencegahan, sehingga timbul kesadaran kepada penyelenggara negara dan masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi yang dapat merugikan keuangan negara.

 

Sementara itu, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly mengucapkan terimakasih kepada seluruh Anggota DPR RI, dan kepada semua pihak yang telah bekerja menyelesaikan pembahasan revisi UU KPK.  

 

"Dalam kesempatan ini pula perkenankan kami mewakili Presiden menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat atas dedikasi dan kerja keras sehingga dapat menyelesaikan pembahasan rencana undang-undang ini," ungkap Laoly. (eko/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Bambang Soesatyo Sah Ketua MPR Periode 2019-2024
04-10-2019 / PARIPURNA
Bambang Soesatyo secara sah terpilih secara aklamasi dalam musyawarah mufakat oleh seluruh Fraksi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI)...
Isu Gender Akan Diperjuangkan
03-10-2019 / PARIPURNA
Keterwakilan Anggota DPR RI perempuan di periode 2019-2024 mencapai sebesar 20, 5 persen. Artinya, jika dijumlahkan Anggota Parlemen perempuan sekitar...
Puteri Komarudin Ingin Tingkatkan Citra Positif DPR
03-10-2019 / PARIPURNA
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) terpilih Periode 2019-2024 Puteri Anneta Komarudin akan memberikan proses komunikasi Parlemen yang...
Yessy Melania Berjanji Perjuangkan Hak Perempuan
03-10-2019 / PARIPURNA
Anggota DPR RI terpilih Periode 2019-2024 Yessy Melania berjanji akan memperjuangkan hak-hak perempuan yang selama ini terabaikan. Saat ini, dalam...