RUU Sumber Daya Air Diketok di Paripurna

17-09-2019 / PARIPURNA

Wakil Ketua DPR RI Fahri Ketua menerima berkas RUU SDA dari Ketua Panja RUU SDA Lasarus. Foto : Azka/mr 

 

Rapat Paripurna DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Sumber Daya Air (RUU SDA) menjadi Undang-Undang.  Kesepakatan atas RUU inisiatif DPR ini diperoleh setelah pembahasan yang cukup alot di tingkat Panitia Kerja (Panja) yang dilaporkan oleh Pimpinan Komisi V DPR RI.

 

“Apakah pembicaraan tingkat II pengambilan keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Sumber Daya Air dapat disetujui dan disahkan menjadi Undang-Undang,” tanya Wakil Ketua DPR RI Fahri saat memimpin Rapat Paripurna kepada seluruh Anggota DPR RI yang disambut ketukan palu sidang tanda persetujuan, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (17/9/2019).

 

Ketua Panja RUU SDA Lasarus dalam laporannya menyampaikan bahwa RUU SDA yang terdiri dari 16 bab dan 79 pasal telah mendapat persetujuan seluruh fraksi secara bersama dengan pemerintah dalam pembicaraan tingkat I. Ia menegaskan, air sebagai bagian dari Sumber Daya Air harus dikuasai oleh negara untuk dipergunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat sesuai dengan amanah Pasal 33 UUD 1945.

 

“RUU ini menegaskan hak rakyat atas air guna memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari dijamin oleh negara. Selain itu, RUU ini juga memberikan penegasan terhadap hak masyarakat dalam memperoleh akses untuk memanfaatkan Sumber Daya Air,” jelas Lasarus. Selain itu, untuk memaksimalkan implementasi RUU SDA, Pemerintah diminta segera membentuk aturan turunan serta meningkatkan kordinasi dan sinkronisasi lintas instansi.

 

Politisi F-PDI Perjuangan itu menambahkan, adapun materi pokok yang diatur dalam RUU SDA meliputi penguasaan negara dan hak atas rakyat atas air, wewenang dan tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya air, perizinan penggunaan sumber daya air, pemberdayaan dan pengawasan, pendanaan, hak dan kewajiban serta paritisipasi masyarakat.

 

Mewakili Pemerintah, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly memberikan tanggapan. Menurutnya, RUU SDA mutlak diperlukan karena menyangkut hajat hidup orang banyak. "RUU SDA sudah melalui proses mendalam dan dengan ini Presiden menyetujui RUU SDA disahkan menjadi UU," kata Yasonna.

 

Dengan pengesahan ini, RUU SDA akan menggantikan UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (SDA) yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Keputusan MK nomor 85/PUU-XII/2013. (ann/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Paripurna DPR Sahkan Ratifikasi IA-CEPA
06-02-2020 / PARIPURNA
Rapat Paripurna DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Muhaimin Iskandar mengesahkan ratifikasi Rancangan...
Kaji Wacana Pengalihan Pembuatan Surat Kelengkapan Berkendara ke Kemenhub
06-02-2020 / PARIPURNA
Anggota DPR RI Irwan mengimbau agar wacana pengalihan pembuatan SIM, STNK, dan BPKB dari institusi Kepolisian kepada Kementerian Perhubungan dapat...
Legislator Minta Kementerian LHK Kembali Jadi Mitra Komisi VII
06-02-2020 / PARIPURNA
Komisi VII DPR RI saat ini sedang mendalami revisi Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (Minerba). Di...
Anggota DPR Duga Ada Manipulasi Laporan Keuangan pada Kasus Jiwasraya
06-02-2020 / PARIPURNA
Anggota DPR RI Ahmad Junaidi Aulymenyampaikan, dalam perkembangannya ada beberapa hal penting yang menjadi catatan dari Fraksi PKS terkait dengan...