Komisi III Setujui RUU Permasyarakatan

18-09-2019 / KOMISI III

Penandatanganan draf RUU Pemasyakaratan. Foto : Oji/mr

 

Komisi III DPR RI akhirnya menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemasyarakatan sebagai pengganti Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Lewat pandangan mini semua fraksi yang dibacakan juru bicara masing-masing fraksi, RUU ini disetujui untuk diundangkan dan segera dibawa ke Rapat Paripurna untuk disahkan menjadi UU.

 

Ketua Komisi III DPR RI Azis Syamsuddin memimpin langsung penandatanganan draf RUU Pemasyakaratan ini bersama Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan perwakilan Kementerian PAN dan RB, di ruang rapat Komisi III DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (17/9/2019) malam. Untuk menyelesaikan RUU ini, Komisi III DPR RI sudah membentuk Panja RUU Pemasyarakatan yang beranggotakan 29 orang dari semua fraksi.

 

Wakil Ketua Komisi III DPR Erma Suryani Ranik yang ditunjuk sebagai Ketua Panja melaporkan hasil pembahasan RUU ini pada Rapat Kerja tersebut. “Panja membahas RUU ini sebanyak delapan kali rapat dimulai Juli sampai September. Panja telah membentuk tim perumus dan tim sinkronisasi. Terjadi beberapa perubahan substansi dari UU sebelumnya,” ungkap Erma.

 

Perubahan substansi dan muatan baru itu, lanjut politisi Partai Demokrat ini, antara lain pada penguatan posisi pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana terpadu yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan anak dan warga binaan. Selain itu, tujuan pemasyarakatan tidak hanya meningkatkan kualitas narapidana anak dan warga binaan, tapi juga menjamin perlindungan hak terhadap semua warga binaan.

 

Erma melanjutkan, muatan baru lainnya adalah, pembaruan asas pemasyarakatan berdasarkan pada asas pengayoman, non diskriminasi, kemanusiaan, gotong royong, kemandirian, proporsionalitas, kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan, serta profesionalitas. Hal-hal seperti ini penting ditambahkan ke dalam RUU Pemasyarakatan yang baru.

 

Bahkan, RUU ini juga mengatur fungsi pemasyarakatan yang mencakup pelayanan, pembinaan, pembimbing kemasyarakatan, perawatan, pengamanan, dan pengamatan. Usai ditandatangani antara DPR RI dan pemerintah, RUU ini dibawa ke pembicaraan tingkat II pada Rapat Paripurna DPR RI. Ini buah hasil kerja keras Komisi III selama tiga bulan terakhir. (mh/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Komisi III Desak Menkum HAM Tindaklanjuti RUU KUHP dan Pemasyarakatan
25-02-2020 / KOMISI III
Revisi Undang-Undang KUHP dan Pemasyarakatan menjadi poin penting yang menjadi perhatian Komisi III DPR RI. Di akhir rapat kerja, Komisi...
Komisi III Siap Bahas RUU Pemasyarakatan
24-02-2020 / KOMISI III
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir menyampaikan, Komisi III siap membahasa lagi Revisi Undang-Undang (RUU) Pemasyarakatan yang sebelumnya...
Komisi III Tinjau Lapas Nusakambangan
23-02-2020 / KOMISI III
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir mengatakan Komisi III DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Nusakambangan untuk...
Komisi III Usulkan Nusakambangan jadi Badan Otorita Khusus
23-02-2020 / KOMISI III
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir menyampaikan statusnya Nusakambangan saat ini masih sebagai satuan kerja (satker) sehingga masih...