Komisi III Setujui RUU Permasyarakatan

18-09-2019 / KOMISI III

Penandatanganan draf RUU Pemasyakaratan. Foto : Oji/mr

 

Komisi III DPR RI akhirnya menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemasyarakatan sebagai pengganti Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Lewat pandangan mini semua fraksi yang dibacakan juru bicara masing-masing fraksi, RUU ini disetujui untuk diundangkan dan segera dibawa ke Rapat Paripurna untuk disahkan menjadi UU.

 

Ketua Komisi III DPR RI Azis Syamsuddin memimpin langsung penandatanganan draf RUU Pemasyakaratan ini bersama Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan perwakilan Kementerian PAN dan RB, di ruang rapat Komisi III DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (17/9/2019) malam. Untuk menyelesaikan RUU ini, Komisi III DPR RI sudah membentuk Panja RUU Pemasyarakatan yang beranggotakan 29 orang dari semua fraksi.

 

Wakil Ketua Komisi III DPR Erma Suryani Ranik yang ditunjuk sebagai Ketua Panja melaporkan hasil pembahasan RUU ini pada Rapat Kerja tersebut. “Panja membahas RUU ini sebanyak delapan kali rapat dimulai Juli sampai September. Panja telah membentuk tim perumus dan tim sinkronisasi. Terjadi beberapa perubahan substansi dari UU sebelumnya,” ungkap Erma.

 

Perubahan substansi dan muatan baru itu, lanjut politisi Partai Demokrat ini, antara lain pada penguatan posisi pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana terpadu yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan anak dan warga binaan. Selain itu, tujuan pemasyarakatan tidak hanya meningkatkan kualitas narapidana anak dan warga binaan, tapi juga menjamin perlindungan hak terhadap semua warga binaan.

 

Erma melanjutkan, muatan baru lainnya adalah, pembaruan asas pemasyarakatan berdasarkan pada asas pengayoman, non diskriminasi, kemanusiaan, gotong royong, kemandirian, proporsionalitas, kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan, serta profesionalitas. Hal-hal seperti ini penting ditambahkan ke dalam RUU Pemasyarakatan yang baru.

 

Bahkan, RUU ini juga mengatur fungsi pemasyarakatan yang mencakup pelayanan, pembinaan, pembimbing kemasyarakatan, perawatan, pengamanan, dan pengamatan. Usai ditandatangani antara DPR RI dan pemerintah, RUU ini dibawa ke pembicaraan tingkat II pada Rapat Paripurna DPR RI. Ini buah hasil kerja keras Komisi III selama tiga bulan terakhir. (mh/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Penegakan Hukum di Sulbar Diapresiasi
26-09-2019 / KOMISI III
Penegakan hukum di Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) berjalan dengan sangat baik kendati keterbatasan infrastruktur dan anggaran. Antar-penegak hukum terjalin koordinasi...
Buku Selayang Pandang Komisi III, Rangkuman Hasil Kerja 5 Tahun
23-09-2019 / KOMISI III
Komisi III DPR RI meluncurkan Buku Selayang Pandang Komisi III DPR RI yang berisikan rangkuman dan kompilasi dari hasil seluruh...
Komisi III Evaluasi Para Mitra Kerja
23-09-2019 / KOMISI III
Para mitra kerja Komisi III DPR RI mendapat catatan kritis dan penting dari Pimpinan Komisi III DPR RI. Semua catatan...
Komisi III Gelar Selayang Pandang Periode 2014-2019
23-09-2019 / KOMISI III
Selayang pandang kiprah Komisi III DPR RI periode 2014-2019 digelar untuk memperlihatkan kiprah dan kinerja para pimpinan dan anggota Komisi...