DPR Terima IHPS 1 2019

18-09-2019 / PARIPURNA

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menerima IHPS dari Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Moermahadi Soerja Djanegara. Foto : Kresno/mr

 

Rapat Paripurna DPR RI menerima Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) 1 tahun 2019 sebagai wujud pengawasan DPR terhadap pengelolaan keuangan negara yang dikelola olehh Kementerian dan Lembaga, untuk selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan diserahkannya IHPS tersebut kepada seluruh Komisi di DPR RI guna dilakukan pendalaman dengan mitra kerja terkait.

 

Dalam Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Moermahadi Soerja Djanegara membacakan laporan dan menyerahkan IHPS 1 kepada pimpinan Dewan. Dari meja pimpinan, Fahri menuturkan akan menindaklanjuti laporan tersebut dengan meneruskannya kepada Komisi di DPR RI untuk dilakukan pendalaman melalui Rapat Kerja ataupun Rapat Dengar Pendapat (RDP).

 

“Sesuai mekanisme yang berlaku, IHPS 1 tahun 2019 ini akan kami teruskan kepada Komisi dan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) untuk dilakukan pendalaman, sebagaimana DPR menjalankan fungsi pengawasan terhadap mitra kerja terkait,” ujar Fahri di hadapan Rapat Paripurna yang berlangsung di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (17/9/2019).

 

Dalam laporannya, Moermahadi mengungkapkan bahwa IHPS I tahun 2019 memuat 105 laporan hasil pemeriksaan keuangan yakni 1 Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2018, 85 Laporan Leuangan Kementerian dan Lembaga (LKKL) tahun 2018. Selain itu juga memuat 1 Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) tahun 2018 dan 18 Laporan Keuangan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (LKPHLN) tahun 2018.

 

Dari hasil pemeriksaan atas LKKL dan LKBUN tahun 2018, 81 LKKL dan 1 LKBUN memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Sedangkan 4 LKKL memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan 1 LKKL mendapatkan opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP). Selain itu BPK juga sudah memeriksa seluruh Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sebanyak 542 laporan.

 

Hasilnya dari 34 provinsi, 32 provinsi memperoleh opini WTP dan 2 provinsi memperoleh WDP. Dan dari 415 pemerintahan kabupaten, sebanyak 327 memperoleh WTP, 76 memperoleh WDP, dan 12 memperoleh opini TMP. Selain itu dari 93 pemerintah kota, sebanyak 84 memperoleh WTP, 8 memperoleh WDP dan 1 mendapatkan opini TMP. (hs/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Pemerintah Pusat Harus Turun Tangan Selesaikan Banjir Jabodetabek
28-02-2020 / PARIPURNA
Anggota Komisi VII Zulfikar Hamonangan meminta pemerintah untuk turun tangan menyelesaikan persoalan banjir yang terjadi di Jabodetabek. Ia menyoroti bahwa...
DPR Terus Pantau Pelaksanaan Pemanfaatan Anggaran Kementerian dan Lembaga
27-02-2020 / PARIPURNA
Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan bahwa DPR RI terus memantau pelaksanaan Anggaran 2020 di Kementerian/Lembaga dengan membahas masalah aktual...
Arab Saudi Larang Umrah, Pemerintah Indonesia Diminta Ambil Sikap
27-02-2020 / PARIPURNA
Anggota Komisi VIII DPR RI Nanang Samodra meminta Pimpinan Dewan untuk proaktif kepada Pemerintah Indonesia terhadap pelarangan jemaah Umrah untuk...
Ketua DPR Pimpin Pelantikan Tiga Anggota PAW
27-02-2020 / PARIPURNA
Ketua DPR RI Puan Maharani memandu pelantikan tiga Anggota DPR RI Pergantian Antar Waktu (PAW), dalam Rapat Paripurna DPR RI...