Unit ‘Pilot Project’ WBK Diminta Siapkan Eviden Pelaksanaan RB

18-09-2019 / REFORMASI BIROKRASI

Inspektur Utama Sekretariat Jenderal DPR RI Setyanta Nugraha menekankan kepada Biro Persidangan II dan Biro Kerja Sama Antar Parlemen (KSAP) yang menjadi pilot project Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) dalam penilaian Zona Integritas Setjen DPR RI, untuk segera menyiapkan eviden (bukti) secara visual maupun non visual yang menunjukkan bahwa betul adanya pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) di Setjen DPR RI.

 

“Kita tekankan, bahwa masing-masing unit kerja yang sudah melaksanakan kegiatan itu untuk menyiapkan eviden atau bukti-bukti secara visual, baik itu dalam bentuk hard copy, soft copy, maupun dalam bentuk pemberitaan, menjadi satu eviden,” tegas Totok, sapaan akrabnya, saat memimpin rapat koordinasi ekspose laporan perkembangan pelaksanaan reformasi birokrasi, di Ruang Rapat Setjen DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (18/9/2019).

 

Ia menambahkan penting juga bagi Biro Pemberitaan Parlemen untuk meliput kegiatan rapat koordinasi ini, nantinya berita yang sudah dipublikasikan dapat menjadi bagian dari eviden, bahwasanya Setjen DPR RI telah melaksanakan reformasi birokrasi dan itu memang betul-betul sudah diimplementasikan.

 

Dari 20 unit kerja yang ada di Setjen DPR RI, saat ini 2 unit kerja yang baru dirintis menjadi WBK dan WBBM yaitu Biro Persidangan II dan Biro KSAP untuk dilakukan penilaian oleh Kementerian Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB). Kedepan, pada tahun 2025 seluruh unit kerja di kesetjenan DPR harus bisa dijadikan WBK dan WBBM tanpa terkecuali.

 

Jika seluruh unit kerja yang ada di DPR tersebut sudah menjadi WBK dan WBBM, maka akan ada reward berupa penambahan tunjangan kinerja seperti di beberapa kementerian dan lembaga lain. “Di beberapa kementerian dan lembaga, apabila suatu unit kerja mencapai predikat WBK dan WBBM, maka akan mendapatkan  tunjangan kinerja lebih dari unit yang lainnya, ini sebagai pemicu,” terang Totok.

 

Ketika menerapkan WBK dan WBBM, unit kerja tidak saja akan memperbaiki performance organisasi namun juga mengelola organisasi kerja secara efektif, efisien, akuntabel, transparan menuju good goverment dan clean government,” paparnya.

 

Sedangkan 18 unit yang belum dijadikan WBK dan WBBM, lanjut Totok, karena belum secara khusus melakukan pembenahan di unit organisasinya melalui 6 area perubahan secara intensif. Namun 18 unit kerja tersebut melakukan pembenahan dengan acuan reformasi birokrasi instansi kesetjenan bukan membangun secara khusus sebagai miniatur dari Reformasi Birokrasi yang dilakukan di tingkat Setjen DPR RI.

 

“Mereka (18 unit kerja) melakukan pembenahan itu mengacunya ke RB Instansi Setjen, tapi kalau yang 2 ini yaitu Biro KSAP dan Biro Persidangan II memang secara khusus membangun sendiri sebagai miniatur dari RB yang dilakukan di tingkat Setjen,” tutupnya. (ndy/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Unit ‘Pilot Project’ WBK Diminta Siapkan Eviden Pelaksanaan RB
18-09-2019 / REFORMASI BIROKRASI
Inspektur Utama Sekretariat Jenderal DPR RI Setyanta Nugraha menekankan kepada Biro Persidangan II dan Biro Kerja Sama Antar Parlemen (KSAP)...
Submit PMPRB, Setjen dan BK DPR Dapatkan Nilai 83,02
29-05-2019 / REFORMASI BIROKRASI
Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menjelaskan, pada submit Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) tahap 1 dan tahap 2,...
Setjen DPR Minta KemenPAN-RB Ubah Metode Penilaian RB Untuk DPR
08-05-2019 / REFORMASI BIROKRASI
Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar meminta Kementerian Pendayagunakan Aparatur Negara dan Aparatur Negara (KemenPAN-RB) untuk mengubah metode penilaian Reformasi...
Pelaksanaan RB Setjen dan BK DPR Tahun 2018 Lebih Baik
02-04-2019 / REFORMASI BIROKRASI
Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengatakan, kendati masih perlu adanya perbaikan dan peningkatan Reformasi Birokrasi (RB) di Sekretariat Jenderal...