RUU Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan Sepakat Dibahas di Paripurna

18-09-2019 / KOMISI IV

Komisi IV DPR RI dengan Menteri Pertanian. Foto : Kresno/mr

 

Setelah melalui proses pembahasan yang cukup panjang ditambah proses sinkronisasi dan harmonisasi, akhirnya Komisi IV DPR RI dan Pemerintah sepakat naskah Rancangan Undang-Undang (RUU) Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan untuk dibawa ke pembicaraan tingkat II atau dibahas dalam Rapat Paripurna untuk kemudian disahkan menjadi Undang-Undang (UU).

 

“Kami tekankan kepada pemerintah, undang-undang ini harus bisa mendorong pertanian Indonesia semakin maju, jumlah petani di daerah semakin banyak, bukan sebaliknya. Jangan sampai UU ini menjadi dasar untuk melakukan kriminalisasi terhadap petani. Meskipun di UU ini ada pengecualian terhadap petani kecil, namun bagi kami tidak hanya petani kecil saja, tapi seluruh petani di Indonesia harus dilindungi,” ujar Daniel dalam rapat kerja Komisi IV dengan Menteri Pertanian di ruang rapat Komisi IV DPR RI, Senayan Jakarta, Rabu (18/9/2019).

 

Ke depan lanjut Daniel, jumlah petani bisa saja semakin berkurang. Jangan sampai adanya undang-undang ini malah membuat petani semakin musnah. Pasalnya definisi petani kecil di sini juga sangat sempit, yakni mereka yang sehari-hari bekerja di sektor pertanian yang penghasilannya  hanya cukup memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sementara jumlah petani dengan penghasilan lebih dari itu sangat banyak.

 

Tidak hanya itu, penggunaan pestisida tertentu misalnya juga dilarang, akibatnya banyak petani yang ditangkap. Padahal petani menggunakan kearifan lokal dengan mencampurkan segala bahan untuk mengatasi hama. Dalam konteks ini, mereka tidak termasuk dalam definisi petani kecil yang ada dalam undang-undang, karena mereka memiliki mobil dan motor, namun menurut Daniel, mereka tetap petani yang harus dilindungi.

 

Terkait adanya pasal yang sempat menjadi polemik bagi para petani, yakni kewajiban membuat pelaporan petani, politisi dari Fraksi PKB ini menjelaskan bahwa semua peraturan yang memberatkan dalam konteks  pelaporan dalam undang-undang ini, tidak berlaku petani kecil.

 

“Kita juga dorong tidak hanya petani kecil, namun juga seluruh petani Indonesia harus kita support, sehingga pertanian di Indonesia semakin maju. Apalagi sebagai Negara tropis, kita harus menjadi kekuatan utama di bidang pertanian, sehingga upaya kedaulatan dan kemandirian pangan dapat segera terwujud. Kita berharap UU ini sebagai dasar yang kuat untuk memajukan pertanian Indonesia, semangat masyarakat bersemangat menjadi petani dan semakin Indonesia menjadi basis pangan dunia,” pungkasnya. (ayu/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Anggaran BRG Perlu Diperjuangkan
04-12-2019 / KOMISI IV
Badan Restorasi Gambut (BRG) sebagai lembaga yang menangani rehabilitasi lahan gambut di Indonesia yang memiliki lahan sekitar 2 juta hektar...
Perlu Pemetaan Karakter Gambut Indonesia
04-12-2019 / KOMISI IV
Ketua Komisi IV DPR RI Sudin mengingatkan jajaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Badan Restorasi Gambut (BRG) untuk...
Perum Perhutan dan Inhutani Diminta Tingkatkan Kinerja
03-12-2019 / KOMISI IV
Komisi IV DPR RI meminta Perum Perhutani dan Inhutani agar terus meningkatkan kinerja dalam pengembangan usaha dan jasa lingkungan dengan...
Legislator Dukung Penyelesaian Persoalan Sampah Laut
02-12-2019 / KOMISI IV
Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin mendukung rencana pemerintah melalui Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) untuk menyelesaikan persoalan sampah...