Komisi III Setujui RUU KUHP Disahkan di Paripurna

18-09-2019 / KOMISI III

Komisi III DPR RI dengan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. Foto : Kresno/mr

 

RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) akhirnya disetujui Komisi III DPR RI untuk disahkan menjadi UU pada Rapat Paripurna DPR RI. Sejak mulai dibahas pada 2015 lalu, banyak isu krusial  dalam RUU ini yang memakan waktu pembahasannya. Dengan segala kehati-hatian dan kajian mendalam, RUU KUHP sampai pula di penghujung pengesahan pada akhir periode keanggotaan 2014-2019.

 

Rapat kerja yang dipimpin Ketua Komisi III DPR RI Aziz Syamsuddin, Rabu (18/9/2019), itu dihadiri Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan tim pakar dari pemerintah. Persetujuan dan pengesahan RUU KUHP ini merupakan capaian fenomenal DPR dan pemerintah untuk mengganti fundamen hukum pidana peninggalan pemerintah Kolonial Belanda yang sudah ratusan tahun berlaku di Tanah Air.

 

Ketua Panja RUU KUHP Mulfachri Harahap yang juga Wakil Ketua Komisi III DPR RI menyampaikan laporannya dalam rapat kerja tersebut. Isu-isu penting dan perubahan pasal-pasal dalam KUHP disampaikannya secara terbuka. “Pembahasan RUU KUHP ini bukan masalah yang mudah karena menjadi bagian dari reformasi KUHP peninggalan pemerintah kolonial Belanda yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat dan perkembangan hukum pidana di Indonesia,” ungkap Mulfachri.

 

Politisi PAN ini melanjutkan, RUU KUHP merupakan upaya rekodifikasi terbuka terhadap seluruh ketentuan pidana yang ada di Indoensia dan  menjawab seluruh perkembangan yang ada di masyarakat saat ini. Dan bersama pemerintah, Panja telah berkomitmen memprioritaskan pembahasan RUU KUHP hingga tuntas. Isi dan substansi RUU KUHP sangat fundamental dan memerlukan perhatian khusus, karena menyangkut prinsip dan asas hukum pidana nasional yang berkaitan dengan HAM.

 

Tim perumus dan tim sinkronisasi bentukan Panja telah melaporkan hasil kerjanya pada 26 Juni 2019 lalu. “RUU KUHP juga mendai berbagai perkembangan hukum di masyarakat dengan sasaran dan tujuan antara lain untuk menjamin kepastian hukum, menciptakan kemanfaatan dan keadilan dalam proses pemidanaan terhadap terpidana. Proses pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia,” tutur Mulfachri dalam laporannya.

 

Disampaikan legislator dapil Sumut I ini, RUU KUHP yang segera disahkan ini sangat menjunjung tinggi nilai-nilai HAM dan supremasi hukum di Indoensia. Sementara itu pada bagian lain laporannya, ia menjelaskan isu-isu krusial selama pembahasan RUU ini. Misalnya, kini korporasi dapat menjadi subjek hukum yang bisa dimintai pertanggungjawabannya.

 

Lalu, pemidanaan tidak harus dengan penjara dan prinsip pemidanaan bukan berarti menderitakan terpidana, tapi dengan pemasyarakatan dan pembinaan. Isu penting lainnya adalah sistem pemidanaan anak dibedakan dengan orang dewasa. “Hukum positif baik yang tertulis maupun tidak tertulis atau hukum adat yang hidup di masyarakat dapat diterapkan di Indonesia sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945,” paparnya lebih lanjut. (mh/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Penegakan Hukum di Sulbar Diapresiasi
26-09-2019 / KOMISI III
Penegakan hukum di Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) berjalan dengan sangat baik kendati keterbatasan infrastruktur dan anggaran. Antar-penegak hukum terjalin koordinasi...
Buku Selayang Pandang Komisi III, Rangkuman Hasil Kerja 5 Tahun
23-09-2019 / KOMISI III
Komisi III DPR RI meluncurkan Buku Selayang Pandang Komisi III DPR RI yang berisikan rangkuman dan kompilasi dari hasil seluruh...
Komisi III Evaluasi Para Mitra Kerja
23-09-2019 / KOMISI III
Para mitra kerja Komisi III DPR RI mendapat catatan kritis dan penting dari Pimpinan Komisi III DPR RI. Semua catatan...
Komisi III Gelar Selayang Pandang Periode 2014-2019
23-09-2019 / KOMISI III
Selayang pandang kiprah Komisi III DPR RI periode 2014-2019 digelar untuk memperlihatkan kiprah dan kinerja para pimpinan dan anggota Komisi...