Baleg Setujui RUU Perubahan Atas UU Nomor 12 Tahun 2011 Dibahas di Paripurna

19-09-2019 / BADAN LEGISLASI

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI saat penandatanganan RUU PPP dengan Menteri Hukum dan HAM. Foto : Oji/mr

 

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan untuk dilanjutkan pada Pembahasan Tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR agar dapat diputuskan dan disahkan menjadi  undang-undang.

 

Dalam agenda Rapat Kerja Baleg DPR RI dengan Menteri Hukum dan HAM yang digelar pada hari Rabu (18/9/2019), Wakil Ketua Baleg DPR RI Sarmuji mengatakan bahwa pada rapat kerja sebelumnya masih ada satu dari tiga masalah pokok yang menjadi topik pembahasan, dimana dua diantaranya telah bisa diselesaikan.

 

"Dari laporan Ketua Panja telah disampaikan bahwa masih ada satu persoalan yang belum disepakati oleh pemerintah. Yakni dimana pemerintah menganggap usulan DPR pada salah satu substansi RUU itu ada yang terlalu masuk ke dalam ranah eksekutif," kata Sarmuji saat memimpin Raker Baleg dengan Menkumham di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta. Oleh karena itu, sambungnya, sudah diformulasikan kembali rancangan yang tidak terlalu masuk dalam ranah eksekutif, kemudian diformulasikan dalam pasal 95 a dan 95 b.

 

"Kami meminta persetujuan dari anggota, apakah RUU Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dapat disetujui untuk diproses lebih lanjut sesuai ketentuan DPR RI?," tanya Sarmuji, dan dijawab setuju oleh semua Anggota Baleg yang hadir. Dalam raker tersebut, seluruh fraksi-fraksi yang ada di DPR diminta untuk menyampaikan pendapat fraksinya masing-masing.

 

Sementara itu, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyampaikan bahwa pemerintah berharap Rancangan Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tersebut dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna agar menjadi landasan pembentukan peraturan perundang-undangan yang berkelanjutan. (dep/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
RUU Daerah Kepulauan Minimalisir Kesenjangan Pembangunan
23-01-2020 / BADAN LEGISLASI
Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan diharapkan dapat meminimalisir kesenjangan pembangunan daerah yang wilayahnya didominasi pulau dengan dominan daratan. Wakil Ketua...
Peraturan Tatib Anggota DPR Perlu Diatur Ulang
20-01-2020 / BADAN LEGISLASI
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Firman Soebagyo menilai Rancangan Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib Anggota Dewan perlu disesuaikan...
Delegasi Buruh Mengadu ke Baleg DPR
20-01-2020 / BADAN LEGISLASI
Rencana membuat konsep regulasi dalam satu undang-undang tentang cipta lapangan kerja (CLK) yang populer disebut konsep Omnibus Law dikritik keras...
Pemerintah Diimbau Tak Berwacana Dalam Pembahasan ‘Omnibus Law’
17-01-2020 / BADAN LEGISLASI
Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Willy Aditya mengimbau pada Pemerintah untuk tidak berwacana terkait pembahasan draf Rancangan Undang-Undang...