Baleg Setujui RUU Perubahan Atas UU Nomor 12 Tahun 2011 Dibahas di Paripurna

19-09-2019 / BADAN LEGISLASI

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI saat penandatanganan RUU PPP dengan Menteri Hukum dan HAM. Foto : Oji/mr

 

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan untuk dilanjutkan pada Pembahasan Tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR agar dapat diputuskan dan disahkan menjadi  undang-undang.

 

Dalam agenda Rapat Kerja Baleg DPR RI dengan Menteri Hukum dan HAM yang digelar pada hari Rabu (18/9/2019), Wakil Ketua Baleg DPR RI Sarmuji mengatakan bahwa pada rapat kerja sebelumnya masih ada satu dari tiga masalah pokok yang menjadi topik pembahasan, dimana dua diantaranya telah bisa diselesaikan.

 

"Dari laporan Ketua Panja telah disampaikan bahwa masih ada satu persoalan yang belum disepakati oleh pemerintah. Yakni dimana pemerintah menganggap usulan DPR pada salah satu substansi RUU itu ada yang terlalu masuk ke dalam ranah eksekutif," kata Sarmuji saat memimpin Raker Baleg dengan Menkumham di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta. Oleh karena itu, sambungnya, sudah diformulasikan kembali rancangan yang tidak terlalu masuk dalam ranah eksekutif, kemudian diformulasikan dalam pasal 95 a dan 95 b.

 

"Kami meminta persetujuan dari anggota, apakah RUU Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dapat disetujui untuk diproses lebih lanjut sesuai ketentuan DPR RI?," tanya Sarmuji, dan dijawab setuju oleh semua Anggota Baleg yang hadir. Dalam raker tersebut, seluruh fraksi-fraksi yang ada di DPR diminta untuk menyampaikan pendapat fraksinya masing-masing.

 

Sementara itu, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyampaikan bahwa pemerintah berharap Rancangan Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tersebut dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna agar menjadi landasan pembentukan peraturan perundang-undangan yang berkelanjutan. (dep/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Penyusunan Prolegnas 2020-2024 Mengacu Hasil Evalusi Periode Sebelumnya
05-12-2019 / BADAN LEGISLASI
Rapat Kerja Badan Legislasi (Baleg) DPR dengan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) membahas program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020-2024 dan...
RUU Ketahanan Keluarga Diusulkan Masuk Prolegnas Prioritas
04-12-2019 / BADAN LEGISLASI
Tiga Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) mengusulkan Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga masuk...
Pemerintah Perlu Beri Solusi Jangka Pendek Untuk K2
03-12-2019 / BADAN LEGISLASI
DPR RI mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN). Sembari itu, Pemerintah diimbau segera...
DPR Inisiasi Revisi UU ASN
03-12-2019 / BADAN LEGISLASI
DPR RI periode ini mewarisi UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang belum selesai direvisi oleh...