Pemerintah Harus Sikapi Pembocoran Data Penumpang Lion Air

19-09-2019 / PIMPINAN

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo. Foto : Jaka/mr

 

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mendorong pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), untuk menyikapi serius dengan meminta penjelasan dan pertanggungjawaban dari Manajemen Lion Air, atas kasus pembocoran dan penyebarluasan data pribadi puluhan juta penumpang, khususnya Warga Negara Indonesia (WNI), pada maskapai penerbangan berlambang singa itu.

 

“Pembocoran data pribadi tanpa persetujuan pihak yang bersangkutan tidak dapat dibenarkan, dan juga tidak etis. Kasus pembocoran dan penyebarluasan data pribadi penumpang Lion Air memang perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah, karena data pribadi puluhan juta WNI itu telah dikuasai atau disimpan pihak asing,” ujar Bamsoet, sapaan akrabnya, dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, Kamis (19/9/2019).

 

Sebagaimana diketahui, beberapa hari belakangan data puluhan juta penumpang Lion Air bocor, dan diunggah ke forum online (daring). Data itu meliputi paspor, alamat, dan nomor telepon penumpang. Semua data tersebut disimpan Amazon Web Services (AWS). Hal tersebut, lanjut Bamsoet, berpotensi disalahgunakan oleh pihak lain tanpa persetujuan yang bersangkutan. Artinya, puluhan juta WNI berpotensi dirugikan oleh pihak yang menguasai data-data itu.

 

Oleh karena itu, menurut politisi Fraksi Partai Golkar ini, pemerintah harus menyikapi kasus ini dengan serius, sebagai pelaksanaan kewajiban negara melindungi semua WNI. Meskipun belum ada ketentuan khusus yang mengatur perlindungan data pribadi. Namun Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik, khususnya pasal 26 mensyaratkan bahwa penggunaan setiap data pribadi untuk media elektronik harus disetujui pemilik data. Mereka yang melanggar ketentuan ini bisa digugat.

 

Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik  juga mengatur soal perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik.  Salah satunya menegaskan adanya perlindungan data pribadi dari kemungkinan penggunaan tanpa izin. (ayu/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Gerak Cepat DPR Awasi Tugas Pemerintah Bantu Masyarakat Hadapi Covid-19
09-04-2020 / PIMPINAN
DPR RI membentuk Tim Pengawasan (Timwas) Covid-19 dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan. Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar menyampaikan...
Satgas Lawan Covid-19 DPR Bantu Pemerintah Hadapi Pandemi Covid-19
09-04-2020 / PIMPINAN
Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani Saat memberikan sambutan lewat fasilitas video-conference pada saat peluncuran Satgas Lawan Covid-19, Kamis...
Bantu Pemerintah Percepat Tangani Corona, DPR Bentuk Satgas Lawan Covid-19
09-04-2020 / PIMPINAN
Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan (Korekku) Sufmi Dasco Ahmad yang juga bertindak selaku Koordinator Satgas Lawan...
Azis Syamsuddin Dialog Virtual Dengan 29 Pemred
08-04-2020 / PIMPINAN
Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Politik dan Keamanan (Koorpolkam) menggelar dialog virtual dengan 29 Pemimpin Redaksi (Pemred) dari berbagai...