Pemerintah Harus Sikapi Pembocoran Data Penumpang Lion Air

19-09-2019 / PIMPINAN

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo. Foto : Jaka/mr

 

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mendorong pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), untuk menyikapi serius dengan meminta penjelasan dan pertanggungjawaban dari Manajemen Lion Air, atas kasus pembocoran dan penyebarluasan data pribadi puluhan juta penumpang, khususnya Warga Negara Indonesia (WNI), pada maskapai penerbangan berlambang singa itu.

 

“Pembocoran data pribadi tanpa persetujuan pihak yang bersangkutan tidak dapat dibenarkan, dan juga tidak etis. Kasus pembocoran dan penyebarluasan data pribadi penumpang Lion Air memang perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah, karena data pribadi puluhan juta WNI itu telah dikuasai atau disimpan pihak asing,” ujar Bamsoet, sapaan akrabnya, dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, Kamis (19/9/2019).

 

Sebagaimana diketahui, beberapa hari belakangan data puluhan juta penumpang Lion Air bocor, dan diunggah ke forum online (daring). Data itu meliputi paspor, alamat, dan nomor telepon penumpang. Semua data tersebut disimpan Amazon Web Services (AWS). Hal tersebut, lanjut Bamsoet, berpotensi disalahgunakan oleh pihak lain tanpa persetujuan yang bersangkutan. Artinya, puluhan juta WNI berpotensi dirugikan oleh pihak yang menguasai data-data itu.

 

Oleh karena itu, menurut politisi Fraksi Partai Golkar ini, pemerintah harus menyikapi kasus ini dengan serius, sebagai pelaksanaan kewajiban negara melindungi semua WNI. Meskipun belum ada ketentuan khusus yang mengatur perlindungan data pribadi. Namun Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik, khususnya pasal 26 mensyaratkan bahwa penggunaan setiap data pribadi untuk media elektronik harus disetujui pemilik data. Mereka yang melanggar ketentuan ini bisa digugat.

 

Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik  juga mengatur soal perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik.  Salah satunya menegaskan adanya perlindungan data pribadi dari kemungkinan penggunaan tanpa izin. (ayu/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Pimpinan DPR Sambut Positif Pidato Pertama Presiden Joko Widodo
20-10-2019 / PIMPINAN
Wakil Ketua DPR RI Kordinator bidang Industri dan Pembangunan, Rachmad Gobel menyambut positif pidato pertama Presiden Joko Widodo masa bhakti...
Bamus DPR Sepakati Jumlah Anggota AKD 2019-2024
18-10-2019 / PIMPINAN
Pimpinan DPR RI bersama Pimpinan Fraksi DPR RI menggelar rapat pengganti Badan Musyawarah (Bamus) untuk menentukan komposisi jumlah anggota serta...
Pembentukan AKD Disepakati dengan Prinsip Gotong Royong
18-10-2019 / PIMPINAN
Ketua DPR RI Puan Maharani mengumumkan kesepakatan seluruh fraksi di DPR RI atas pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Untuk mengemban...
Ketua DPR Hadiri Perpisahan Kabinet Kerja Jokowi-JK
18-10-2019 / PIMPINAN
Ketua DPR RI Puan Maharani menghadiri perpisahan anggota Kabinet Kerja pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK)....