Komisi VII Minta Pertamina Serius Tangani Penyimpangan Distribusi BBM

20-09-2019 / KOMISI VII

Pertemuan Tim Kunspek Komisi VII DPR RI dengan Direksi PT. Pertamina TBBM Tanjung Gerem. Foto: Anne/sf

 

 

Ketua Komisi VII DPR RI Gus Irawan Pasaribu menilai PT. Pertamina (Persero) belum serius menangani penyimpangan distribusi bahan bakar minyak (BBM) dari Terminal BBM ke stasiun pengisian bahan bakar untuk umum (SPBU). Menurutnya, praktik truk tangki BBM “kencing di jalan” masih sering ditemukan di lapangan.

 

“PT Pertamina sudah empat tahun berkomitmen untuk membenahi sistem pengendalian dan pengawasan dalam distribusi BBM, tetapi hingga saat ini masih terus terjadi penyimpangan di lapangan," ungkap Gus Irawan ketika memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI meninjau Terminal BBM Tanjung Gerem di Cilegon, Banten, Jumat (20/9/2019).

 

Bersama BPH Migas, Gus Irawan menuturkan kunjungan ini untuk melihat secara langsung kegiatan penyimpanan, penyediaan dan distribusi BBM yang dilaksanakan PT. Pertamina di TBBM Tanjung Gerem. Di samping itu, tim Kunspek Komisi VII DPR RI juga memastikan terlaksananya Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas beserta aturan pelaksanaan turunannya.

 

Seharusnya Pertamina memaksimalkan sistem informasi dan teknologi informasi untuk mengendalikan dan memastikan bahwa tidak ada lagi peluang terjadinya penyimpangan dalam bentuk apapun. Menurut Gus Irawan, dalam beberapa kunjungan, Komisi VII DPR RI kerap menemukan penyimpangan praktik distribusi BBM tidak pada tempatnya atau “kencing di jalan” ini. Diduga ada pihak di luar Pertamina yang terlibat dalam praktek ilegal tersebut.

 

Tim Kunspek Komisi VII DPR RI meninjau TBBM Tanjung Gerem. Foto: Anne/sf

 

 

Hal ini pun menjadi sorotan Komisi VII DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat dengan jajaran direksi PT. Pertamina beberapa waktu lalu. Namun, menurutnya, upaya PT. Pertamina untuk mengurangi loss atau kehilangan belum terimplementasi dengan baik. "Karena itu, Komisi VII meminta perhatian PT. Pertamina untuk secepatnya melakukan perbaikan sistem pengawasan distribusi BBM sehingga tidak terjadi penyimpangan di lapangan," jelas Gus.

 

Politisi Partai Gerindra itu juga mendorong PT. Pertamina segera mengaplikasikan digitalisasi pada setiap nozzle di SPBU. Nantinya, sistem tersebut akan terintegrasi dengan Terminal BBM untuk mengantisipasi penyimpangan. "Pertamina itu BUMN Merah Putih jadi mestinya setiap kebocoran dan ‘kencing di jalan’ itu harus disikapi, karena yang di ujung menanggung kerugian itu masyarakat pengguna BBM," tandasnya.

 

Dalam kunjungan tersebut, legislator daerah pemilihan (dapil) Sumatera Utara II itu juga menyesalkan ketidakhadiran Direksi PT. Pertamina (Persero) dalam kunjungan pengawasan tersebut. "Seharusnya Direksi Pertamina memprioritaskan acara dengan DPR, karena ini amanat konstitusi,” tegas Gus Irawan. (ann/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Masyarakat Kaltim Masih Kesulitan Dapatkan BBM
06-12-2019 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR Rudy Mas’ud mengungkapkan dirinya mengumpamakan kondisi Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) saat ini seperti hidup bagai tikus...
Pemerintah Diminta Sinkronkan Kebutuhan Gas untuk Pabrik Pupuk
05-12-2019 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI Rudy Mas’ud menyampaikan bahwa memang ada sedikit permasalahan yang tidak sinkron dan harus segera diselesaikan...
Industri Petrokimia dan Pupuk Butuh Kebijakan Konprehensif
05-12-2019 / KOMISI VII
Dalam rapat dengar pendapat antara Komisi VII dengan Plt. Dirjen Migas Kementerian ESDM, Kepala SKK Migas, Kepala BPH Migas, Dirut...
Legislator Nilai Pemerintah Lamban Dorong Kembangkan EBT
03-12-2019 / KOMISI VII
Pemerintah masih lamban mendorong pembangunan dan pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT), hal ini dapat dilihat dari kebijakan harga yang kurang...