RUU Ekraf Sepakat Dibahas di Rapat Paripurna

24-09-2019 / KOMISI X

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih. Foto : Kresno/mr

 

Komisi X DPR RI bersama dengan pemerintah setuju untuk melanjutkan pembahasan  Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Ekonomi Kreatif (Ekraf) ke tingkat II dalam Rapat Paripurna. RUU yang diinisiasi oleh DPR RI ini, diharapkan dapat melindungi para pelaku ekraf dalam mengembangkan ekonomi yang berdampak pada perekonomian nasional.

 

"Ada beberapa pokok-pokok pembahasan yang akan memberikan manfaat kepada masyarakat, khususnya para pemangku kepentingan ekonomi kreatif setelah RUU ini kelak diundangkan," ungkap Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri faqih saat menyampaikan laporan Panitia Kerja (Panja) RUU Ekraf di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (23/9/2019). 

 

Legislator Fraksi PKS ini menjelaskan beberapa norma yang akan memberikan manfaat bagi Pelaku ekraf. Pertama, RUU Ekraf mengatur ekonomi kreatif dari hulu sampai ke hilir. "Substansi dalam RUU ini mengatur ekraf dari hulu ke hilir dengan menciptakan dan mengangkat ekosistem ekraf melalui pengembang riset, pengembangan pendidikan, fasilitasi pendanaan dan pembiayaan, penyediaan infrastruktur, pengembangan sistem pemasaran, pemberian insentif, fasilitas kekayaan intelektual, dan pelindungan hasil kreatif," jelas Fikri. 

 

Kedua, RUU ini mengatur pemberian insentif kepada pelaku ekonomi kreatif dalam bentuk insentif dan/atau nonfiskal. Ketiga, RUU ini juga mengatur pengembangan kapasitas pelaku ekraf yang dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah. “Seperti  melalui pelatihan, pembibingan teknis, pendampingan , dukungan fasilitas dalam menghadapi perkembangan teknologi dan dunia usaha, serta dilakukannya standarisasi usaha dan sertifikiasi profesi," tuturnya. 

 

Keempat, tekait pengelolaan keuangan untuk membantu pengenbangan ekonomi kreatif, pemerintah atau pemerintah daerah dapat membentuk Badan layanan Umum (BLU) untuk memberikan pelayanan kepada pelaku ekraf. Kelima, tentang kekayaan intelektual, RUU ini melindungi hasil kreativitas pelaku ekraf yang berupa kekayaan intelektual.

 

"RUU ini juga mengatur mengenai kekayaan intelektual sebagai jaminan atau kolateral, sehingga pelaku ekonomi kreatif dengan kekayaan intelektual yang dimilikinya mendapatkan akses pelayanan bidang keuangan dan perbankan seperti objek jaminan utang bagi lembaga keuangan," jelasnya. 

 

Keenam, terkait ketersedian infrastruktur ekraf, RUU ini mengatur ketersediaan infrastruktur ekraf oleh pemerintah dan pemerintah daerah dalam bentuk infrastruktur fisik dan TIK. Ketujuh, Rencanan Induk Ekraf, RUU ini mengatur rencana induk ekraf untuk dimasukkan atau menjadi bagian integral dalam rencanan pembangunan jangka panjang nasional. "RUU ini mengatur rencana induk ekraf sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dan diintegrasikan dalam dokumen perencanaan daerah," tandasnya. (rnm/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Komisi X Konsultasikan ‘Omnibus Law’
14-11-2019 / KOMISI X
Regulasi di bidang pendidikan, kepemudaan, olahraga, hingga cagar budaya yang menjadi domain Komisi X DPR RI dikonsultasikan dengan Badan Keahlian...
Program Keahlian SMK Perlu Dikaji Ulang
14-11-2019 / KOMISI X
Program keahlian yang ada di sejumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) perlu dikaji ulang. Lulusan SMK idealnya sudah siap mengisi dunia...
Regulasi Sektor Pendidikan Perlu Direvisi
14-11-2019 / KOMISI X
Beberapa regulasi pendidikan dinilai tak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Untuk itu, perlu direvisi. Setidaknya ada tiga Undang-Undang (UU) yang...
PON Papua Jadi Sejarah Bangsa
13-11-2019 / KOMISI X
Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) di Provinsi Papua jadi catatan sejarah tersendiri bagi bangsa ini, terutama bagi masyarakat Papua. PON...