Komisi VIII Sepakat 'Carry Over' RUU Penanggulangan Bencana

25-09-2019 / KOMISI VIII

Ketua Komisi VIII DPR RI Ali Taher Parasong. Foto : Mentari/mr

 

Komisi VIII DPR RI menggelar Rapat Kerja bersama pemerintah menyepakati pembahasan daftar inventarisasi masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang (RUU) Penanggulangan Bencana untuk dilanjutkan pembahasannya (carry over) pada Periode 2019-2024. Dengan dihadiri oleh Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita, Raker juga menyepakati mekanisme pembahasan RUU dan pembentukan Panitia Kerja (Panja) Pemerintah dan DPR RI.

 

Memimpin rapat, Ketua Komisi VIII DPR RI Ali Taher Parasong mengatakan perlunya mekanisme carry over dikarenakan RUU yang diajukan sebagai perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana ini dinilai perlu untuk direvisi. Ia mengatakan bahwa alasan revisi berdasarkan peristiwa alam lebih cepat daripada undang-undangnya, maka diperlukan perubahan lebih cepat karena kebutuhan masyarakat.

 

“Undang-Undang saat ini lebih banyak mengatur mengenai penanggulangannya ketimbang persoalan sosialnya, padahal akibat bencana kan timbul persoalan sosial. Faktor sosial inilah yang nantinya mendapat porsi yang cukup penting, strategis, urgen, dan komprehensif karena sinergisitas dilakukan pasca penanggulangan kepada sistem terkait,” kata Ali Taher saat diwawancarai Parlementaria, usai rapat kerja di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (24/9/2019).

 

Berbagai keluhan masyarakat, lanjut Ali, seperti kurangnya pasokan sembako, tenda, selimut dan lain sebagainya adalah sebab undang-undang tidak memberikan ruang yang cukup untuk melakukan kesiapan lebih awal. Hal inilah yang dinilai memerlukan perubahan sehingga pembahasan RUU Penanggulangan Bencana penting untuk bisa dilanjutkan (carry over) pada periode selanjutnya.

 

“Pembentukan undang-undang berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2011, maka mekanismenya pemerintah harus menyampaikan pendapat mengingat ini hak dan usul dari DPR. Sehingga undang-undang ini dirasa perlu untuk dilakukan pendalaman  dengan menginventarisir DIM yang sudah ada,” tambah Ali Taher dalam Raker yang turut dihadiri jajaran Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian LHK, Kementerian PAN-RB, dan  Kementerian Hukum dan HAM itu.

 

Sejumlah hal penting menjadi perhatian Komisi VIII DPR RI, diantaranya penguatan kelembangaan dan peran serta bidang sosial itu harus menonjol. Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini mengatakan bahwa faktor kebencanaan saat ini sudah menonjol. Hal ini dapat terlihat dari upaya yang dilakukan BNPB dan Basarnas pada setiap ada peristiwa bencana terjadi. “Namun peran serta sosialnya masih belum terlalu terbuka karena konsennya belum pada pasca-bencana. Ini yang ingin kita kuatkan pasca penetapan nanti,” tegasnya.

 

Tidak hanya berfokus pada pasca bencana, mitigasi bencana juga diatur dalam RUU Penanggulangan Bencana ini. Ali Taher menilai bahwa seluruh sistem yang terkait dengan undang-undang juga termasuk pada mitigasi. Bukan hanya perlunya sosialisasi mitigasi, tetapi substansi mitigasi juga perlu disempurnakan.

 

“Misalnya, apa sih yang dimaksud dengan mitigasi, substansinya apa, ruang lingkupnya apa, dampaknya kepada masyarakat akan seperti apa, kesiapan pemerintah bagaimana, inilah pentingnya mitigasi. Oleh sebab itu perlu penguatan kelembagaan, penguatan sistem dan koordinasi, termasuk jenis bencana seperti apa yang menjadi beban negara, semua ini perlu diatur,” Ali Taher menambahkan.

 

Ke depannya, ia optimis bahwa pembahasan bisa diselesaikan dalam waktu kurang dari 7 bulan. Pasalnya, DIM dan Undang-Undang yang akan direvisi sudah ada sehingga, Komisi VIII DPR RI dan Pemerintah tinggal perlu melakukan perubahan. Adapun tujuan perubahan tersebut didasari pada keinginan untuk memastikan peran dari lembaga negara dalam menanggulangi bencana bisa berjalan dengan sebagaimana mestinya.

 

“Sistemnya mempermudah dan menangani masalah bencana maupun sosial, kemudian koordinasi juga menjadi mudah, ketersediaan dana baik dana pemerintah (dana DIPA) dan dana on call betul-betul sudah siap. Nah, itu semua mencerminkan kemudahan kita untuk melakukan perubahan itu. Nampaknya tidak akan terlalu lama,” tutup Anggota Dewan yang berasal dari daerah pemilihan Banten III ini. (alw/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Harus ada Pertimbangan Efisiensi Pembangunan Asrama Haji Majalengka
07-12-2019 / KOMISI VIII
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadizly mengatakan, adanya keinginan pemerintah dan masyarakat Jawa Barat untuk menjadikan Bandara...
Komisi VIII DPR Tinjau Progres Pembangunan Asrama MAN I Kota Surabaya
07-12-2019 / KOMISI VIII
Pembangunan sarana dan prasarana penunjang pendidikan berupa gedung asrama siswa di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) I Kota Surabaya patut diapresiasi...
Komisi VIII Dorong Pengelolaan Asrama Haji Secara Profesional
04-12-2019 / KOMISI VIII
Komisi VIII DPR RI memberikan dukungan kepada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI dan para Kepala Unit...
Komisi VIII Setuju Bentuk Panja BPIH
28-11-2019 / KOMISI VIII
Komisi VIII DPR RI bersama Kementerian Agama sepakat membentuk Panitia Kerja (Panja) Program Biaya Penyelenggaran Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1441...