Penegakan Hukum di Sulbar Diapresiasi

26-09-2019 / KOMISI III

Anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan. Foto : Husen/mr

 

Penegakan hukum di Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) berjalan dengan sangat baik kendati keterbatasan infrastruktur dan anggaran. Antar-penegak hukum terjalin koordinasi yang harmonis. Ini mendapat apresiasi yang tinggi dari Komisi III DPR RI. 

 

“Kita bersyukur sekali seluruh penegak hukum di sini hidup rukun. Tidak hanya menerapkan hukum dalam konteks teori tapi juga mengimplementasikannyan dalam ranah kebijakan. Sulawesi Barat perlu dijadikan proyek percontohan bagi daerah lain dalam penegakan hukum,” kata Anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan usai pertemuan dengan Kapolda Sulbar, di Mamuju, Sulbar, Rabu (25/9/2019).

 

Arteria mencontohkan, para penyidik Polda Sulbar mampu melakukan diversi pada anak-anak yang terlibat kasus pidana. Diversi adalah penyelesaian kasus pidana anak di luar proses peradilan pidana. Jadi, Polda Sulbar mampu menghadirkan keadilan bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Ini, kata legislator F-PDI Perjuangan itu, jarang terjadi dalam penyelesaian pidana anak. Selain itu, ego sektoral juga mampu diminimalisir, sehingga terjadi sinergitas yang harmonis.

 

“Sinergitas antarlembaga begitu harmonis dan menghilangkan ego sektoral. Kami melihat kerja baik Polda disambut baik pula oleh Kejaksaan dan Pengadilan Tinggi. Dialektikanya kebangsaan. Tidak hanya untuk mempermasalahkan seseorang tapi bagaimana menghadirkan keadilan substantif, bagaimana penerapan hukum progresif, sehingga yang didapat tidak hanya putusan tapi keadilan. Saya yakin ini bisa dirasakan oleh masyarakat Sulawesi Barat," paparnya. (mh/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Komisi III Berhati-Hati Seleksi Calon Hakim
22-01-2020 / KOMISI III
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond Junaidi Mahesa menyampaikan, Komisi III sangat berhati-hati dalam melakukan proses uji kelayakan dan...
Jangan Rusak Institusi Mahkamah Agung
21-01-2020 / KOMISI III
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond Junaidi Mahesa menegaskan jangan sampai Institusi Mahkamah Agung rusak karena putusan hakim yang...
Raker Komisi III DPR Sepakat Bentuk Panja Penegakan Hukum Jiwasraya
21-01-2020 / KOMISI III
Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Kejaksaan Agung RI menyepakati pembentukan Panitia Kerja (Panja) dugaan kasus penyalahgunaan dana nasabah...
Skandal Jiwasraya Butuh 'Restorative Justice'
20-01-2020 / KOMISI III
Skandal PT. Asuransi Jiwasraya yang merugikan negara hingga Rp 27,2 triliun membutuhkan restorative justice yang harus dilakukan para penegak hukum....