PLTU Paiton Harus Perhatikan Lingkungan Sekitar

25-09-2019 / KOMISI VII

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Muhammad Nasir. Foto : Geraldi/mr

 

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Muhammad Nasir menilai Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Paiton, sangat lalai dan membiarkan lingkungan sekitarnya rusak dan tercemar. Ia menegaskan, PLTU ini jangan hanya menghitung keuntungan yang didapat, namun juga harus ada upaya mencegah dan memperbaiki, agar aktivitas PLTU tidak merusak lingkungan.

 

Politisi Partai Demokrat ini mengungkapkan, banyak titik pencemaran yang terjadi dan pembiaran yang dilakukan PLTU  Paiton. “Lingkungan ini paling penting, dan kami melihat (PLTU Paiton) sangat lalai dan membiarkan lingkungan ini rusak dan tercemar,” tegas Nasir usai memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR RI meninjau PLTU Paiton, Probolinggo, Jawa Timur, Minggu (22/9/2019).

 

Untuk itu, Nasir memerintahkan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk memproses semua regulasi lingkungan di PLTU Paiton. “Kami meminta kepada Ditjen Gakkum untuk menindaklanjuti hasil temuan-temuan yang telah kami tinjau, Menurut kami banyak permasalahan yang melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009,” tegasnya.

 

Nasir menyesalkan sejak tahun 2008 tidak ada perbaikan akibat pencemaran lingkungan di sekitar PLTU Paiton. Karenanya, Ditjen Gakkum KLHK harus lebih tegas lagi menindak persoalan-persoalan akibat aktivitas PLTU Paiton. “Apabila terjadi pelanggaran sesuai UU Nomor 32, kami minta berikan sanksi pidana kepada perusahaan tersebut, supaya tidak merusak lingkungan lagi,” pungkas legislator dapil Riau itu.

 

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi VII DPR RI Ramson Siagan menilai masih terdapat penyimpanan batu bara di tempat terbuka di kawasan PLTU Paiton. Hal ini menurutnya, dapat menimbulkan kadar polusi yang diakibatkan sebaran debu. Untuk itu, ia meminta Ditjen Gakkum KLHK mengukur tingkat polusi, agar tidak sampai ambang batas. Apalagi ada dorongan dari masyarakat global akan kesehatan masyarakat sekitar PLTU.

 

“Ada tekanan dari masyarakat global terkait kesehatan masyarakat sekitar. Karenanya kita harus ikuti tren energi bersih dengan menggunakan teknologi, dimana penyimpanan batu bara bisa ditutup. Sehingga dapat meminimalisir dampak polusi yang ditimbulkan. Sebab, hal tersebut akan berdampak di masa mendatang,” pesan legislator Partai Gerindra itu. (opi/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Masyarakat Kaltim Masih Kesulitan Dapatkan BBM
06-12-2019 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR Rudy Mas’ud mengungkapkan dirinya mengumpamakan kondisi Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) saat ini seperti hidup bagai tikus...
Pemerintah Diminta Sinkronkan Kebutuhan Gas untuk Pabrik Pupuk
05-12-2019 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI Rudy Mas’ud menyampaikan bahwa memang ada sedikit permasalahan yang tidak sinkron dan harus segera diselesaikan...
Industri Petrokimia dan Pupuk Butuh Kebijakan Konprehensif
05-12-2019 / KOMISI VII
Dalam rapat dengar pendapat antara Komisi VII dengan Plt. Dirjen Migas Kementerian ESDM, Kepala SKK Migas, Kepala BPH Migas, Dirut...
Legislator Nilai Pemerintah Lamban Dorong Kembangkan EBT
03-12-2019 / KOMISI VII
Pemerintah masih lamban mendorong pembangunan dan pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT), hal ini dapat dilihat dari kebijakan harga yang kurang...