PLTU Paiton Harus Perhatikan Lingkungan Sekitar

25-09-2019 / KOMISI VII

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Muhammad Nasir. Foto : Geraldi/mr

 

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Muhammad Nasir menilai Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Paiton, sangat lalai dan membiarkan lingkungan sekitarnya rusak dan tercemar. Ia menegaskan, PLTU ini jangan hanya menghitung keuntungan yang didapat, namun juga harus ada upaya mencegah dan memperbaiki, agar aktivitas PLTU tidak merusak lingkungan.

 

Politisi Partai Demokrat ini mengungkapkan, banyak titik pencemaran yang terjadi dan pembiaran yang dilakukan PLTU  Paiton. “Lingkungan ini paling penting, dan kami melihat (PLTU Paiton) sangat lalai dan membiarkan lingkungan ini rusak dan tercemar,” tegas Nasir usai memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR RI meninjau PLTU Paiton, Probolinggo, Jawa Timur, Minggu (22/9/2019).

 

Untuk itu, Nasir memerintahkan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk memproses semua regulasi lingkungan di PLTU Paiton. “Kami meminta kepada Ditjen Gakkum untuk menindaklanjuti hasil temuan-temuan yang telah kami tinjau, Menurut kami banyak permasalahan yang melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009,” tegasnya.

 

Nasir menyesalkan sejak tahun 2008 tidak ada perbaikan akibat pencemaran lingkungan di sekitar PLTU Paiton. Karenanya, Ditjen Gakkum KLHK harus lebih tegas lagi menindak persoalan-persoalan akibat aktivitas PLTU Paiton. “Apabila terjadi pelanggaran sesuai UU Nomor 32, kami minta berikan sanksi pidana kepada perusahaan tersebut, supaya tidak merusak lingkungan lagi,” pungkas legislator dapil Riau itu.

 

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi VII DPR RI Ramson Siagan menilai masih terdapat penyimpanan batu bara di tempat terbuka di kawasan PLTU Paiton. Hal ini menurutnya, dapat menimbulkan kadar polusi yang diakibatkan sebaran debu. Untuk itu, ia meminta Ditjen Gakkum KLHK mengukur tingkat polusi, agar tidak sampai ambang batas. Apalagi ada dorongan dari masyarakat global akan kesehatan masyarakat sekitar PLTU.

 

“Ada tekanan dari masyarakat global terkait kesehatan masyarakat sekitar. Karenanya kita harus ikuti tren energi bersih dengan menggunakan teknologi, dimana penyimpanan batu bara bisa ditutup. Sehingga dapat meminimalisir dampak polusi yang ditimbulkan. Sebab, hal tersebut akan berdampak di masa mendatang,” pesan legislator Partai Gerindra itu. (opi/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Warga Asli Papua Diharapkan Dapat Bekerja di Smelter Gresik
22-01-2020 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI, Ina Elizabeth Koba berharap agar masyarakat asli Papua juga ikut dipekerjakan di Smelter milik PT...
Komisi VII Pertanyakan Minimnya Laba Bersih BUMN Pertambangan
22-01-2020 / KOMISI VII
Komisi VII DPR RI mempertanyakan minimnya profit PT Indonesia Asahan Alumnium (Inalum) yang tidak sebanding dengan aset yang dimilikinya. PT...
Anggota DPR Apresiasi Hasil Riset Peneliti Kemenristek
22-01-2020 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI, Arkanata Akram mengapresiasi inisiatif sejumlah riset (Penelitian) yang dilakukan para peneliti di bawah Kementerian Riset...
Peneliti Disarankan Tidak Hanya Ikuti Jurnal Internasional
21-01-2020 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI, Andi Yuliani Paris berharap, para peneliti dari Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan Riset Inovasi Nasional...