Rasio Elektrifikasi Aceh Sangat Baik

30-09-2019 / KOMISI VII

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Syaikhul Islam. Foto : Hendra/mr

 

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Syaikhul Islam memberikan apresiasinya atas kerja PLN dalam meningkatkan rasio elektrifikasi di Provinsi Aceh. Hal ini dibuktikan dengan semakin baiknya distribusi listrik hingga ke pelosok desa terpencil dengan rasio elektrifikasi sebesar 98 persen. Padahal Aceh pada beberapa tahun lalu dilanda tsunami besar, tetapi proses recovery berhasil dilakukan dengan cepat.

 

“Kita datang ke sini untuk melihat progres rasio elektrifikasi di Aceh. Jadi ini adalah daerah di Sumatera yang lumayan bagus rasio elektrifikasinya yakni 98 persen. Kita berharap bisa segera mencapai 100 persen,” ujar Syaikhul usai memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI ke UPT PLN Banda Aceh, Sabtu (28/9/2019).

 

Selain itu, politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Ini juga memberikan apresiasinya atas kerja PLN di Aceh dalam menghasilkan listrik melalui energi baru terbarukan (EBT) yang dinilai menjadi percontohan bagi provinsi lainnya. Hal ini sangat penting dalam menjaga kelestarian hayati bagi kelangsung generasi mendatang.

 

“Soal EBT, kita harap Aceh ini jadi provinsi percontohan dengan pembangkit listrik EBT terbesar di Indonesia. Ada tenaga geothermal, angin, surya dan PLTA. Jadi potensinya banyak dan bermacam yang bisa diambil sebagai peluang. Kita harap seharusnya tidak ada lagi pembangkit listrik tenaga fosil,” terangnya.

 

Meski secara keseluruhan sudah baik, Syaikhul juga menyoroti ketersediaan listrik di pelosok desa agar dapat dioptimalisasi supaya rasio elektrifikasinya mencapai 100 persen. Ia pun memaklumi jika rasio elektrifikasi di Aceh belum 100 persen dikarenakan banyaknya desa yang belum terjangkau oleh moda transpotasi. Namun ia menilai rasio elektrifikasi di Aceh ini terbesar dibanding provinsi lain.

 

“Ini sudah sangat baik. Meski ada beberapa kabupaten yang perlu dilakukan optimalisasi seprti di Kabupaten Pidie yang baru 86 persen. Kendalanya ada di desa-desa yang belum ada jalan dan moda transportasi, karena itu di luar domain PLN ya. Jadi perlu juga koordinasi antara Pemprov dengan Pemkab untuk membicarakan akses jalan ini,” jelas legislator dapil Jawa Timur I itu.

 

Turut serta dalam kegiatan ini, sejumlah Anggota Komisi VII DPR RI diantaranya Nawafie Saleh (F-Golkar/Jawa Barat V) dan Ferry Kase (F-Hanura/NTT II). Dari mitra kerja turut hadir Dirjen Ketenegalistrikan, Dirjen EBTKE, Direksi PLN, Bupati Nagan Raya dan Kepala Dinas ESDM dan LHK Aceh. (hs/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Masyarakat Kaltim Masih Kesulitan Dapatkan BBM
06-12-2019 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR Rudy Mas’ud mengungkapkan dirinya mengumpamakan kondisi Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) saat ini seperti hidup bagai tikus...
Pemerintah Diminta Sinkronkan Kebutuhan Gas untuk Pabrik Pupuk
05-12-2019 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI Rudy Mas’ud menyampaikan bahwa memang ada sedikit permasalahan yang tidak sinkron dan harus segera diselesaikan...
Industri Petrokimia dan Pupuk Butuh Kebijakan Konprehensif
05-12-2019 / KOMISI VII
Dalam rapat dengar pendapat antara Komisi VII dengan Plt. Dirjen Migas Kementerian ESDM, Kepala SKK Migas, Kepala BPH Migas, Dirut...
Legislator Nilai Pemerintah Lamban Dorong Kembangkan EBT
03-12-2019 / KOMISI VII
Pemerintah masih lamban mendorong pembangunan dan pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT), hal ini dapat dilihat dari kebijakan harga yang kurang...