Rasio Elektrifikasi Aceh Sangat Baik

30-09-2019 / KOMISI VII

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Syaikhul Islam. Foto : Hendra/mr

 

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Syaikhul Islam memberikan apresiasinya atas kerja PLN dalam meningkatkan rasio elektrifikasi di Provinsi Aceh. Hal ini dibuktikan dengan semakin baiknya distribusi listrik hingga ke pelosok desa terpencil dengan rasio elektrifikasi sebesar 98 persen. Padahal Aceh pada beberapa tahun lalu dilanda tsunami besar, tetapi proses recovery berhasil dilakukan dengan cepat.

 

“Kita datang ke sini untuk melihat progres rasio elektrifikasi di Aceh. Jadi ini adalah daerah di Sumatera yang lumayan bagus rasio elektrifikasinya yakni 98 persen. Kita berharap bisa segera mencapai 100 persen,” ujar Syaikhul usai memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI ke UPT PLN Banda Aceh, Sabtu (28/9/2019).

 

Selain itu, politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Ini juga memberikan apresiasinya atas kerja PLN di Aceh dalam menghasilkan listrik melalui energi baru terbarukan (EBT) yang dinilai menjadi percontohan bagi provinsi lainnya. Hal ini sangat penting dalam menjaga kelestarian hayati bagi kelangsung generasi mendatang.

 

“Soal EBT, kita harap Aceh ini jadi provinsi percontohan dengan pembangkit listrik EBT terbesar di Indonesia. Ada tenaga geothermal, angin, surya dan PLTA. Jadi potensinya banyak dan bermacam yang bisa diambil sebagai peluang. Kita harap seharusnya tidak ada lagi pembangkit listrik tenaga fosil,” terangnya.

 

Meski secara keseluruhan sudah baik, Syaikhul juga menyoroti ketersediaan listrik di pelosok desa agar dapat dioptimalisasi supaya rasio elektrifikasinya mencapai 100 persen. Ia pun memaklumi jika rasio elektrifikasi di Aceh belum 100 persen dikarenakan banyaknya desa yang belum terjangkau oleh moda transpotasi. Namun ia menilai rasio elektrifikasi di Aceh ini terbesar dibanding provinsi lain.

 

“Ini sudah sangat baik. Meski ada beberapa kabupaten yang perlu dilakukan optimalisasi seprti di Kabupaten Pidie yang baru 86 persen. Kendalanya ada di desa-desa yang belum ada jalan dan moda transportasi, karena itu di luar domain PLN ya. Jadi perlu juga koordinasi antara Pemprov dengan Pemkab untuk membicarakan akses jalan ini,” jelas legislator dapil Jawa Timur I itu.

 

Turut serta dalam kegiatan ini, sejumlah Anggota Komisi VII DPR RI diantaranya Nawafie Saleh (F-Golkar/Jawa Barat V) dan Ferry Kase (F-Hanura/NTT II). Dari mitra kerja turut hadir Dirjen Ketenegalistrikan, Dirjen EBTKE, Direksi PLN, Bupati Nagan Raya dan Kepala Dinas ESDM dan LHK Aceh. (hs/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Legislator Harapkan Smelter Gresik Pekerjakan Warga Asli Papua
22-01-2020 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI Ina Elizabeth Koba berharap agar masyarakat asli Papua juga ikut dipekerjakan di Smelter milik PT...
Komisi VII Pertanyakan Minimnya Laba Bersih BUMN Pertambangan
22-01-2020 / KOMISI VII
Komisi VII DPR RI mempertanyakan minimnya profit PT Indonesia Asahan Alumnium (Inalum) yang tidak sebanding dengan aset yang dimilikinya. PT...
Anggota DPR Apresiasi Hasil Riset Peneliti Kemenristek
22-01-2020 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI, Arkanata Akram mengapresiasi inisiatif sejumlah riset (Penelitian) yang dilakukan para peneliti di bawah Kementerian Riset...
Peneliti Disarankan Tidak Hanya Ikuti Jurnal Internasional
21-01-2020 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI, Andi Yuliani Paris berharap, para peneliti dari Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan Riset Inovasi Nasional...