DPRD Nganjuk Disarankan Gunakan Tatib Periode Sebelumnya

14-10-2019 / SEKRETARIAT JENDERAL

Kepala Biro Persidangan II Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI Cholida Indrayana melakukan pertemuan dengan DPRD Kabupaten Nganjuk. Foto: Arief/rni

 

Kepala Biro Persidangan II Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI Cholida Indrayana menyarankan kepada DPRD Kabupaten Nganjuk Periode 2019-2024 untuk menggunakan lebih dahulu peraturan tata tertib DPRD yang telah direvisi oleh DPRD Nganjuk periode 2014-2019 lalu. Mengingat periode lalu sudah mengubah tata tertib tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota.

 

Lebih lanjut Iin, biasa ia disapa mengatakan, tugas Ketua Sementara DPRD dapat membentuk Panitia Kerja atau Panitia Khusus untuk merevisi tatib, sehingga banyak DPRD datang ke DPR RI untuk mengkonsultasikan hal terkait. Padahal, jika ada Anggota Dewan yang mengatakan tatib yang ada sudah sesuai dengan keadaan saat ini, maka tidak perlu lagi dilakukan revisi. Namun, alasan DPRD Nganjuk ingin merevisi Peraturan Tata Tertib dan Tata Beracaranya karena ingin memasukkan muatan lokal di dalam peraturannya.

 

“Tapi dengan alasan sebelum melaksanakan tugasnya mau memasukkan muatan-muatan lokal dulu ya boleh. Itu karena mungkin ada suatu daerah yang muslimnya banyak ya, biasanya ada yang didahului dengan membaca Al Quran, atau muatan-muatan lokal lain. Yang seperti itu enggak masalah kalau mereka nenginginkan seperti itu dimasukkan (dalam tatib),” katanya usai menerima kunjungan konsultasi DPRD Nganjuk di Ruang Rapat Baleg DPR RI, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (14/10/2019).

 

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk Tatit Heru Tjahjono mengaku bahwa rencananya ada perubahan pada tata tertib dan tata beracara DPRD Nganjuk. Salah satunya memasukkan muatan lokal juga kedisiplinan untuk mengikat kinerja DPRD ke depannya. Tatib mengenai kedisiplinan itu untuk mendorong agar Anggota DPRD lebih disipilin dalam menjalankan kinerja, seperti Rapat Paripurna.

 

“Karena kita itu biasanya Paripurna terlambat hampir sampai 2 jam. Mulai kemarin kita tentukan Paripurna maksimal 30 menit kita mulai. Kemudian ada referensi tambahan, kalau memang (Anggota DPRD) tidak hadir, ya kita umumkan dalam forum Paripurna, sehingga membuat mereka akan lebih aktif lagi. Termasuk tembusan kepada partainya perlu kami masukkan dalam tata tertib nanti,” tutup Heru. (ndy/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Peserta Terbaik dan Terfavorit Parkam 2019 Terpilih
14-11-2019 / SEKRETARIAT JENDERAL
Kegiatan Parlemen Kampus (Parkam) 2019 resmi ditutup setelah melakukan simulasi Rapat Panitia Khusus (Pansus) RUU Narkotika dan Rapat Paripurna dengan...
Biro Pemberitaan Parlemen Diminta Juga Analisa Isu Ekonomi
13-11-2019 / SEKRETARIAT JENDERAL
Deputi Persidangan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI Damayanti mengatakan, Biro Pemberitaan Parlemen yang merupakan supporting system dari kedewanan...
Peserta Parkam 2019 Responsif Bahas Kinerja Dewan
13-11-2019 / SEKRETARIAT JENDERAL
Para mahasiswa peserta acara Parlemen Kampus 2019 yang digelar di Universitas Syiah Kuala (Unsyiah), Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, terlihat...
Seminar Perpustakaan DPR Wujud Implementasi UU SSKCKR
12-11-2019 / SEKRETARIAT JENDERAL
Deputi Persidangan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI Damayanti menilai, seminar bertema “Akses Lengkap Karya Bangsa dan Penyerahan Terbitan...