Legislator Soroti Perlambatan Realisasi Pendapatan Negara

20-10-2019 / LAIN-LAIN

Realisasi penerimaan negara terus melambat. Menurut data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada periode Januari-Agustus 2019, realisasi pendapatan negara hanya 54,93 persen dari target sebesar Rp 2.165 triliun. Padahal, pada periode yang sama tahun lalu, realisasi pendapatan lebih tinggi yang tercatat mencapai 60,85 persen. Sementara penerimaan perpajakan terlaksana sekitar 51,51 persen (Januari-Agustus 2019), turun dibandingkan periode Januari-Agustus 2018 sebesar 56,09 persen.

 

Anggota DPR RI Periode 2019-2024 Ecky Awal Mucharam dalam press release yang diterima Parlementaria, Minggu (20/10/2019) menilai, saat ini perlambatan realisasi pendapatan negara cukup signifikan. Ecky menguraikan, pada Januari-Agustus 2019, pertumbuhan pendapatan negara hanya 3,2 persen. Sedangkan, pertumbuhan penerimaan perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) masing-masing 1,39 persen dan 12 persen. Ia mengkhawatirkan kondisi perlambatan realisasi pendapatan negara itu.

 

“Beberapa waktu lalu, Pemerintah melalui Ditjen Pajak memproyeksikan shortfall penerimaan pajak mencapai Rp 140 triliun dan kemudian melonjak menjadi Rp 200 triliun. Ini bukan hanya angka semata, tetapi berdampak signifikan terhadap beban APBN ke depan dan variabel-variabel ekonomi lainnya. Jadi, dampak lanjutan dari shortfall penerimaan pajak sangat panjang. Misalnya, menaikkan defisit dan kemudian memerlukan tambalan lewat utang,” jelas legislator dapil Jawa Barat III itu.

 

Di sisi lain, Badan Pusat Statistik (BPS) pada awal Oktober lalu merilis perkembangan inflasi nasional yang menunjukkan bahwa hingga September 2019, inflasi umum sebesar 3,39 persen (yoy), berada di bawah target yang ditetapkan pada asumsi makro ekonomi 2019 sebesar 3,5 persen. Menanggapi rilis tersebut, Ecky mengungkapkan pencapaian tersebut tidaklah begitu istimewa. Pasalnya, jelas Ecky, inflasi 3,39 persen itu masih tinggi dibandingkan dengan negara lain seperti Filipina yang hanya 0,9 persen.

 

“Satu jenis inflasi yang terus menggerus daya beli masyarakat adalah inflasi pangan atau yang lazim disebut volatile food inflation. Coba kita lihat, inflasi pangan Indonesia mencapai 5,49 persen (yoy) per September 2019, jauh di atas jenis inflasi lainnya,” tandas legislator Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

 

Ke depannya, Ecky berharap pemerintah pusat dan daerah fokus menekan inflasi pangan karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Sebab menurut Ecky, jika inflasi pangan tinggi, artinya bahan makanan mahal karena tidak tersedia di pasar”. “Maka, untuk memenuhi hal tersebut Pemerintah harus menerbitkan SBN dan menjadi beban APBN ke depan. Saat ini, porsi pembayaran bunga utang terhadap belanja pemerintah pusat sudah di atas 15persen,” pungkas Anggota Komisi XI DPR RI Periode 2014-2019 ini. (pun/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
F-PAN Dukung Kebijakan Keuangan Hadapi Covid-19
31-03-2020 / LAIN-LAIN
Fraksi PAN DPR RI mendukung diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Kebijakan Keuangan Negara untuk mengantisipasi peningkatan defisit anggaran...
Anggota DPR Minta Pemerintah Mudahkan Impor Peralatan Medis
23-03-2020 / LAIN-LAIN
Anggota DPR RI Adian Napitupulu mengatakan epidemik Corona diperkirakan akan memuncak di kisaran bulan Mei dan Juni. Menurutnya, pemerintah harus...
Anggota DPR Berikan Bantuan APD ke Petugas Medis RS Rujukan Corona
23-03-2020 / LAIN-LAIN
Anggota DPR RI Rofik Hananto memberikan bantuan Alat Perlindungan Diri (APD) berupa Masker dan Hand Sanitizer kepada tenaga medis di...
Legislator Apresiasi Redesain Perpustakaan DPR
10-03-2020 / LAIN-LAIN
Anggota DPR RI Tuti Nusandari Roosdiono mengapresiasi redesain yang dilakukan Perpustakaan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI. Perubahan tersebut...