Presiden Ajak DPR Rumuskan Dua UU Besar

20-10-2019 / PARIPURNA

Presiden RI Joko Widodo memberikan pidato perdananya sebagai Presiden RI masa jabatan 2019-2024 usai dilantik dalam Sidang Paripurna MPR RI. Foto: Runi/rni

 

Presiden RI Joko Widodo akan mengajak DPR RI merumuskan dua Undang-Undang (UU) besar yang menjadi target pembangunan dalam lima tahun ke depan. Kedua UU tersebut adalah UU khusus yang menciptakan lapangan kerja dan UU pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

 

Presiden Jokowi menyampaikan hal ini pada pidato perdananya sebagai Presiden RI masa jabatan 2019-2024 usai dilantik dalam Sidang Paripurna MPR RI di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Jumat (20/10/2019). Presiden menyerukan penyederhanaan regulasi untuk memudahkan target mengejar penciptaan lapangan kerja dan pengembangan UMKM.

 

“Segala bentuk regulasi harus kita sederhanakan. Pemerintah akan mengajak DPR untuk menertibkan dua undang-undang besar. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Yang kedua, UU Pemberdayaan UMKM. Masing-masing UU tersebut akan menjadi omnibus law, yaitu satu UU penciptaan lapangan kerja langsung direvisi sekaligus. puluhan UU yang menghambat pengembangan UMKM juga akan langsung direvisi sekaligus,” jelasnya.

 

Sesuai target pembangunan SDM unggul pada periode kedua pemerintahan Jokowi ini, eselonisasi birokrasi juga akan disederhanakan. Yang semula empat eselon untuk aparatur sipil negara (ASN), kini menjadi dua level saja. Penyederhanaan birokrasi besar-besaran jadi keniscayaan yang segera dilakukan. Sejalan dengan itu, penciptaan lapangan kerja jadi prioritas mendesak dengan mendorong investasi yang membuka lapangan kerja itu sendiri.

 

“Prosedur yang panjang harus dipotong. Birokrasi yang panjang harus kita pangkas. Eselonisasi harus disederhanakan. Eselon 1, 2, 3, dan 4, apa enggak kebanyakan. Saya minta untuk disederhanakan menjadi dua saja. Diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian dan menghargai kompetensi,” urai Presiden.

 

Pada bagian lain, Presiden Jokowi memaparkan, Indonesia harus keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah. Peluang ini sangat besar. Saat yang sama, Indonesia sedang berada di puncak bonus demografi, dimana penduduk usia produktif jauh lebih tinggi dibandingkan usia tidak produktif. Ini adalah tantangan besar dan sekaligus kesempatan besar. Ini menjadi masalah besar jika Indonesia tidak mampu menyediakan lapangan kerja yang memadai.

 

Inilah saatnya Indonesia membangun SDM unggul. Pembangunan SDM harus didukung ekosistem ekonomi dan politik yang kondusif. “Lima tahun ke depan yang ingin kita kerjakan adalah pembangunan sumber daya manusia, pembangunan SDM akan menjadi prioritas utama kita. Membangun SDM yang bekerja keras dan dinamis, membangun SDM yang terampil, yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, dan mengundang talen-talen global untuk bekerja sama dengan kita,” kata Presiden Jokowi.

 

Pencapain di bidang pembangunan SDM ini, lanjut mantan Gubernur DKI Jakarta itu lagi, tidak bisa diraih dengan cara-cara lama. Cara-cara baru harus dikembangkan. Manajemen SDM jadi keniscayaan yang harus ditata terkait pemberdayaan SDM ini. Misalnya, kerja sama dengan industri penting dioptimalkan dan penggunaan teknologi yang mempermudah jangkauan ke seluruh pelosok negeri harus dilakukan.

 

“Mimpi dan cita-cita kita di tahun 2045, satu abad Indonesia merdeka, mestinya Indonesia telah keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah. Indonesia telah menjadi negara maju dengan pendapatan yang menurut hitung-hitungan Rp 320 juta per kapita per tahun atau Rp 27 juta per kapita per bulan. Itulah target kita bersama. Mimpi kita di tahun 2045, produk domestik bruto Indonesia mencapai 7 triliun Dollar AS. Indonesia sudah masuk ke lima besar ekonomi dunia dengan kemiskinan mendekati 0 persen.” papar Presiden Jokowi. (dep,mh/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Paripurna DPR Setujui Idham Azis Jabat Kapolri
31-10-2019 / PARIPURNA
Rapat Paripurna DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2019-2020 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (31/10/2019) telah menyetujui...
UU MD3 Tidak Melarang Satu Kementerian Bermitra Dengan Dua Komisi
29-10-2019 / PARIPURNA
Anggota DPR RI Fauzi Amro menjelaskan dalam Undang-Undang MPR, DPR RI, DPR RI dan DPRD (UU MD3) tidak ada larangan...
Legislator Ajak Kurangi Penggunaan Kemasan Berbahan Plastik
29-10-2019 / PARIPURNA
Anggota DPR RI Dyah Roro Esti mengatakan bahwasanya Indonesia merupakan negara penghasil limbah plastik terbesar no 2 di dunia setelah...
Bidang Lingkungan Hidup dan Energi Diharapkan Satu Komisi
29-10-2019 / PARIPURNA
Anggota Komisi VII DPR RI, Kardaya Wanika berharap bidang lingkungan hidup dan energi berada dalam satu Komisi atau Alat Kelengkapan...