Jumlah Pimpinan AKD Ditetapkan

22-10-2019 / PARIPURNA

Ketua DPR RI Puan Maharani bersama Pimpinan DPR saat memimpin Rapat Paripurna ke-3 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2019-2020. Foto: Arief/rni

 

Ketua DPR RI Puan Maharani dalam Rapat Paripurna ke-3 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2019-2020 menetapkan jumlah pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang terdiri dari 11 Komisi dan 6 Badan. Paripurna menetapkan jumlah Ketua AKD sebanyak 17 orang dan Wakil Ketua DPR RI sebanyak 66 orang.

 

“Kami meminta persetujuan Paripurna terhadap jumlah Pimpinan dan Alat Kelengkapan Dewan tersebut, apakah disetujui?” tanya Puan yang disambut jawaban “Setuju” oleh seluruh Anggota Dewan yang hadir pada Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (22/10/2019).

 

Dengan demikian, Rapat Paripurna menetapkan Komisi di DPR tetap berjumlah 11 dan masing - masing Komisi akan dipimpin 1 Ketua dan 4 Wakil Ketua. Sama halnya dengan Komisi, jumlah pimpinan AKD  masing-masing berjumlah 5 orang untuk Badan Musyawarah (Bamus), Badan Legislasi (Baleg), Badan Anggaran (Banggar).

 

Kemudian hal yang sama untuk Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN),  Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP), Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD),  Badan Urusan Rumah Tangga (BURT), dan Panitia Khusus (Pansus). Selanjutnya, Puan menyebutkan, setiap AKD akan dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI berdasarkan ruang lingkup bidang koordinasi.

 

Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin sebagai Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) yang membidangi ruang lingkup Komisi I, II, III, Baleg dan BKSAP. Kemudian, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad sebagai Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan (Korekku) membidangi ruang lingkup tugas Komisi XI,  Banggar dan BAKN.

 

Berikutnya Wakil Ketua DPR RI Rachmad Gobel sebagai Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang) yang membidangi ruang lingkup tugas Komisi IV, V, VI dan VII. Sementara, Wakil Ketua DPR RI Muhaimi Iskandar sebagai Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) yang membidangi ruang lingkup Komisi VIII, IX, X, BURT dan MKD. (ann/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Legislator Sarankan Pembahasan RUU HIP Dibatalkan
18-06-2020 / PARIPURNA
Perguliran aspirasi Rancangan Undang-Undang (RUU HIP) telah dilihat mendapatkan reaksi publik yang sangat luas. Publik dan sejumlah kelompok masyarakat juga...
Hentikan Genosida terhadap Falun Dafa
18-06-2020 / PARIPURNA
Anggota Komisi IX DPR RI Wenny Haryanto memberikan perhatian serius atas perlakukan tidak manusiawi selama 21 tahun terahir, yakni penganiayaan...
Penetapan Asumsi Pertumbuhan Ekonomi diliputi Ketidakpastian
18-06-2020 / PARIPURNA
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyelenggarakan Rapat Paripurna Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2019-2020 dengan agenda tunggal yakni...
Pemerintah Diharapkan Fokus pada Pembangunan SDM
16-06-2020 / PARIPURNA
Anggota DPR RI dari Fraksi PPP Syaifullah Tamliha membacakan pandangan fraksi atas Keterangan Pemerintah terhadap Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan...