Bidang Lingkungan Hidup dan Energi Diharapkan Satu Komisi

29-10-2019 / PARIPURNA

Anggota Komisi VII DPR RI Kardaya Wanika. Foto : Naefuroji/mr

 

Anggota Komisi VII DPR RI, Kardaya Wanika berharap bidang lingkungan hidup dan energi berada dalam satu Komisi atau Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Ia tidak mempermasalahkan kedua bidang tersebut berada di komisi manapun, asal tetap berada dalam komisi yang sama. Pasalnya kedua bidang tersebut saling berkaitan satu sama lain.

 

“Saya berharap bidang energi dan lingkungan hidup tidak dipisahkan. Tidak masalah berada di Komisi berapa. Karena jika berbicara tentang kebijakan energi, pasti akan mempertimbangkan lingkungan. Begitupun ketika bicara masalah lingkungan hidup, pasti berkaitan dengan energi. Karena emisi terbesar itu berasal dari transportasi, dari industri yang kesemuanya berasal dari pemakaian energi,” ujar Kardaya dalam Rapat Paripurna di Gedung DPR RI, Senayan Jakarta, Selasa (29/10/2019).

 

Tidak hanya itu, lanjut Kardaya, salah satu alasan pemerintah gencar menggunakan energi terbarukan, karena secara lingkungan hidup emisinya kecil. Begitu juga dengan penggantian BBM dari TEL (tetra ethyl lead) ke MTBE (Methyl Tertiary Buthyl Ether) itu semata-mata karena pertimbangan lingkungan hidup. Bahkan penggunaan batubara juga harus diatur karena juga berkaitan dengan lingkungan hidup. Sehingga antara lingkungan hidup dan energi tidak bisa dipisahkan.

 

“Di OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries) pun, ketika bicara harga minyak, pasti juga bicara tentang lingkungan. Sehingga antara lingkungan hidup dan energi memang saling berkaitan. Kalau dipisahkan saya khawatir akan menimbulkan kebijakan yang tidak sinkron alias kacau balau,” terang politisi Fraksi Partai Gerindra itu.

 

Ia juga mempermasalahkan rasionalitas pemisahan kedua bidang tersebut ke dalam Komisi yang berbeda. “Hal ini pasti akan ditertawakan oleh masyarakat luas dan tentunya stakeholder terkait. Pada akhirnya akan membuat citra DPR RI semakin turun di mata publik. Saya berharap hal ini dipertimbangkan kembali, ditunda. Saya tidak masalah bidang tersebut akan dimasukan dalam komisi berapapun, asal bawalah semuanya, dan tidak dipisah satu sama lain,” pungkasnya. (ayu/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
DPR Sahkan 50 RUU Prolegnas Prioritas 2020
22-01-2020 / PARIPURNA
Rapat Paripurna ke-6 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2019-2020 yang dipimpim Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar, mengesahkan 50 Rancangan...
Masalahan Daerah Kepulauan Penting Dicermati Secara Serius
22-01-2020 / PARIPURNA
Wilayah Republik Indonesia begitu luas dengan bentuk pulau-pulau. Namun demikian dapat dipersatukan dengan bentuk NKRI yang dilandasi dengan konstitusional dalam...
Wacana Distribusi Tertutup Elpiji 3 Kilogram Dikritisi
22-01-2020 / PARIPURNA
Distribusi tertutup gas elpiji 3 kilogram (kg) yang diwacanakan Pemerintah dikritisi legislator di Parlemen. Walau belum ditetapkan, ternyata harga gas...
Ketua DPR Pandu Pelantikan Dua Anggota PAW
22-01-2020 / PARIPURNA
Ketua DPR RI, Puan Maharani memandu pelantikan dua Anggota DPR RI Pergantian Antar Waktu (PAW), dalam Rapat Paripurna DPR RI...