Kalimantan Timur Butuh Pemekaran

30-10-2019 / KOMISI XI

Anggota Komisi V DPR RI Irwan. Foto : Jaka/mr

 

Menyusul rencana pemekaran di Papua, maka Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) juga butuh pemekaran sebagai bentuk penguatan atas rencana Kaltim yang akan dijadikan ibu kota negara (IKN). Pemekaran harus selaras dan adil dilakukan pada semua daerah. Sejak moratorium pemekaran dibuka kembali, usulan pemekaran daerah kembali bergeliat.

 

Anggota Komisi V DPR RI Irwan dalam rilisnya, Rabu (30/10/2019), mengapresiasi dibukanya kembali pembahasan pemekaran oleh pemerintah lewat Menkopolhukam Mahfud MD. Masyarakat Kaltim pun, katanya, mengapresiasi kebijakan pemekaran ini setelah ada moratorium sejak 2014. Namun, jika pemekaran yang dikhususkan pada Papua saja, dapat menimbulkan rasa ketidakadilan bagi daerah lain di seluruh Indonesia.

 

Di Kaltim ada banyak usulan pemekaran kabupaten dan kota. Misalnya, Kutai Utara, Berau Pesisir, Kutai Pesisir, Paser Selatan, Samarinda Seberang, dan Sangkulirang. Semua usulan pembahasan pemekaran ini mangkrak. “Daerah otonomi baru ini nantinya dapat menguatkan keberadaan ibu kota negara yang baru di Kalimantan Timur,” tandas politisi Partai Demokrat ini.

 

Dikatakan Irwan, moratorium pemekaran bisa dicabut menyeluruh untuk seluruh daerah karena dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, pemekaran atau penggabungan wilayah masuk daftar kumulatif yang bisa sewaktu-waktu dibuka kembali. Usulan pemerkaran yang mucul dari masyarakat daerah harus dikelola pemerintah secara selaras dan adil demi tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. (mh/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Terbukti, Proyek Kereta Cepat Tidak Dikaji Mendalam
01-07-2020 / KOMISI XI
Proyek kereta cepat yang menghubungkan Jakarta dan Bandung, akhirnya terbukti tidak tidak dikaji mendalam, sehingga kelayakannya dipertanyakan. Anggota Komisi XI...
Anggota BSBI Terpilih Wajib Perkuat Pengawasan terhadap BI
01-07-2020 / KOMISI XI
Komisi XI DPR RI melaksanakan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) terhadap 11 calon anggota Badan Supervisi Bank...
DPR Dorong LKPP untuk Memperluas Ruang bagi UMKM
30-06-2020 / KOMISI XI
Akibat perlambatan kinerja ekonomi, Bank Indonesia (BI) mencatat 72 persen pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mengalami penurunan penjualan...
Pemerintah Perlu Kaji Ulang Rencana Pindah Ibu Kota di Tengah Pandemi
30-06-2020 / KOMISI XI
Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menyoroti rencana pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) yang tertera dalam Rencana Kerja dan...