Tugas Berat Menanti Pimpinan Komisi VIII

30-10-2019 / KOMISI VIII

Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Muhaimin Iskandar menetapkan Pimpinan Komisi VIII DPR RI. Foto : Jaka/mr

Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Muhaimin Iskandar menetapkan Pimpinan Komisi VIII DPR RI. Pimpinan Komisi VIII DPR RI terdiri dari satu Ketua dan empat Wakil Ketua. Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto ditetapkan sebagai Ketua Komisi VIII DPR RI.

 

Selain Yandri, Pimpinan DPR RI juga menetapkan empat Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, yakni Ihsan Yunus dari Fraksi PDI-Perjuangan, TB Ace Hasan Syadzily dari Fraksi Partai Golkar, Moekhlas Sidik dari Fraksi Partai Gerindra, dan Marwan Dasopang dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

 

“Para Anggota yang terhormat, dari nama-nama itu saya minta persetujuan pada Anggota Komisi VIII, apakah susunan Pimpinan Komisi VIII tersebut bisa disetujui,” tanya Muhaimin yang dijawab serempak dengan pernyataan “Setuju,” dari seluruh Anggota yang hadir pada rapat internal di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/10/2019).

 

Sebelum resmi menyerahkan ‘palu sidang’  untuk diambil alih oleh Pimpinan Komisi VIII DPR RI yang baru, Muhaimin mengucapkan selamat seraya mengingatkan mengenai tugas-tugas berat yang harus dilaksanakan di Komisi VIII DPR RI. Dirinya mengatakan salah satunya adalah Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (UU P-KS).

 

“Selamat menjalankan tugas-tugas berat di Komisi VIII. Yang harus dilaksanakan, yang paling berat, Undang-Undang P-KS. Undang-Undang Pesantren kemarin sudah selesai, itu prestasi Komisi VIII tahun ini,” pungkas politisi F-PKB itu.

 

Sebagai informasi, Komisi VIII DPR RI menjalankan tupoksi bidang agama, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, penanggulangan bencana. Sejumlah kementerian dan lembaga pemerintah yang akan menjadi mitra kerja Komisi VIII DPR RI, diantaranya Kemenag, Kemensos, KPPPA, BNPB, BPKH, KPAI, Baznas, dan BWI. (alw/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Komisi VIII Setujui Pencairan Angaran Operasional BPIH Tahun 2020
09-07-2020 / KOMISI VIII
Komisi VIII DPR RI menyetujui penggunaan nilai manfaat Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Tahun 2020 untuk anggaran operasional Biaya Perjalanan...
Anggota DPR Kritik Rencana Pelibatan TNI dalam Peningkatan Kerukunan Umat Beragama
07-07-2020 / KOMISI VIII
Komisi VIII DPR RI mengkritik rencana Kementerian Agama (Kemenag) yang akan melibatkan TNI dalam program peningkatan kerukunan umat beragama. Anggota...
Angka Penyebaran Virus Covid-19 di Pesantren Masih Tinggi
07-07-2020 / KOMISI VIII
Anggota Komisi VIII DPR RI Samsu Niang menilai angka penyebaran virus Corona (Covid-19) khususnya di lingkungan pesantren masih tinggi dan...
BPKH Harus Gelar Rapid Test Calon Jemaah Haji
06-07-2020 / KOMISI VIII
Anggota Komisi VIII DPR RI Ina Ammania mengatakan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) harus menyediakan fasilitas rapid test kepada setiap...