Tugas Berat Menanti Pimpinan Komisi VIII

30-10-2019 / KOMISI VIII

Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Muhaimin Iskandar menetapkan Pimpinan Komisi VIII DPR RI. Foto : Jaka/mr

Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Muhaimin Iskandar menetapkan Pimpinan Komisi VIII DPR RI. Pimpinan Komisi VIII DPR RI terdiri dari satu Ketua dan empat Wakil Ketua. Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto ditetapkan sebagai Ketua Komisi VIII DPR RI.

 

Selain Yandri, Pimpinan DPR RI juga menetapkan empat Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, yakni Ihsan Yunus dari Fraksi PDI-Perjuangan, TB Ace Hasan Syadzily dari Fraksi Partai Golkar, Moekhlas Sidik dari Fraksi Partai Gerindra, dan Marwan Dasopang dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

 

“Para Anggota yang terhormat, dari nama-nama itu saya minta persetujuan pada Anggota Komisi VIII, apakah susunan Pimpinan Komisi VIII tersebut bisa disetujui,” tanya Muhaimin yang dijawab serempak dengan pernyataan “Setuju,” dari seluruh Anggota yang hadir pada rapat internal di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/10/2019).

 

Sebelum resmi menyerahkan ‘palu sidang’  untuk diambil alih oleh Pimpinan Komisi VIII DPR RI yang baru, Muhaimin mengucapkan selamat seraya mengingatkan mengenai tugas-tugas berat yang harus dilaksanakan di Komisi VIII DPR RI. Dirinya mengatakan salah satunya adalah Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (UU P-KS).

 

“Selamat menjalankan tugas-tugas berat di Komisi VIII. Yang harus dilaksanakan, yang paling berat, Undang-Undang P-KS. Undang-Undang Pesantren kemarin sudah selesai, itu prestasi Komisi VIII tahun ini,” pungkas politisi F-PKB itu.

 

Sebagai informasi, Komisi VIII DPR RI menjalankan tupoksi bidang agama, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, penanggulangan bencana. Sejumlah kementerian dan lembaga pemerintah yang akan menjadi mitra kerja Komisi VIII DPR RI, diantaranya Kemenag, Kemensos, KPPPA, BNPB, BPKH, KPAI, Baznas, dan BWI. (alw/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Komisi VIII Dorong Pengelolaan Asrama Haji Secara Profesional
04-12-2019 / KOMISI VIII
Komisi VIII DPR RI memberikan dukungan kepada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI dan para Kepala Unit...
Komisi VIII Setuju Bentuk Panja BPIH
28-11-2019 / KOMISI VIII
Komisi VIII DPR RI bersama Kementerian Agama sepakat membentuk Panitia Kerja (Panja) Program Biaya Penyelenggaran Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1441...
Anak Panti Asuhan Miliki Hak yang Sama Untuk Mengenyam Pendidikan
25-11-2019 / KOMISI VIII
Berdasarkan pasal 4 Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Pemerintah berkewajiban untuk menyelenggarakan kesejahteraan sosial, tak terkecuali...
Legislator Tantang Kemensos Turunkan Angka Kemiskinan
21-11-2019 / KOMISI VIII
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan menantang Menteri Sosial Juliari P Batubara untuk menurunkan angka kemiskinan. Pernyataan tersebut...