Komisi IX Akan Tinjau Skema Kenaikan Iuran BPJS

30-10-2019 / KOMISI IX

Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene. Foto : Jaka/mr

 

Pemerintah telah mengeluarkan putusan perihal kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan pada 24 oktober 2019,  dan telah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada Peraturan Presiden (perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. 

 

Terkait kebijakan pemerintah yang akan menaikkan iuran BPJS Kesehatan, Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene mengatakan akan melihat kembali skema kenaikan iuran BPJS serta akan segara memanggil stakeholder terkait.

 

"Kita akan segera melakukan pertemuan guna menanyakan dan mendengarkan perihal kenaikan iuran ini. Apakah kenaikan ini karena nilai uangnya yang kurang atau karena penerapan di tingkat bawah ada yang salah. Kita akan lihat terlebih dahulu skema kenaikan iuran ini," ungkap Felly usai dilantik menjadi Ketua Komisi IX DPR RI di Ruang Rapat Komisi IX, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (30/10/2019).

 

Ditempat yang sama, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh juga menyampaikan kritiknya terkait kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Menurut Nini, sapaan akrabnya, sejak awal Komisi IX periode 2014-2019 tidak pernah merekomendasikan dan tidak sepakat dengan rencana menaikkan iuran BPJS Kesehatan.

 

"Periode kemarin, Komisi IX DPR RI sebenarnya tidak merekomendasikan dan tidak menyepakati kenaikan, terutama BPJS kesehatan. Namun, tanggal 24 Oktober kemarin sudah keluar peraturannya bahwa iuran BPJS Kesehatan naik," jelas legislator Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.

 

Untuk itu, pihaknya akan melihat kembali skema kenaikan iuran tersebut. Termasuk pelayanan yang diberikan kepada peserta BPJS. Ia tidak menginginkan  kenaikan iuran hanya untuk menutupi kekurangan dana tanpa disertai dengan peningkatan dalam hal pelayanan.

 

"Kami berharap kenaikan BPJS ini tidak hanya secara jumlahnya saja, namun juga secara pelayanannya. Masyarakat sangat membutuhkan BPJS itu," ucapnya, seraya mengatakan Komisi IX DPR RI akan segera memanggil pihak BPJS Kesehatan dan Kementerian Kesehatan untuk membahas kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang telah membuat gaduh di kalangan masyarakat. (rnm,ztf/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Komisi IX Konsisten Minta Iuran BPJS Tidak Naik
13-12-2019 / KOMISI IX
Komisi IX DPR RI bersikeras meminta pemerintah menunda atau bahkan membatalkan kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Saat...
Komisi IX Akan Sampaikan Aduan Karyawan PHK Freeport Kepada Menaker
12-12-2019 / KOMISI IX
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Sri Rahayu memastikan, pihaknya akan menyampaikan aduan dan aspirasi dari Karyawan Pemutusan Hubungan Kerja...
Iuran BPJS Naik, DPRD Banjarmasin Mengadu ke DPR
10-12-2019 / KOMISI IX
Pertemuan Komisi IX DPR RI dengan Pimpinan dan Anggota DPRD Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan membahas beberapa masalah dalam pelaksanaan Jaminan...
Komisi IX Tetap Komitmen Tolak Kenaikan Iuran BPJS
10-12-2019 / KOMISI IX
Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto yang dipimpin Ketua Komisi IX DPR RI Felly...