DPR Sahkan Pimpinan MKD

31-10-2019 / M.K.D.

Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar menetapkan Pimpinan MKD DPR RI. Foto : Jaka/mr

 

Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar secara resmi mengesahkan Habib Aboe Bakar Alhabsyi dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) sebagai Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Disertai juga dengan empat Wakil Ketua MKD yang terdiri dari Trimedya Pandjaitan (F-PDI Perjuangan), Andi Rio Idris Pandjalangi (F-Golkar), Habibburokhman (F-Gerindra), dan Saleh Partaonan Daulay (F-PAN).

 

Pengesahan ini ditandai dengan diberikannya palu sidang oleh Wakil Ketua Bidang Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) tersebut kepada Ketua MKD terpilih Aboe Bakar Alhabsyi didampingi pimpinan terpilih lainnya. Agenda pelantikan ini dilangsungkan di ruang rapat MKD, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (31/10/2019).

 

“Sesuai dengan konsultasi rapat pengganti Bamus 18 Oktober 2019, kesepakatan khusus MKD adalah Ketua dari Fraksi PKS, Wakil Ketua dari Fraksi PDI-Perjuangan, Partai Golkar, Partai Gerindra, dan Partai Amanat Nasional. Berdasarkan hasil Rapat Konsultasi Pengganti Bamus tersebut apakah bisa disetujui?” tanya Muhaimin dan serentak dijawab ‘setuju’ oleh seluruh Anggota MKD yang hadir.

 

Seusai meminta persetujuan, politisi yang akrab disapa Cak Imin tersebut berpesan agar MKD dapat bekerja secepatnya menyusun strategi kerja guna mengarungi Periode 2019-2024. Selain itu, menurutnya MKD sebagai badan yang bersifat tetap di kedewanan, harus bisa menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPR sebagai  lembaga perwakilan rakyat.

 

“Mahkamah ini kan memiliki fungsi untuk menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat. Demi mewujudkan fungsi tersebut, MKD harus cepat buat strategi kerja. Harus segera bergerak lakukan sosialisasi dan lakukan komunikasi dengan mitra,” pesan politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu. (er/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Pemerintah dan DPR Perlu Duduk Bersama Batalkan RUU HIP
08-07-2020 / M.K.D.
Pemerintah melalui Menteri Koordinator Politik, Hukum dan HAM Mahfud MD sudah menyampaikan akan melakukan penundaan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan...
Perdebatan RUU HIP Harus Dihentikan
19-06-2020 / M.K.D.
Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI Saleh Partaonan Daulay menilai pembicaraan dan perdebatan soal Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan...
Penundaan Pembahasan RUU HIP Diapresiasi
16-06-2020 / M.K.D.
Pemerintah melalui Menko Polhukam Mahfud MD akhirnya secara resmi menunda pembahasan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP). Penundaan itu...
Ketua MKD Apresiasi Maklumat MUI tentang RUU HIP
14-06-2020 / M.K.D.
Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi mengapresiasi maklumat Dewan Pimpinan Pusat Majelis Ulama Indonesia (MUI)...