Paripurna DPR Setujui Idham Azis Jabat Kapolri

31-10-2019 / PARIPURNA

Ketua Komisi III DPR RI Herman Hery. Foto : Kresno/mr

 

Rapat Paripurna DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2019-2020 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (31/10/2019) telah menyetujui Komjen Idham Azis sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri). Persetujuan tersebut diperoleh saat Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin rapat, dan sebelumnya telah dilakukan proses uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR RI.

 

"Perkenankan saya menanyakan kepada sidang dewan yang terhormat, apakah laporan Komisi III DPR RI terhadap uji kepatutan dan kelayakan calon Kapolri tersebut dapat disetujui?" tanya Puan, seketika dijawab "setuju!" oleh para Anggota Dewan, ketukan palu diiringi gemuruh tepuk tangan menjadi pertanda pengesahan.

 

Sebelumnya, Ketua Komisi III DPR RI Herman Hery melaporkan hasil Keputusan Rapat Pleno di Komisi III DPR RI, seluruh Fraksi di Komisi III DPR RI menyetujui untuk Memberhentikan Jenderal Polisi Tito Karnavian dan mengangkat Komjen Idham Azis, sebagai Kapolri.

 

Herman menjelaskan bahwa Komisi III DPR RI sepenuhnya menyadari dan memahami bahwa kecakapan, integritas, dan kompetensi calon Kapolri merupakan prasyarat mutlak untuk menjadi Kapolri. Oleh karena itu, Komisi lII DPR RI berharap agar calon Kapolri terpilih nantinya sungguh-sungguh dapat melaksanakan tugas dan fungsinya.

 

"Sehingga mampu meningkatkan citra dan wibawa lembaga Polri yang berperan untuk memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri, sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan," papar Herman.

 

Dalam laporannya, Komisi III DPR RI juga mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Jenderal Polisi Tito Karnavian yang telah mencurahkan seluruh tenaga dan pikirannya secara profesional dalam melaksanakan tugasnya demi terciptanya keamanan dan tertiban di Indonesia. (eko/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Masuknya Kapal Asing Ke Natuna Akibat Indonesia Kurang Eksplorasi SDA
14-01-2020 / PARIPURNA
Anggota Komisi VII DPR RI, Ratna Juwitasari menilai bahwa masuknya kapal asing di kawasan perarian Natuna, Kepulauan Riau (Kepri) merupakan...
Pola Komunikasi Pemerintah Pusat dengan Daerah Harus Cair
14-01-2020 / PARIPURNA
Anggota Komisi VI DPR RI Rafli, menganggap ada kekakuan dalam pola komunikasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah saat ini....
Anggota DPR Minta TDL Tidak Dinaikkan di Tahun 2020
13-01-2020 / PARIPURNA
Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto dalam interupsinya dalam Rapat Paripurna DPR RI meminta pemerintah tidak menaikkan Tarif Dasar Listrik...
Keputusan Pemerintah Naikkan Iuran BPJS Kesehatan Kelas III Tidak Tepat
13-01-2020 / PARIPURNA
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Ansory Siregar menyatakan bahwa Pemerintah, terutama Kementerian Kesehatan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan,...